Genjot PAD, Bapenda Kota Kupang Kenakan Pajak Air Tanah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Genjot PAD, Bapenda Kota Kupang Kenakan Pajak Air Tanah


Kepala Bapenda Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Genjot PAD, Bapenda Kota Kupang Kenakan Pajak Air Tanah


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang akan mulai melakukan penarikan pajak pada sumber air tanah dalam atau sumur bor yang ada di Kota Kupang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menggenjot penerimaan daerah atas potensi pajak yang ada.

Kepala Bapenda Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana menjelaskan, sesuai rencana, pada tahun anggaran 2022 nanti, Bapenda akan mengusulkan anggaran untuk memasang water meter atau meteran air, yang nanti dipasang di sumur bor yang tersebar di Kota Kupang.

“Karena Perwali tentang pajak air tanah sudah ditandatangani oleh Wali Kota Kupang, kemarin Bagian Hukum Setda Kota Kupang sudah menginfokan ke Bapenda,” kata dr. Ari saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (9/7).

Menurut dr. Ari, untuk penerapan pajak air tanah itu, Bapenda terlebih dulu akan mencari database yang berkaitan dengan sumber air tanah berupa sumur bor atau sumur gali yang dalam dan lainnya.

“Persyaratannya kalau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, maka pemerintah tidak akan memungut pajak. Tetapi kalau dijual maka akan dikenakan pajak. Nanti ada perhitungannya sendiri, misalnya volume air yang keluar dan biayanya berapa, nanti dihitung,” jelas mantan Kadis Kesehatan Kota Kupang ini.

Karena saat ini masih menggunakan sistem self assessment, maka kata dr. Ari, yang dihitung hanya berapa tangki air yang membeli air saja. Misalnya tangki dengan kapasitas isi 5.000 liter, maka akan dikenakan pajak Rp 5.000.

Masih menurut dr. Ari, ke depannya diharapkan bisa dipasang water meter, jadi semua air yang keluar baik itu ke mobil tangki maupun ke tempat lain bisa tercatat dengan baik. “Kita sementara melakukan pendataan berapa jumlah sumur bor yang dipakai untuk bisnis. Misalnya untuk menjual air ke mobil tangki, hotel-hotel, kantor, rumah sakit dan lainnya. Ini harus dikenakan pajak air tanah,” tegasnya.

Ari menyatakan, pajak air tanah ini merupakan jenis pajak yang lama. Peraturan Daerahnya (Perda) merupakan Perda lama, dan awalnya ada di Dinas Pertambangan dan Energi. Jadi ada dua jenis pajak yang hilang, yaitu pajak air tanah dan pajak galian C.

BACA JUGA: Efek Pandemi, Bapenda Pertimbangkan Opsi Rasionalisasi Target PAD 2021

“Dua jenis pajak ini ada di Dinas Pertambangan dan Energi. Pada tahun 2017 lalu dilikuidasi. Semenjak itu Perdanya tidak di take over ke Bapenda. Jadi kemarin (Belum lama ini, Red) saat berdiskusi dengan KPK, ternyata pajak ini dikelola oleh Bapenda. Teknis di lapangan kita sudah mempelajari karena bagaimanapun harus tetap dihitung secara baik, barulah disosialisasikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Untuk penerapan jenis pajak ini, kata dr. Ari, akan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. Karena bagaimanapun pajak air tanah ini tidak akan terpengaruh dengan pandemi Covid-19 karena merupakan kebutuhan dasar. “Sedangkan kalau untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan tentunya berdampak besar saat pandemi ini,” pungkasnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PDI Perjuangan, Adrianus Talli juga senada dengan dr. Ari, dimana pengelolaan pajak sumber air tanah ini tidak terpengaruh dengan Covid-19 karena menjadi kebutuhan dasar. Karena itu, katanya, pemerintah harus bisa mempercepat semua proses agar segera diterapkan.

“Kalau seandainya pemerintah merasa bahwa Perda tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekarang, maka bisa diajukan untuk dibahas dan direvisi. Yang terpenting tujuannya agar masyarakat yang menjadi pengelola sumber air tanah itu harus memberikan kontribusi pada daerah, karena saat ini jumlahnya sangat banyak di Kota Kupang,” ungkapnya.

Politikus yang akrab disapa Adi Talli ini juga meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran intensifikasi untuk mendata kembali wajib pajak yang ada, khususnya pajak bumi dan bangunan. Pasalnya, kata Adi, fakta yang terjadi di lapangan banyak tanah yang di atasnya sudah ada bangunan, tetapi hanya dikenakan pajak bumi saja. Sementara bangunannya tidak terkena pajak.

“Jadi perlu dilakukan pendataan ulang, jika Badan Pendapatan membutuhkan anggaran untuk melakukan pendataan maka DPRD akan sangat mendukung. Misalnya ruko-ruko yang ada, mereka hanya membayar pajak bumi saja,” sebutnya.

Adi juga meminta agar pemerintah mengusulkan anggaran untuk melakukan pendataan kembali PBB secara menyeluruh di Kota Kupang, karena ini akan sangat berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top