Cegah Penyebaran Covid-19, Wabup Malaka: Perketat Pos Penjagaan dan Periksa Pelaku Perjalanan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Cegah Penyebaran Covid-19, Wabup Malaka: Perketat Pos Penjagaan dan Periksa Pelaku Perjalanan


RAKOR VIRTUAL. Wabup Malaka, Louise Lucky Taolin (kiri) bersama Asisten Kesra, Zakarias Nahak dan Kadis PMD, Agustinus Nahak mengikuti Rakor Virtual bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat membahas penanganan pandemi Covid-19 dan serapan dana desa, Selasa (13/7). (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Cegah Penyebaran Covid-19, Wabup Malaka: Perketat Pos Penjagaan dan Periksa Pelaku Perjalanan


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos meminta unit atau instansi teknis di daerah itu memperketat pos-pos penjagaan antarwilayah/batas dan memeriksa secara ketat para pelaku perjalanan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malaka.

Penegasan itu disampaikan Wabup Malaka di ruang kerjanya, Selasa (13/7) usai mengikuti kegiatan Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa tahun 2021 dan Pencegahan Covid -19 secara virtual bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Wabup Louise mengatakan, Gubernur VBL mengharapkan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Malaka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

“Salah satu hal urgen adalah bagaimana instansi teknis yang terlibat di dalam upaya ini menyerap anggaran Covid-19 dan harus benar-benar dipergunakan sesuai sasarannya sehingga dapat menekan lajunya penyebaran Covid-19,” tandas Wabup yang akrab disapa Kim Taolin itu.

Wabup Kim Taolin Tim Satgas Penanganan Covid-19, khususnya Dinas Kesehatan memperketat pemeriksaan pelaku perjalanan agar tidak membawa virus mematikan ini masuk ke wilayah Malaka.

“Saya dengar arahan Gubernur bahwa jika seluruh kemampuan dikerahkan dengan mengikuti anjuran pemerintah, misalnya kemauan untuk divaksin, maka bulan Desember 2021 nanti kita bisa lepas masker,” ujarnya lagi.

Ditanya soal penyerapan dana desa yang juga ditekankan dalam rakor ini, Wabup Kim Taolin mengaku bahwa serapan dana desa di Malaka belum maksimal. “Penyerapan dana desa di Malaka belum maksimal karena adanya kendala utama seperti lambannya pertanggungjawaban. SPj ini memang menjadi syarat mutlak pencairan. Sehingga nanti melalui Dinas PMD saya minta untuk pertegas kepada para kepala desa menuntaskan pertanggungjawabannya,” tandasnya.

Untuk diketahui, rakor virtual itu juga dihadiri Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Malaka, Zakarias Nahak dan Kadis PMD Malaka, Agustinus Nahak. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top