Legislator Kota Soroti Pungutan di Sekolah, Begini Respon Kadis P dan K | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Legislator Kota Soroti Pungutan di Sekolah, Begini Respon Kadis P dan K


RAPAT. Komisi IV DPRD Kota Kupang melakukan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Kupang, di ruang rapat Komisi IV, Selasa (22/6). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Legislator Kota Soroti Pungutan di Sekolah, Begini Respon Kadis P dan K


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komisi IV DPRD Kota Kupang melakukan rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) Kota Kupang, Selasa (22/6).

Persidangan yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV itu, ada hal yang menjadi sorotan para legislator Kota Kupang itu. Sorotan itu terkait dengan masih ada sekolah-sekolah di Kota Kupang yang membebankan biaya tertentu kepada orang tua atau wali murid, apabila ingin mengambil surat tanda kelulusan.

Persidangan yang dipimpin Ketua Komisi IV, Maudy Dengah itu hadir juga Jhon G. F. Seran, Richard Odja, Theodora Ewalde Taek, Alfred Djami Wila, Jacki Feoh, Jabir Marola, dan Diana O Bire.

Sekretaris Komisi IV, Richard Odja menyebutkan, pihaknya menerima sejumlah laporan pungutan di sekolah, baik itu uang pamit dan lain-lain. Jadi harus ditelusuri, jangan sampai membebani orangtua.

“Bagi keluarga yang anaknya ada dua atau tiga yang sekolah, maka biaya seperti ini tentu membebankan orangtua,” kata Richard Odja.

Richard meminta Kadis P dan K Kota Kupang harus bisa mencari dan menelusuri sekolah-sekolah yang melakukan praktik pungutan itu. “Ketika kedapatan harus ada tindakan tegas,” kata Richard.

Richard juga meminta memastikan apakah pungutan seperti ini ada dalam aturan atau tidak. Jika tidak ada maka jangan terus dibiarkan, harus diberikan teguran tegas.

Terkait rencana kegiatan belajar secara tatap muka, Richard meminta harus siapkan secara baik. Karena instruksi atau keputusan pemerintah pusat itu bersifat tentatif atau disesuaikan dengan kondisi di daerah.

“Saya berharap, sebelum dimulainya rencana kegiatan belajar tatap muka, Komisi IV DPRD sebagai mitra Dinas Pendidikan harus turun ke semua sekolah untuk mengecek dan melihat langsung kondisi sekolah,” harapnya.

Anggota Komisi IV, Diana Bire mengatakan, salah satu sekolah dasar di Kuanino Kupang juga melaporkan bahwa untuk menerima surat tanda kelulusan, harus membayar Rp 100 ribu. “Kepala dinas harus menelusuri ini, agar jangan sampai merugikan masyarakat, karena ini sangat membebani,” katanya.

Menyikapi hal itu, Kadis P dan K Kota Kupang, Dumuliahi Djami mengatakan, terkait rencana sekolah tatap muka ini, tidak akan diterapkan di semua sekolah. “Karena harus ada kriteria yang wajib dipenuhi, dan menjadi perhatian serius agar jangan sampai membahayakan anak-anak,” kata Dumul.

Dumul mengatakan, untuk vaksinasi Covid-19 bagi semua tenaga pendidik selalu menjadi prioritas dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Mengenai sorotan pungutan di sekolah, Dumuliahi berjanji akan segera menindaklanjuti penyampaian para anggota DPRD Kota Kupang itu. Sementara pungutan untuk sekolah swasta mempunyai aturan sendiri, dan tidak bisa diintervensi secara menyeluruh oleh dinas. Untuk itu, laporan ini akan ditindaklanjuti dengan koordinasi saja, tetapi tidak bisa intervensi lebih jauh.

Dumul menjelaskan, kalau untuk sekolah negeri, Dinas P dan K secara tegas sudah melarang agar jangan sampai ada pungutan, termasuk untuk pakaian olahraga, agar harganya tidak melampaui harga yang ada di pasaran. “Jadi kami pastikan bahwa sekolah swasta tidak ada yang namanya pungutan apapun yang tidak sesuai dengan aturan,” tegas Dumul Djami. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top