BPK Latih 30 Pengelola BUMDes Aplikasi SIA, Bupati Agas: Kades Jangan Intervensi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

BPK Latih 30 Pengelola BUMDes Aplikasi SIA, Bupati Agas: Kades Jangan Intervensi


PEMBUKAAN. Para peserta pelatihan SIA saat mengikuti kegiatan pembukaan di Hotel Gloria Borong, Selasa (6/7). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

BPK Latih 30 Pengelola BUMDes Aplikasi SIA, Bupati Agas: Kades Jangan Intervensi


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Pengelola dari 10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mendapat pengetahuan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Gloria, Borong itu dibuka langsung Bupati Matim, Agas Andreas, Selasa (6/7). Hadir saat itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemperdayaan Masyarakat Desa (PMD), Gaspar Nagggar, Kabag Prokopim Setda Matim, Jefri Harianto, staf dinas PMD, peserta pengelola BUMDes, dan empat narasumber dari BPK RI Perwakilan NTT.

Selain pengetahuan SIA, melalui kegiatan pelatihan itu, peserta juga mendapat pengetahuan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Kegiatan pelatihan selama dua hari itu berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara ketet, seperti menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Sebelum memasuki ruang acara, setiap peserta diukur suhu tubuhnya.

“Model usaha dalam mengembangkan perekonomian desa itu melalui BUMDes. Lembaga ini merupakan suatu badan otonom yang dimiliki secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat, yang ikut serta menjadi pemegang saham di dalamnya,” ujar Bupati Agas saat membuka kegiatan itu.

Menurut Bupati Agas, BUMDes itu didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat. Tentu yang diutamakan adalah saling bekerja sama, bergotong-royong menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Kemandirian badan usaha diwujudkan dalam bentuk badan usaha yang bersifat otonom. Artinya bebas dari  campur tangan pihak manapun.

“BUMDes dibentuk atas dasar kepemilikan atas saham. Sebagian merupakan milik desa yang disisihkan dari bantuan dana desa. Juga sebagian lagi dimiliki masyarakat desa. Tentu dalam bentuk simpanan saham,” kata Bupati Agas.

Bupati Agas menjelaskan, saham milik pemerintah desa akan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sedangkan dari saham milik masyarakat, mengasilkan semacam deviden atau sisa hasil usaha (SHU) sesuai jumlah saham masing-masing. Meskipun, saham yang dimiliki desa pada dasarnya juga adalah milik masyarakat desa secara keseluruhan.

“Saham desa itu berupa penyertaan modal. Kalau boleh, jangan andalkan pernyertaan modal itu. Karena potensi keuntungan kecil. Ajak masyarakat jadi pemegang saham. Sehingga juga ada rasa memiliki. Fungsi kontrolnya juga bagus. BUMDes itu tidak boleh diintervensi oleh kepala desa (Kades). Tugas desa itu mengawasi,” pesannya.

Bupati Agas yakin, jika BUMDes itu jadi milik seluruh masyarakat desa dan tidak ada intervensi Kades, potensi biaya dan keuntunganya lebih baik. BUMDes itu juga pasti maju. Karena sasaran pembentukan BUMDes itu adalah melayani kebutuhan di desa. BUMDes, itu meningkatkan ekonomi dan mengoptimalkan aset desa.

Selain itu, meningkatkan usaha ekonomi masyarakat. Menciptakan lapangan usaha dan juga lapangan kerja. Serta meningkatakan PAD. BUMDes juga harus punya orientasi yang fokus dan terukur. Mempunyai nilai bisnis. Orentasinya disini, menghidupkan potensi ekonomi desa. Namun harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Kalian sebagai peserta pelatihan hari ini merupakan andalan di desa. Hidupkan ekonomi di desa.  Kelolalah BUMDes ini sesuai dengan juklak dan juknis. Harus mandiri, efektif, dan profesional. Hari ini dilatih, tidak berarti besok kalian sudah paham. Ini pengetahuan dasar. Mari kita serius mengikuti pelatihanya supaya pulang bisa terapkan,” bilang Bupati Agas.

Dia juga berharap, agar peserta yang mengikuti pelatihan selama dua hari, bisa pulang dengan mebawa hasil. Datang dengan ganjil, dan harus pulang genap. Artinya, jangan pulang seperti semula datang. Tentu harus ada perubahan demi kemajuan desa. Sehingga ikutlah dengan serius. Mari bersama mulai bangun dari desa.

“Kita harus lebih berpikir progres. Jangan suka menilai negatif terhadap orang lain. Jangan terlalu respon juga, kalau ada orang yang terus nilai kita negatif. Kalau buat saya, ada orang nilai negatif terhadap saya, itu berarti saya hebat dan dianya tidak hebat. Karena dia hanya berpikir tentang diri saya, sementara lupa pikir dirinya sendiri,” ungkapnya.

Kadis PMD, Gaspar Nanggar melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Vitalis Edmundus Buru Lana, kepada TIMEX di sela-sela kegiatan pelatihan menjelaskan, peserta dalam kegiatan itu adalah pengelola BUMDes. Seluruhnya berjumlah 30 orang dari 10 BUMDes. Setiap BUMDes mengutus 3 orang.
Untuk diketahui, di Kabupaten Matim ada 85 BUMDes dari total 159 desa. Dari jumlah itu, yang aktif hanya 63 BUMDes. Sementara 22 BUMDes lainnya tidak aktif karena ada yang pengurusnya mengundurkan diri. “Sampai saat ini, belum dilakukan musyawarah untuk bentuk pengurus baru,” jelas Vitalis.

Sementara tujuan yang dicapai dari kegiatan pelatihan itu, kata Vitalis, adanya acuan baru tentang sistem pelaporan keuangan BUMDes. Juga terbantunya pengelolaan transaksi operasional, akuntansi, dan kinerja BUMDes yang transparan dan akuntabel. Serta memperkuat tata kelola keuangan BUMDes di Matim.

Vitalis melanjutkan, selain narasumber utama dari BPK, juga ada materi tambahan yang dibawakan Kadis PMD Gaspar Nanggar, sejumlah Kabid di Dinas PMD, dan juga dari tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Kegitanya selama dua hari, Selasa (6/7) dan Rabu (7/7). (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top