Tunggak Pajak Rp 100 Juta, Resto Kelapa Dapat Tanda Khusus dari KPK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tunggak Pajak Rp 100 Juta, Resto Kelapa Dapat Tanda Khusus dari KPK


EDUKASI WAJIB PAJAK. Pemkot Kupang bersama tim KPK turun ke Resto Kelapa, di Kelurahan Kelapa Lima, Rabu (23/6). Tampak Wawali Kupang, Herman Man. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

BISNIS

Tunggak Pajak Rp 100 Juta, Resto Kelapa Dapat Tanda Khusus dari KPK


Tunggakan Pajak Daerah Kota Kupang Capai Rp 35 Miliar

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menertibkan wajib pajak yang tak patuh pada kewajibannya. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Salah satu wajib pajak yang terkena penertiban ini adalah Resto Kelapa yang beralamat di Jl. Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Rabu (23/6) siang, Pemkot Kupang bersama tim KPK turun ke Resto Kelapa dan memasang tanda khusus berupa pemberitahuan untuk pelunasan pajak.

Sesuai dengan data yang diperoleh TIMEX dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Resto Kelapa memiliki tunggakan pajak senilai Rp 100 juta lebih. Selain itu, BPK menemukan tunggakan pajak daerah Kota Kupang sebesar Rp 35 miliar. Terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak restoran, dan hotel.

Dari pantauan media ini, ketika turun ke Resto Kelapa, tim menempelkan poster bertuliskan, ‘Pemberitahuan, Tempat Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah.’

Hadir Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana, Plt Inspektorat Daerah Kota Kupang, Nuri Soengkono, dan dari Pemerintah Provinsi NTT hadir Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Zeth Sony Libing.

Kasatgas Kursupgah Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, tentunya berpengaruh pada keuangan daerah, termasuk pajak daerah dan lainnya. “Kenapa saya bilang pandemi Covid-19 ini berpengaruh pada keuangan daerah, karena adanya refocusing anggaran, maka penting bagi Kota Kupang untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada,” katanya saat diwawancarai di Resto Kelapa, Kelurahan Kelapa Lima, Rabu (23/6).

Dian menjelaskan, pemerintah harus aktif dan jangan ada pembiaran. Kali ini didampingi oleh KPK, tetapi ke depannya pemerintah harus bisa sendiri dan harus bisa semaksimal mungkin. “Hari ini kita turun bersamaa Pemerintah Kota Kupang, turun ke wajib pajak yang pajaknya besar, tujuannya agar sebagai pembelajaran dan contoh bagi wajib pajak lain,” jelasnya.

Dian Patria mengaku, untuk sanksi, tentu ada aturannya, tetapi ada tahapan-tahapannya, dan yang sanksi terberat adalah penyitaan. “Diharapkan agar hal ini menjadi contoh bagi masyarakat agar memenuhi kewajibannya, pelaku usaha harus tertib dan pemerintah juga harus proaktif,” pesan Dian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana mengatakan, sesuai hasil audit BPK, tunggakan pajak daerah Kota Kupang mencapai Rp 35 miliar. Terdiri dari pajak daerah, resto dan hotel sebesar Rp 3 miliar lebih, dan PBB senilai Rp 31 miliar lebih.

Jadi, kata dr. Ari, Badan Pendapatan berupaya agar Rp 35 miliar ini bisa diselesaikan sehingga jangan menjadi piutang terus, dengan cara menarik pajak atau bisa dengan dihapus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi hari ini untuk uji petik KPK di lapangan, untuk wajib pajak yang berada di bawah binaan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, untuk pajak daerah, yaitu pajak restoran ada dua titik, yaitu di Resto Kelapa dan Bakery di Bandara El Tari, dan PBB dua titik yaitu Imperial World dan TransMart,” ujarnya.

Ari menjelaskan, Kelapa Resto sendiri mempunyai tunggakan sebesar Rp 100 juta lebih, dan seperti yang dikatakan oleh penanggungjawab Resto Kelapa, tunggakan pajak ini akan dibayarkan dalam beberapa hari ke depan.

Ari menjelaskan, pihaknya kemarin menginventarisir tunggakan sejak 2017, dan dibuatkan buku, dan sesuai dengan permintaan KPK dari buku tersebut dilihat 10 besar dari nominalnya, salah satunya Resto Kelapa ini.

Dia mengatakan, pemerintah tentunya sangat berterima kasih kepada KPK karena langkah-langkah ini merupakan dorongan bagi pemerintah untuk lebih proaktif supaya jangan pasif jantung akan semakin bertambah. “Secara surat resmi sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan, dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT, tapi prinsipnya kita tidak ingin mempermalukan siapapun, tetapi harus dengan aturan,” katanya.

Ari Wijana menyatakan, untuk batas waktu yang diberikan untuk wajib pajak membayar tunggakan, sesuai dengan kesepakatan dengan KPK, diberikan waktu satu bulan, dan dengan ketentuan setelah wajib pajak menyetorkan, dalam waktu 1 jam, stiker yang ditempelkan di wajib pajak harus dicabut.

Dikatakan, tentunya juga disesuaikan dengan kondisi saat ini di tengah pandemi, dan tentu berpengaruh pada omset teman-teman wajib pajak.

Sementara penanggungjawab Resto Kelapa, Gatut mengatakan, dalam waktu dua sampai tiga hari ke depan, pihaknya akan segera membayar pajak yang tertunggak itu. Memang diakui, beberapa kendala dihadapi karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top