Kadin NTT Tak Ikut Minta Tunda Munas, Ini Alasannya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kadin NTT Tak Ikut Minta Tunda Munas, Ini Alasannya


Ketua Kadin NTT, Abraham Liyanto (keempat kanan) bersama jajaran pengurus dalam sebuah kegaitan ke daerah belum lama ini. (FOTO: ISTIMEWA)

BISNIS

Kadin NTT Tak Ikut Minta Tunda Munas, Ini Alasannya


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Empat pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah telah menyurati Kadin Pusat untuk meminta penundaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang telah dijadwalkan pada 30 Juni 2021 nanti. Permintaan penundaan ini karena alasan angka penyebaran Covid-19 yang terus naik di Indonesia. Meski demikian, pengurus Kadin NTT punya pandangan berbeda dengan empat Kadin daerah itu.

Ketua Umum Kadin NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto mengatakan, pihaknya tidak ikut mengirim surat permintaan penundaan Munas dengan alasan peserta yang bakal hadir di acara itu sudah dibatasi.

“Kadin NTT tidak minta tunda, karena sudah dibatasi peserta yang akan ikut ke Kendari itu hanya tiga orang ditambah dua orang LO. Jadi tidak masalah, kalau tetap jalankan dengan prosedur protokol kesehatan Covid-19 yang benar,” ungkap Abraham Liyanto menjawab pertanyaan TIMEX, Sabtu (19/6).

Sebagaimana diberitakan sebelum, gelombang kasus Covid-19 terus menanjak tajam seiring penambahan kasus baru tertinggi sebanyak 12.624 dalam sehari pada Kamis (17/6) lalu.

Dengan kondisi ini, beberapa pengurus Kadin Daerah khawatir pelaksanaan Munas VIII di Kendari pada 30 Juni nanti malah membuat kasus Covid-19 semakin tinggi lagi. Atas hal itu, mereka pun ramai-ramai mengirim surat ke Kadin Indonesia untuk menunda pelaksanaan Munas tersebut.

BACA JUGA: Penularan Covid-19 Naik, Pengurus Kadin Daerah Minta Tunda Munas

Yang sudah mengirimkan surat secara resmi untuk penundaan Munas itu antara lain, Kadin Jawa Timur, Kadin Bali, Kadin Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kadin Riau. Yang lainnya ikut menyampaikan secara lisan.

Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, jajaran Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat, melalui rapat, sepakat meminta Munas Kadin di Kendari ditunda.

“Covid-19 meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama. Jangan sampai orang Kadin justru membuat klaster baru. Sia-sialah kerja keras Kadin membantu pemerintah melalui vaksin Gotong Royong,” tegas Cucu dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (18/6).

Sementara itu, Ketua Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengaku segera membuat surat resmi ke panitia untuk meminta penundaan Munas Kadin. “Penundaan itu kami pandang sebagai langkah Kadin membantu pemerintah, untuk mengendalikan penyebaran Covid. Kadin harus mendukung dan melaksanakan program pemerintah,” kata Muhalim.

Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Yuria Putra Tubarad menyatakan hal senada. “Saran saya lebih baik Munas Kadin di Kendari ditunda sampai tren Covid menurun. Kita ikuti imbauan Pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kerumunan,” papar Yuria.

Ketua Kadin Papua Barat Imanuel Yenu menegaskan, anggota Kadin harus menjalankan imbauan Pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. “Karena itu, sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan Munas, yang berpotensi membuat kerumunan,” ucapnya. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top