Langgar Etik, Dewas KPK Beri Sanksi 2 Pegawai yang Tangani Kasus Bansos | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Langgar Etik, Dewas KPK Beri Sanksi 2 Pegawai yang Tangani Kasus Bansos


ILUSTRASI. Kantor KPK. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

NASIONAL

Langgar Etik, Dewas KPK Beri Sanksi 2 Pegawai yang Tangani Kasus Bansos


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Dewan Pengawas (Dewas) menyatakan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersalah dalam kasus perundungan atau bullying dan pelecehan. Putusan ini dibuat melalui sidang etik KPK.

Pembacaan putusan berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dihadiri majelis sidang Harjono sebagai ketua dan dua anggota majelis yaitu Albertina Ho dan Syamsudin Haris. Sedangkan para terperiksa hadir secara virtual.

“Dewan Pengawas KPK melalui Majelis Sidang Etik memutuskan kedua terperiksa insan KPK, Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja,” kata Plt. Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Senin (12/7).

Majelis Sidang memutuskan, perbuatan keduanya termasuk pelanggaran sedang dan ringan. Mochamad Praswad Nugraha diberikan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok 10 persen selama 6 bulan. Sedangkan Muhammad Nor Prayoga diberikan sanksi ringan berupa Teguran Tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama 3 bulan.

“Dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran ini, Dewas telah telah mendengarkan keterangan dari total 8 orang saksi yang terdiri dari 4 orang kalangan internal KPK dan 1 orang kalangan eksternal KPK, 1 orang saksi meringankan, dan 2 orang ahli,” imbuh Ipi.

Putusan ini diambil Dewas demi menegakan aturan dan menjaga marwah serra citra lembaga dengan memastikan bahwa seluruh insan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai kode etik.

KPK berharap seluruh pegawainya dapat menjadikan putusan ini sebagai pembelajaran, agar tidak terulang lagi. KPK menegaskan, dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi di KPK, tidak cukup hanya taat azas, prosedur, dan aturan hukumnya.

“Namun insan KPK juga dituntut untuk tetap mengedepankan cara-cara yang etis dalam pelaksanaan tugasnya,” tukas Ipi.

BACA JUGA: Pecat 51 Pegawai, WP KPK Sebut Firli Cs dan BKN Melawan Hukum

Menanggpi hal ini, Praswad yang tak lain merupakan penyidik yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 mengatakan, aduan yang dilayangkan oleh Agustri Yogasmara adalah bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sehingga itu bukanlah hal baru terhadap lembaga antirasuah ini.

“Sehingga laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako Bansos dengan anggaran Rp 6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana Covid-19,” ujar Praswad dalam keterangannya, Senin (12/7).

Praswad mengatakan, dalam pembacaan putusan terdapat potongan kata-katanya yang dilepaskan dari konteks kejadian secara keseluruhan. Beberapa potongan yang dilepaskan dari konteks antara lain, yang pertama adalah suasana dan intonasi saat komunikasi tersebut dilakukan. Kemudian kedua, latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelumnya, dan ketiga, upaya peringatan agar saksi tidak melanggar pasal pemidanaan karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan barang bukti lainnya.

“Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya, serta teknik-teknik interogasi dalam penyidikan,” katanya.

Praswada menuturkan hukuman yang diberikan Dewas KPK bukanlah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan penderitaan dari para korban bansos, korban PHK, rekan-rekan disabilitas.

“Para korban tersebut merupakan rakyat yang dirampas hak-haknya dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi akibat korupsi Bansos Covid-19,” tegasnya.

Praswad berharap agar tidak ada lagi rekan-rekan lainnya di KPK, baik pegawai maupun para penyidik yang menjadi korban atas upaya dan perjuangannya membongkar perkara mega korupsi yang ada di Indonesia.

“Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia,” ungkapnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top