Soal Penyelesaian Pengembalian DD 12 Desa di Malaka, Ini Kata Kajari Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Soal Penyelesaian Pengembalian DD 12 Desa di Malaka, Ini Kata Kajari Belu


Kajari Belu, Alfons G. Loemau. (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Soal Penyelesaian Pengembalian DD 12 Desa di Malaka, Ini Kata Kajari Belu


ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Belu, Alfonsius G. Loe Mau, SH., MH mengingatkan 12 kepala desa di wilayah Kabupaten Malaka agar tak lupa menyelesaikan persoalan pengelolaan dana desa (DD) sebagaimana rekomendasi Bupati Malaka, Simon Nahak ke Kejari Belu.

Pasalnya, waktu yang diberikan oleh Kejari Belu untuk 12 kepala desa itu menyelesaikan persoalannya bersama Inspektorat Malaka hanya 60 hari. Karena kesempatan yang diberikan Kejari Belu itu sudah berjalan sebulan, praktis waktu yang tersisa lebih kurang 30 hari lagi untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Kajari Alfons kepada TIMEX di Atambua, Kamis (8/7) mengatakan, dugaan penyalagunaan dana desa 12 desa di Kabupaten Malaka saat ini sedang difasilitasi pengembaliannya melalui Inspektorat setempat. “Sesuai informasi sementara ada sebagian desa yang sudah mengembalikan temuan dana desa,” kata Alfons.

Alfons menegaskan, waktu pengembalian selama 60 hari terhitung sejak Juni, sehingga dalam satu bulan ke depan bila tidak ada etikad baik dari penanggung jawab desa yang bersangkutan, tentunya akan diambil alih oleh pihak Kejari Belu untuk proses hukum selanjutnya. “Jadi waktu tinggal satu bulan lagi, kalau sampai selesai waktunya dan tidak ada ada niat untuk kembalikan tentunya kita proses lanjut,” tegas Alfons.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 12 desa yang bermasalah temuan dana desa dengan nilai fantastis akhirnya memenuhi undangan klarifikasi pihak Kejari Belu. Rapat klarifikasi temuan keuangan negara dipimpin langsung Kajari Belu, Alfons G. Loemau yang berlangsung di aula Kantor Kejari Belu, Jumat (4/6/21). Turut hadir Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Agustinus Nahak dan Kabag Hukum Gregorius Fatin.

Kajari Belu Alfons G. Loemau usai rapat klarifikasi mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada Inspektorat Kabupaten Malaka, untuk segera selesaikan hasil temuan dana desa pada 12 desa hasil rekomendasi Bupati Malaka.

“Hari ini (Kemarin-red) rapat klarifikasi temuan dana desa sesuai rekomendasi Bupati Malaka. Kita masih memberikan ruang untuk segera selesaikan di Inspektorat. Segera kembalikan temuan kerugian negara. Ada batasan waktu pengembalian jika tidak kooperatif tentunya ditindaklanjut proses hukum,” tandasnya.

BACA JUGA: Bupati Malaka Tanpa Toleransi Rekomendasi 12 Kades ke Kejari Belu

BACA JUGA: Kajari Belu Beri Toleransi, Minta Ipda Malaka Selesaikan Temuan di 12 Desa

Kesempatan itu, Kajari Belu Alfons G. Loemau juga mengapresiasi kinerja Bupati Malaka Simon Nahak dan Wakil Bupati Louse Lucky Taolin atas program 100 hari kerja. Temuan dana desa yang kerugiannya mencapai 8 miliar lebih, tetapi bisa dikembalikan. Saat ini tersisa 12 desa yang direkomendasikan kepada pihaknya untuk ditindaklanjuti.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki kepada wartawan usai rapat klarifikasi tersebut menjelaskan rapat klarifikasi dilaksanakan saat ini sebagai tindak lanjut program 100 hari kerja Bupati Simon dan Wabup Louse Lucky Taolin.

Pihaknya terus bekerja untuk menyukseskan program audit 100 hari kerja dengan terus berkoordinasi dengan Kejari Belu terkait hasil temuan pemeriksaan dan pengembalian uang negara.

Hasil klarifikasi menulai hasil di antaranya pengembalian uang negara pada tingkatan tindak lanjut Kejari Belu. “Ini langkah Kejari Belu atas temuan hasil pemeriksaan. Dan sudah ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Kita terus bekerja agar tindak lanjut hasil temuan dapat diselesaikan,” lanjut Remigius yang didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Agustinus Nahak dan Kabag Hukum Setda Malaka, Gregorius Fatin.

Sebelumnya Inspekorat Malaka menemukan 144 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dalam kurun waktu 2014 – 2020. Kasus tersebut terjadi pada 80 kepala desa, yang diduga menyalahgunakan dana desa sesuai hasil audit Inspektorat Malaka.

Dari jumlah tersebut, 12 kepala desa terpaksa direkomendasikan kepada Kejari Belu untuk diproses lebih lanjut mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa. Hasil audit dana desa dari 12 desa terbilang tinggi sehingga belum bisa dikembalikan. Sehingga Bupati keluarkan rekomendasi surat nomor HK.180/42/V/2021.

Berikut nama-nama kepala desa yang direkomendasikan kepada Kejari Belu Pejabat Kepala Desa Maktihan Vinansius Bian Seran, Kepala Desa Raiulun, Frederikus T. Ukat, Kepala Desa Naas Arnoldus Seran, Kepala Desa Naiusu Agustinus Sayo, Kepala Desa Kereana Yakobus Ulu Ose, Kepala Desa Lamudur Agustinus Bria Seran, Kepala Desa Wesey Stefanus Leki Kehi, Kepala Desa Tafuli Agustinus Tafuli, Kepala Desa Lakulo Mikael Seran Fahih dan Kepala Desa Babotin Bernadus Bau Berek. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top