Efek Pandemi, Bapenda Pertimbangkan Opsi Rasionalisasi Target PAD 2021 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Efek Pandemi, Bapenda Pertimbangkan Opsi Rasionalisasi Target PAD 2021


Kepala Bapenda Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Efek Pandemi, Bapenda Pertimbangkan Opsi Rasionalisasi Target PAD 2021


Target Rp 107 Miliar, Realisasi Hingga Juli Baru 34,28 Persen

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang tengah mempertimbangkan opsi rasionalisasi terkait target pendapatan asli daerah (PAD) yang harus dipenuhi lembaga ini tahun 2021. Pasalnya pandemi Covid-19 yang belum berakhir, bahkan kasusnya terus meningkat jelas berpengaruh terhadap capaian pendapatan atas pajak-pajak daerah.

Kepala Bapenda Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana saat diwawancara di ruang kerjanya, Jumat (9/7) mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh langsung terhadap capaian PAD Kota Kupang. PAD ini didapat dari pajak-pajak daerah yang dikelola langsung Bapenda sendiri, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan leges minuman beralkohol. Dari aneka pajak ini, Bapenda ditargetkan tahun ini harus memasukkan sebesar Rp 107,720 miliar.

“Sementara ada pajak daerah lainnya yang dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan lainnya,” kata dr. Ari Wijana.

Dokter Ari menyebutkan, sampai 8 Juli 2021, posisi capaian PAD yang di kelola Bapenda Kota Kupang sebesar 34,28 persen atau Rp 36,925 miliar. Dari capaian yang ada, persentase capaian pajak tertinggi adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan (PPJ), masing-masing sebesar 44 persen. Selanjutnya ada pajak hotel sebesar 33 persen, dan yang paling rendah capaiannya adalah pajak hiburan, yakni 4,9 persen.

“Dinamika perolehan atau realisasi pajak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19. Tahun 2020 kemarin, sesuai dengan hasil LKPj, memang realisasi atau capaian PAD yang dilaporkan oleh Bapenda yaitu 98 persen. Tetapi realiasasi 98 persen itu dari target yang dirasionalisasi,” ungkap dr. Ari.

Menurut dr. Ari, pada 2020 lalu, target PAD yang harus disetor Bapenda sebesar Rp 102 miliar. Namun dengan adanya Covid-19, targetnya dirasionaisasi menjadi Rp 67 miliar. Hasil yang dicapai dari rasionaliisasi itu sebesar 98 persen atau sebesar Rp 63 miliar.

“Memang secara persentase, kita bangga karena di tengah pandemi Covid-19, Bapenda berjuang sampai bisa mencapai 98 persen, tetapi dari segi besaran nominalnya turun dari target awal. Demikian juga tahun 2021 ini, dari target Rp 107 milliar lebih, di bulan ketujuh tahun 2021 ini baru mencapai 34,28 persen,” bebernya.

Dengan fakta yang ada, kata dr. Ari, dengan sisa waktu lima bulan ke depan, Bapenda harus menghitung dengan realita yang terjadi saat ini. Contohnya pajak hiburan harus dirasionalisasi karena banyak tempat yang ditutup dan tidak beroperasi. Sehingga dari target pajak hiburan sebesar Rp 3 miliar, harus dipikirkan untuk dirasionalisasi menjadi Rp 1 miliar.

Selain pajak hiburan, lanjut dr. Ari, yang harus dipikirkan untuk dirasionalisasi yaitu pajak reklame. di Kota Kupang, ada 51 titik baliho/reklame yang roboh akibat Badai Seroja awal April lalu. Dan posisi pajak reklame sampai saat ini baru mencapai 17 persen dari target Rp 3,5 miliar.

“Jadi kami saat ini harus menghitung berdasarakan data dan fakta di lapangan. Mungkin dari target Rp 107 miliar ini bisa turun sampai Rp 97 miliar atau bisa sampai Rp 90 miliar saja. Semuanya tergantung Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Anggaran melihatnya seperti apa. Prinsipnya Bapenda menunjukan data, karena jika ada PPKM dan semua tempat hiburan, restoran, dan rumah makan serta hotel mengalami penurunan pendapatan, maka tentu akan berpengaruh juga pada pajak,” jelasnya.

Dari angka-angka ini, tambah dr. Ari, kalau PAD menurun maka konsekuensi belanja juga harus turun, sehingga harus cepat menyampaikan informasi kepada seluruh perangkat daerah agar jangan sampai dana-dana yang bersumber dari PAD sudah dibelanjakan, maka akan terjadi defisit anggaran.

“Nanti penutupan defisitnya diambil dari mana, itu akan dipikirkan oleh TAPD. Bisa juga dari Silpa. Tetapi jika target kita masih tinggi sementara realisasi kita kecil seolah-olah prestasi kita kurang bagus, padahal kita di lapangan sibuk dan semaksimal mungkin agar tercapai target,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top