Hakim Menangkan Warga, Pemprov NTT Ajukan Banding dan Enggan Kosongkan Lahan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Hakim Menangkan Warga, Pemprov NTT Ajukan Banding dan Enggan Kosongkan Lahan


KLARIFIKASI. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Marius Ardu Jelamu didampinggi Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lumba (kiri) dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Zeth Sony Libing (kanan) memberikan klarifikasi atas putusan sidang sengketa lahan di Kantor Gubernur NTT, Kamis (24/6). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Hakim Menangkan Warga, Pemprov NTT Ajukan Banding dan Enggan Kosongkan Lahan


Sengketa Lahan di Kelurahan Manulai II Antara Yohanes Limau dan Pemprov NTT

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kalah di tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang atas gugatan sengketa lahan yang digunakan untuk membangun Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Sengketa lahan yang diperkarakan dengan perkara Nomor: 208/Pdt.G/2020/PN.KPG memenangkan tergugat Yohanes Limau. Namun Pemprov berkomitmen melakukan perlawanan balik dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Sidang yang berlangsung pada Selasa (22/6) dengan agenda putusan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Budi Aryono, SH., MH, didampingi hakim anggota Rahmat Aries SB, SH.,MH, dan Maria Rosdiyanti Servina Maranda, SH. Dalam putusannya, hakim memerintahkan tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan semua aktivitas di lahan sengketa.

Terhadap putusan ini, pembangunan RSUP atau Rumah Sakit Vertikal Kemenkes RI terancam dihentikan. Pasalnya, lokasi pembangunan rumah sakit yang menelan anggaran sebesar Rp 350,2 miliar itu kini menjadi objek sengketa yang dimenangkan Yohanes Limau sebagai penggugat.

Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lumba membenarkan adanya putusan ini pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1A. “Putusan itu Pemprov dinyatakan kalah. Kami menghargai putusan tersebut namun Pemprov NTT sesuai aturan hukum masih memiliki hak ajukan banding. Untuk itu kami sudah menyampaikan secara lisan bahwa kami akan ajukan banding. Kami sedang siapkan administrasinya selama 14 hari ke depan,” kata Alex Lumba.

Dengan waktu yang masih tersisah, kata Alex, pihaknya akan manfaatkan secara baik agar menyiapkan memori banding dan dikirim ke Pengadilan Negeri untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap salah satu poin putusan hakim yang memerintahkan untuk mengosongkan dan menghentikan aktivitas pembangunan di lokasi sengketa, Alex secara tegas menolak putusan tersebut. “Atas poin putusan ini, kami secara tegas menolak karena kami memiliki dasar hukum yakni putusan Mahkama Agung (MA) yang adalah perdalinan tertinggi di Indonesia. MA telah memutus sengketa lahan yang sama dengan memenangkan Pemprov NTT sesuai putusan Nomor 424 tanggal 24 Mei 2018. Selain itu Pengadilan Negeri juga tidak menyebut membatalkan putusan MA,” tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya terus melakukan aktivitas seperti biasa di lahan yang disengketakan tersebut namun apabila dalam perjalanan waktu, ada pihak-pihak yang melakukan provokasi dan mengganggu proses pembangunan RSP di Manulai II, maka akan diadukan ke pihak kepolisian. “Kita akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polri untuk melakukan pengamanan jika ada orang yang mengganggu pembangunan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Zeth Sony Libing pada kesempatan itu menjelaskan bahwa lahan sengketa itu merupakan milik Pemprov NTT karena pada 1983 dibeli dari pemilik lahan Thomas Limau. Luas lahan itu 55 hektare.

Tanah tersebut kemudian digunakan untuk menampung sebagian masyarakat yang direlokasi dari Alak (Lahan PT Semen). Dalam perjalan waktu pemerintah pusat menginginkan untuk melakukan pembangunan RS Pusat di NTT. Rencana pembangunan ini membutuhkan tanah seluas 18 hektare. Dari permintaan dan keinginan pemerintah pusat untuk mensejastrakan masyarakat NTT itu, kemudian Pemprov menghibahkan lahan tersebut.

“Rencana pembangunan itu, kami digugat oleh saudara Yohanis Limau dan dalam perkara itu atas objek yang sama itu kemudian dimenangkan oleh Pemprov baik ditingkat pertama, pengadilan tinggi, dan kasasi karena itu kami berani membangun,” ungkapnya.

Sony Libing juga menyebut bahwa pemerintah memiliki pandangan bahwa pembangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Pelayan publik dibidang kesehatan bagi 5,3 juta warga NTT. Selain itu masa pandemi juga mengakibatkan warga kehilangan lapangan kerja maka dibangun rumah sakit ini dan akan menyerap lebih kurang 2.000 tenaga kerja.

“Artinya manfaat sangat berdampak kepada masyarakat. Dari sapek kepentingan publik sangat berpihak kepada pelayanan publik untuk itu kami menyatakan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap melalui keputusan MA, dan jika hari ini ada yang gugat lalu kami kalah kami menghargainya. Tapi kami berkomitmen melakukan banding di Pengadilan Tinggi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum penggugat Biyante Sing, kepada TIMEX menyampaikan apresiasi atas putusan tersebut karena hakim secara obyektif melihat kasus tersebut dan memenangkan kliennya. Dijelaskan, lahan yang menjadi obyek sengketa itu seluas 23 hektare berada dalam lahan yang kini sedang dibangun Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat itu.

Ia mengatakan, putusan tersebut sejalan dengan bukti pelepasan hak tahun 1983 yang diperoleh dari Thomas Penun alias Thomas Penun Limau dimana saat itu tanpa ada penunjukan batas. Lanjutnya, Pemprov NTT selaku tergugat berpegang pada putusan perkara sengketa atas obyek yang sama pada 2014 yang menyatakan NO.

Lalu, kata Biyante Sing, pada Januari 2020 lalu, warga yang tinggal di lokasi tersebut menolak untuk direlokasi namun Pemprov NTT melalui badan aset melakukan penertiban. “Mereka diperlakukan tidak sepantasnya. Rumahnya dirusak dan mereka harus mengungsi,” katanya.

Protes dan penolakan 30 kepala keluarga yang mendiami wilayah RT 14/RW 05, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang itu diajukan ke pengadilan dan majelis hakim memutuskan bahwa argumentasi dan bukti sertifikat kepemilikan lahan yang disampaikan pihak pemerintah tidak sah. Meski menurut warga, pemukiman mereka berada di luar batas 20 hektare sesuai sertifikat pemerintah. “Rumah-rumah warga di lokasi tersebut akhirnya digusur alat berat atas nama penertiban aset pemerintah pada Jumat 17 Januari 2020,” sebut Biyante Sing. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top