DPRD Apresiasi Pemkab Belu 3 Kali Raih WTP, Bupati: Silpa Rp 26,3 Miliar | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Apresiasi Pemkab Belu 3 Kali Raih WTP, Bupati: Silpa Rp 26,3 Miliar


Pembukaan Sidang DPRD Kabupaten Belu tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Belu tahun anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Belu, Senin (12/7). Sidang ini dipimpin Ketua DPRD, Jeremias Manek Seran Junior dan dihadiri Bupati Belu, Agustinus Taolin dan Wabup Aloysius Haleserens. (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

PEMERINTAHAN

DPRD Apresiasi Pemkab Belu 3 Kali Raih WTP, Bupati: Silpa Rp 26,3 Miliar


Pembukaan Sidang Pertanggung Jawaban APBD

ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu memulai persidangan membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun anggaran 2020.

Pembukaan sidang yang dilakukan Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior itu berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Belu, Senin (12/7). Hadir saat itu Wakil Ketua I DPRD, Yohanes Jefri Nahak, dan Wakil Ketua II, Cyprianus Temu. Sedangkan unsur pemerintah hadir Bupati Belu, Agustinus Taolin dan Wakil Bupati, Aloysius Haleserens serta pimpinan Forkopimda Belu, Pj. Sekda Belu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Belu, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Belu serta pimpinan organisasi wanita vertikal se-Kabupaten Belu.

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban kepala daerah, lanjut Jeremias, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran sebelumnya kepada masyarakat, melalui DPRD selaku pemegang mandat masyarakat Belu. Sehingga momen ini merupakan wahana evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Ketua DPRD Belu ini memberi apresiasi kepada pemerintah terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Belu tahun anggaran 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Apalagi opini WTP ini merupakan kali ketiga diberikan BPK terhadap LKPD Kabupaten Belu. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja pemerintah terutama dalam penyajian laporan keuangan berbasis aktual.

“Sesuai ketentuan regulasi, persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling lambat dilakukan akhir bulan. Dengan harapan untuk memanfaatkan waktu sidang dengan lebih efektif agar pelaksanaan sidang ini dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan sidang,” tandasnya.

Jeremias juga tak lupa mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19 di Belu.

Sementara Bupati Belu, Agustinus Taolin dalam sambutannya mengatakan, penyusunan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD tahun 2020 yang terdiri dari pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 960.669.462.925,00.

Realisasinya sebesar Rp 933.950.338.799,25 atau sebesar 97,22 persen dari target yang ditetapkan. APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.013.196.539.234. Realisasinya sebesar Rp 960.175.047.336,60 atau sebesar 94,77 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah, lanjut Bupati Agustinus, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 60.568.038.315,00 dengan realisasi sebesar Rp 60.568.138.315,45 atau sebesar 100 persen. Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 8.040.962.006.00 dengan realisasi sebesar Rp 8.040.962.006.00 atau sebesar 100 persen. Sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan atau Silpa sebesar Rp 26.302.467.772,45.

Bupati Belu berharap Ranperda yang dihasilkan pemerintah daerah dapat dikaji secara cermat, cepat, tepat, dan terukur serta lebih mendalam sesuai mekanisme sidang yang berlaku sehingga setelah menjadi Peraturan Daerah (Perda) mampu menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pedoman dalam rangka pemilihan kepala desa di Kabupaten Belu.

“Kesempatan ini saya mengajak kita semua agar fokus menjalankan peran dan tanggung jawab kita, baik eksekutif maupun legislatif sehingga kita dapat melewati tahapan-tahapan mekanisme sidang sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan hal yang baik demi masyarakat Kabupaten Belu yang kita cintai,” ajak Agustinus.

Bupati Agustinus juga berharap melalui forum ini, pemerintah mempertanggungjawabkan semua yang direncanakan dan apa yang dilakukan dari berbagai sisi. Sebab DPRD ini, salah satu fungsinya adalah di bidang anggaran dan pengawasan. Disinilah akan terjadi pembicaraan dengan DPRD. Salah satunya adalah pembicaraan terkait pembiayaan di bidang kesehatan.

Dibidang kesehatan, yang perlu dibicarakan adalah bagaimana pembiayaan masyarakat terutama di era pandemi Covid-19. Terutama masyarakat yang tidak berdaya agar bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yakni kesehatan gratis. “Selesai kita diskusi dengan DPRD pelayanan kesehatan itu bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Belu sesegara mungkin,” kata Bupati Agustinus.

“Untuk data sudah ada semua termasuk di Dukcapil. Data BPJS, data orang yang tidak memiliki kartu, dan lain-lain sudah kita miliki semua dan pada saatnya seluruh warga Kabupaten Belu akan mendapatkan haknya di bidang pelayanan kesehatan ini,” tandas Bupati Agustinus. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top