Ombudsman NTT Terima 4 Aduan PPDB Online, Terkait Hal Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ombudsman NTT Terima 4 Aduan PPDB Online, Terkait Hal Ini


Kepala Ombudsman Perwakilan NTT. (FOTO: ISTIMEWA)

PENDIDIKAN

Ombudsman NTT Terima 4 Aduan PPDB Online, Terkait Hal Ini


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkatan SMA/SMK atau sederajat telah dilakukan secara online sejak 21 – 23 Juni 2021. Dari proses tersebut, Ombudsman NTT sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan layanan publik menerima empat aduan orang tua murid.

Sebelumnya, Ombudsman RI membuka posko pengaduan untuk masalah PPDB secara online dan offline, untuk menampung semua keluhan masyarakat atau orangtua siswa yang mengalami kendala ketika mendaftarkan anaknya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton saat diwawancarai melalui sambungan telepon Jumat (25/6) mengatakan, selama posko pengaduan dibuka, pihaknya menerima sebanyak empat pengaduan saat masa PPDB online itu.

Darius menjelaskan, aduan pertama tentang sistem online, dimana ketika orang tua masuk ke sistem, kurang lebih 15 sampai 20 menit, sistem sudah ditutup. Jadi dijelaskan bahwa sistem tertutup karena kuota untuk sekolah tertentu sudah penuh, dan akan dibuka pada keesokan harinya, dan sudah dijelaskan secara baik sehingga bisa diterima para orang tua dan tidak menjadi masalah. Kedua, kata Darius, anak-anak yang lulus SMP tahun 2021, tidak ada pilihan dalam sistem untuk mengisi tahun kelulusan 2021.

Menindaklanjuti ini, pihak Ombudsman berkoordinasi dengan PT Telkom sebagai pembuat sistem ini, juga dengan Dinas P dan K Provinsi NTT dan Dinas Pendidikan Kota Kupang, dan telah ditemukan solusinya.

“Jadi penyebab kenapa sampai tidak bisa memasukan data atau pilihan kelulusan tahun 2021, ternyata karena ada anak-anak yang datanya belum di-input masuk di Dapodik, sehingga datanya tidak muncul, karena PT Telkom menggunakan data dari Kementerian Pendidikan,” jelasnya.

Dia mengatakan, solusi yang dilakukan adalah memasukkan pilihan nama anak-anak yang tidak terdaftar dalam database, sehingga mereka juga bisa mendaftar.

Selain itu, ada laporan juga dari masyarakat bahwa di SMA Negeri 3 Kupang ada 16 Rombongan Belajar (Rombel), sementara yang ada di juknis SMA Negeri 3 Kupang memiliki 12 rombel, sehingga ada kelebihan rombel. “Jadi nanti Ombudsman akan mengecek secara langsung ke kepala sekolah, apakah benar ada tambahan empat rombel di SMAN 3 atau tidak,” kata Darius.

Darius menyebutkan, secara umum, pihaknya tidak menemukan masalah besar dalam proses PDB kali ini, bahkan semua anak sudah terdistribusi ke semua sekolah negeri yang ada. Sementara untuk PPDB SMP/SD belum dibuka.

Darius menjelaskan, sejauh ini memang PPDB SD dan SMP tidak banyak masalah, karena jumlah sekolah lebih banyak dari SMA, sehingga bisa meng-cover siswa-siswi yang tamat SD.

Darius akui bahwa aduan orangtua terkait PPDB online tahun 2021 ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 kemarin. Hal ini, kata Darius, mungkin disebabkan para orang tua mulai terbiasa dengan sistem yang digunakan, dan sudah mempunyai pengalaman dalam menggunakan sistem.

Dia juga meminta pemerintah melengkapi semua sarana dan prasarana pendidikan di semua sekolah secara merata, agar para orangtua mendaftarkan anaknya bersekolah di mana saja merasa nyaman, dan tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggul dan tidak.

“Misalnya sekolah yang ada di Kelurahan Fatukoa di mana tidak ada akses angkutan umum, harus diupayakan agar dapat dipenuhi sehingga terjadi pemerataan di semua sekolah. Tenaga pendidik yang berprestasi juga harus ada di semua sekolah, agar semua sekolah juga merupakan sekolah yang berprestasi,” kata Darius Beda Daton. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top