Polres Malaka Amankan Puluhan Jireken Bensin Eceran, Ada Dugaan Pungli di SPBU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Polres Malaka Amankan Puluhan Jireken Bensin Eceran, Ada Dugaan Pungli di SPBU


AMANKAN. Puluhan jeriken BBM milik masyarakat yang diamankan aparat Polres Malaka, Kamis (15/7). (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Polres Malaka Amankan Puluhan Jireken Bensin Eceran, Ada Dugaan Pungli di SPBU


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Kepolisian Resor (Polres) Malaka mengamankan puluhan jireken yang digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Kamis (15/7).

Kapolres Malaka, AKBP Rudy Junus Jakob Ledo, SH, S.IK saat ditemui ruang kerjanya menjelaskan, apa yang dilakukan itu demi menghindari kerumunan masyarakat saat melakukan pengisian BBM. “Saat ini kan lagi pandemi Covid-19 sehingga kami mengamankan masyarakat yang melakukan pengisian BBM yang menguntungkan jireken,” ungkap AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, kemarin (15/7).

Rudy menegaskan kepada seluruh pembeli BBM agar selalu menaati protokol kesehatan Covid-19. “Selagi masih ada kerumunan di SPBU, saya bubarkan. Kita di masa sangat prihatin terkait Covid-19,” tegasnya.

Rudy juga menegaskan bahwa pihaknya terus memantau proses pengisian BBM di SPBU, terutama yang menggunakan jeriken. Apabila kedepan ada kaitannya dengan penimbunan dan penyeludupan, pihaknya tidak akan tolerir.

“Kemarin kita hanya menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Untuk operasi (Penimbunan BBM, Red) nanti akan dilaksanakan bersama atau gabungan Polda dan Polres” katanya.

Kapolres meminta para pengusaha SPBU atau APMS agar lebih mengutamakan pengisian BBM ke kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih.

“Kalau mengutamakan jerigen maka akan terjadi antrian dan pasti menimbulkan kerumunan. Akibatnya melanggar protokol kesehatan dan itu sudah jelas menyalahi aturan,” tandas Rudy.

Rudy menjelaskan, penyitaan puluhan jeriken yang dilakukan kemarin oleh Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) Polres Malaka dipimpin Kasat Sabhara Iptu Melky D. Nenobais bersama anggotanya itu karena adanya kerumunan saat proses pengisian BBM.

Karena itu, kata Rudy, pihaknya mengamankan jeriken itu sebagai wujud edukasi terhadap masyarakat pembeli BBM yang sedang antri agar menerapkan prokes di SPBU dan APMS.

Untuk diketahui, aparat Polres Matim mengamankan sebanyak 63 jeriken besar ukuran 35 liter dari APMS Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Akibat antrean warga pemilik jeriken itu, akhirnya menimbulkan kerumunan. Sebanyak 63 jeriken besar yang diamankan itu berisi BBM jenis pertalite sebanyak 14 jeriken, dan 49 jerigen kosong. Aparat membawa puluhan jeriken itu ke Polres Malaka untuk membubarkan kerumunan warga.

Jefri, salah satu warga yang mengisi BBM mengunakan jeriken saat ditemui mengaku, dirinya mengisi BBM jenis pertalite untuk dijual secara eceran. Jefri mengaku, usaha jualan bensin eceran itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi dimasa pandemi seperti ini. Apalagi, lanjut Jefri, dirinya memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan berat. “Jadi satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan hanya menjual bensin eceran,” kata Jefri.

Jefri menuturkan, selama ini dirinya melakukan pengisian BBM di SPBU tidak secara gratis, tetapi ada jatah juga untuk petugas SPBU atau pemegang nosel, dimana setiap jiregenya dikenakan biaya Rp 10.000.

“Saya tap minyak mengisi BBM selain untuk dijual kembali juga untuk kebutuhan traktor. Saya mencarter angkutan desa untuk mengangkut BBM dari APMS menuju rumah saya, karena kondisi dan keadaan saya seperti ini (Keterbelakangan mental, Red) mau usaha apa lagi? Jadi hanya bisa jual beli BBM,” ujar Jefri.

Jefri menuturkan, selama ini ia selalu mengikuti aturan APMS, dimana wajib menyetor Rp 10.000 untuk setiap pengisian BBM ke jeriken ukuran 35 liter. “Jadi misalkan satu jeriken ukuran 35 liter itu harus saya bayar Rp 260.000, namun jeriken juga dibayar sehingga totalnya menjadi Rp 270.000. Jadi kalau isi 5 jeriken maka harus dibayarkan ke yang pegang nosel itu Rp 50.000. Kalau tidak bayar maka tidak diisi oleh petugas SPBU atau APMS,” kata Jefri.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Malaka, Marius Boko memberikan apresiasi kepada Polres Malaka yang berhasil membongkar penyalahgunaan BBM di Malaka, Kamis (15/7).

Bagi Marius, apa yang dilakukan Polres Malaka merupaka upaya masyarakat agar tak melanggar aturan prokes Covid-19 saat mengisi BBM di SPBU atau AMPS, khususnya yang menggunakan jeriken. Apalafi saat ini tengah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, sehingga segala bentuk kerumunan harus dibubarkan.

“Larangan pengisihan BBM gunakan jeriken diatur dalam Peraturan Presiden nomor 191/2014 agar SPBU dilarang untuk menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jeriken dan drum untuk dijual kembali ke konsumen,” jelas Marius Boko saat dijumpai di ruang paripurna DPRD Malaka, Kamis (15/7).

“Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, bahwa pembelian pertalite menggunakan jeriken yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil),” jelas Marius.

Marius mengaku akan mengecek ke Bagian Ekonomi Setda Malaka untuk memastikan sejauh mana pengawasan dilakukan pemerintah terhadap praktik pengisian BBM di jeriken. “Ke depan saya adakan pertemuan dan usulan dengan pimpinan daerah kalau bisa siapkan anggaran yang memadai supaya bisa melakukan pengawasan barang-barang. Baik itu kebutuhan pokok, kebutuhan vital seperti BBM, supaya jangan sampai terjadi kelangkaan dan permainan oleh oknum-oknum tertentu yang merugikan masyarakat banyak,” pungkas Marius. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top