Australia Dipaksa Tampil di Hadapan PBB Terkait Pencemaran Laut Timor | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Australia Dipaksa Tampil di Hadapan PBB Terkait Pencemaran Laut Timor


BUKTI SAHIH. Salah satu bukti bahwa Laut Timor tercemar tumpahan minyak Montara yang meledak pada 2009 silam. (FOTO: DOK. YPTB)

POLITIK

Australia Dipaksa Tampil di Hadapan PBB Terkait Pencemaran Laut Timor


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Australia telah dipaksa untuk tampil di depan Dewan Keamanan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Pasalnya Australia dinilai melepas tanggung-jawabnya terhadap 13 kabupaten/kota di Indonesia terkait pertangungjawaban atas sebuah tuduhan serius pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait petaka tumpahan minyak Montara di lepas Pantai Barat Benua Kanguru itu 2009 silam.

Pengacara internasional terkemuka Monica Feria-Tinta dari Twenty Essex Chambers, di London yang mewakili klaim dari masyarakat Indonesia ke PBB, mengatakan bahwa reformasi tidak berjalan cukup jauh, atau membantu masyarakat yang terkena dampak di Indonesia. “Selama 12 tahun mereka (masyarakat Indonesia) menyurati Pemerintah Australia untuk meminta tanggapan Australia atas apa yang terjadi dengan tumpahan minyak Montara,” kata Feria-Tinta kepada seperti dikutip dari Energy News.

Menyikapi hal ini, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanono kepada pers di Kupang, Minggu (4/7) mengatakan, ini adalah pertama kalinya Australia menjawab klaim seperti itu sekarang setelah PBB menangani masalah pencemaran di Laut Timor ini.

“Klaim mereka tidak ditanggapi tetapi ditolak begitu saja. Ini adalah pertama kalinya Australia menjawab klaim seperti itu sekarang setelah PBB menangani masalah ini. Ini adalah momen bersejarah bagi para korban, untuk martabat mereka, untuk meminta pertanggungjawaban Australia. Waktu impunitas atas apa yang terjadi sudah berakhir,” kata Ferdi, sosok yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil atas petaka tumpahan minyak di Laut Timor itu.

Menurut Ferdi Tanoni, para pejabat PBB mengatakan mereka memiliki “keprihatinan serius” bahwa pemerintah Australia gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional dan ekstrateritorialnya, dan gagal untuk mengakui kewajiban ini atau memberikan kompensasi.

BACA JUGA: Pemerintah Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP Jawab Surat PBB

BACA JUGA: Pengadilan Australia Menangkan Gugatan Rakyat NTT Korban Montara

Jadi apa yang disampaikan kepada PBB ini adalah kasus terpisah dari gugatan perdata (class action) senilai A$300 juta yang dimenangkan class action ini pada Maret 2021 terhadap operator lapangan PTTEP di Pengadilan Federal Australia.

“Berulang kali saya tegaskan kepada Pemerintah Federal Australia agar segera melakukan hal yang benar dan jujur dalam menyelesaikan kasus petaka Montara tahun 2009 lalu di Laut Timor itu,” tegas Ferdi.

“Australia bisa katakanan apa saja, akan tetapi kami memiliki seluruh buktinya dan hukum internasional yang berlaku yakni UNCLOS 1982 pasal 190 ke 210 yang antara lain sudah dengan jelas mengatakan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai contoh pada pasal 194 ayat (2) untuk menjawab Pemerintah Australia yang dalam suratnya kepada PBB, bahwa Australia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di perairan Indonesia akibat dari perbuatan Australia. Ini sangat tidak masuk akal sehat,” tambah Ferdi Tanoni.

Ferdi menjelaskan, di sini sudah dengan jelas dikatakan bahwa, ”tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan kegiatan di bawah yurisdiksi mereka atau pengendalian dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan akibat pencemaran terhadap negara lain dan lingkungan nya,”

Karena itu, mewakili rakyat Timor Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ferdi menegaskan tiga hal ini kepada Pemerintah Federal Australia. Pertama, bahwa sudah 12 tahun ini lebih dari 100.000 mata pencaharian rakyat korban Montara dihancurkan, banyak penyakit yang ditimbulkan dan bahkan banyak anak-anak putus sekolah hingga banyak pula yang telah mati.

Kedua, Timor Barat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Republik Indonesia dan bukan merupakan Negara Berdaulat Timor Timur. “Ketiga, kami akan terus menuntut Australia untuk segera melakukan pembayaran kepada kami Rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur,” pungkas Ferdi Tanoni. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top