Implementasi Inpres No 2/2021, BPJAMSOSTEK Sumba Timur Koordinasi ke Kejari dan OPD se Daratan Sumba | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Implementasi Inpres No 2/2021, BPJAMSOSTEK Sumba Timur Koordinasi ke Kejari dan OPD se Daratan Sumba


KOORDINASI. Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sumba Timur, Haryanjas Pasang Kamase (kiri) bersama Kajari Sumba Barat, Sundoro Adi (tengah) dan Kasi Datun Kejari Sumba Barat, Christian Hutabarat. (FOTO: HUMAS BPJAMSOSTEK)

BISNIS

Implementasi Inpres No 2/2021, BPJAMSOSTEK Sumba Timur Koordinasi ke Kejari dan OPD se Daratan Sumba


WAINGAPU, TIMEXKUPANG.com-Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sumba Timur, Haryanjas Pasang Kamase melakukan koordinasi ke tiga kabupaten di daratan Sumba. Apa yang dilakukan Haryanjas ini merupakan bagian dari I Project Tahap II yaitu koordinasi lanjutan tahap dua ke Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya (SBD).

Di Sumba Barat, Haryanjas melakukan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumba Barat, Sundoro Adi, SH., MH, pimpinan perangkat daerah (OPD) Pemkab Sumba Tengah dan Sumba Barat. Kegiatan koordinasi dalam wujud silaturahmi ini di lakukan dalam upaya menjalin kerja sama untuk membangun rencana kerja yang komprehensif demi tercapainya implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021.

“Dengan adanya Inpres ini diharapkan menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” harap sosok yang akrab disapa Anjas ini dalam keterangan tertulis Humas BPJAMSOSTEK NTT, Rabu (16/6).

Ke depan, kata Anjas, BPJAMSOSTEK akan meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Selain itu juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Sundoro Adi selaku Kajari yang membawahi tiga wilayah hukum, yakni Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya menyambut baik terbitnya Inpres tersebut, sebab berdampak positif bagi upaya perlindungan kesejahteraan sosial pekerja secara menyeluruh.

Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sumba Timur, Haryanjas Pasang Kamase bersama pimpinan OPD salah satu kabupaten di daratan Sumba. (FOTO: HUMAS BPJAMSOSTEK)

Sebelumnya, Inpres Nomor 2 tahun 2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, jaksa agung, tiga kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Sedangkan upaya dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas kami kejaksaan karena kami juga sudah terima surat edaran dari Kejaksaan Agung termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut,” timpal Kasi Datun Kejari Sumba Barat, Christian Hutabarat, SH., MH.

Anjas mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam Inpres tersebut, demikian Anjas, Presiden menegaskan, seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang NTT, Armada Kaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejari Sumba Barat, OPD Pemkab Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat karena telah menyambut baik Inpres ini dan memastikan seluruh jajarannya berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh lembaga dan pimpinan daerah. Bahkan Kejari Sumba Barat menyatakan siap mengawal implementasinya.

Seluruh jajaran BPJamsostek NTT, demikian Armada, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta di NTT. “Kami telah membayarkan santunan sebanyak Rp 96,2 miliar dengan rincian santuan Jaminan Hari Tua senilai Rp 85,60 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 1,08 miliar, Jaminan Kematian Rp 8,64 miliar, dan Jaminan Pensiun Rp 800 juta. Kami terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan,” pungkasnya. (*/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top