Gencarkan Implementasi Inpres 2/2021, Dirut BPJamsostek Audiensi Virtual dengan Menhub | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Gencarkan Implementasi Inpres 2/2021, Dirut BPJamsostek Audiensi Virtual dengan Menhub


Dirut BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo (kanan bawah) bersama Dewas dan jajaran Direksi saat melakukan audiensi virtual dengan Menhub Budi Karya Sumadi (kiri), Selasa (29/6). Audiensi ini dalam rangka menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait implementasi Inpres Nomor 02/2021 demi mendorong optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. (FOTO: DOK. HUMAS BPJamsostek)

BISNIS

Gencarkan Implementasi Inpres 2/2021, Dirut BPJamsostek Audiensi Virtual dengan Menhub


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) terus aktif menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 tahun 2021. Tujuannya untuk mendorong optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan sebelumnya, kali ini Direksi BPJamsostek menyapa Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo didampingi jajaran Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi melakukan audiensi virtual dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Dalam audiensi itu, Anggoro menyampaikan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi Inpres 02/2021. Anggoro juga mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi.

Anggoro juga mengusulkan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran Kemenhub.

Audiensi kali ini juga sekaligus mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJamsostek untuk menjalin perjanjian kerja sama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi data. “Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Anggoro dalam keterangan tertulis Humas BPJamsostek NTT, Rabu (30/6).

Pada kesempatan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan menjalin PKS. Bahkan Budi berjanji membuat surat edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Implementasi Inpres No 2/2021, BPJAMSOSTEK Sumba Timur Koordinasi ke Kejari dan OPD se Daratan Sumba

BACA JUGA: Tingkatkan Kemudahan Transaksi, BPJAMSOSTEK Kerja Sama dengan LinkAja

“Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub. Jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya,” tegas Budi Karya Sumadi.

Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kemenhub, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN di jajaran Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaannya.

Terkait penyampaian Menhub itu, lebih lanjut Anggoro menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja. “Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan kepastian masa depan yang sejahtera,” tutur Anggoro.

Anggoro mengatakan bahwa dengan membekali para pekerja di sektor transportasi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional. “Ini tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi itu sendiri,” katanya.

Menutup audiensi tersebut, Anggoro kembali mengingatkan pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memperoleh ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraan di hari tua nanti. “Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya,” tutup Anggoro.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala BPJamsostek NTT, Armada Kaban mengatakan, pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja. “Seluruh jajaran BPJamsostek NTT berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta,” kata Armada.

Armada menyebutkan, per tanggal 29 Juni 2021, BPJamsostek NTT telah membayarkan santunan sebanyak Rp 108,46 miliar. Rinciannya santuan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 96,69 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,41 miliar, Jaminan Kematian senilai Rp 9,48 miliar, dan Jaminan Pensiun sebesar Rp 880 juta. “Kami terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk tenaga kerja dalam sektor perhubungan,” pungkas Armada. (*/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top