Anggota Sebut Pimpinan DPRD TTU Otoriter, Ketua Dewan: Pernyataan Itu Keliru | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Anggota Sebut Pimpinan DPRD TTU Otoriter, Ketua Dewan: Pernyataan Itu Keliru


ILUSTRASI. Sejumlah anggota DPRD TTU saat menyegel ruang pimpinan DPRD pada Januari 2021 lalu. Semoga kali ini pengalaman Januari lalu tak terulang terhadap pimpinan DPRD TTU. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Anggota Sebut Pimpinan DPRD TTU Otoriter, Ketua Dewan: Pernyataan Itu Keliru


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 26 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menilai pimpinannya otoriter dalam mengelola birokrasi di lembaga wakil rakyat tersebut.

Salah satu bukti adalah adanya niat dari tujuh pimpinan fraksi dan anggota di DPRD TTU untuk melakukan rapat internal bersama pimpinan guna menyampaikan aspirasi dari seluruh anggota, ditolak pimpinan DPRD tanpa alasan mendasar.

Aksi protes 26 anggota DPRD TTU itu disampaikan pimpinan Fraksi Indonesia Sejahtera, Arif Talan kepada TIMEX, Jumat (16/7). Arif mengatakan, pimpinan DPRD tidak fleksibel dan kaku dalam mengelola birokrasi di lembaga DPRD.

Pasalnya, selama ini pimpinan DPRD dinilai memasung alat kelengkapan dewan untuk bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Semisal, pimpinan komisi bersama anggota hendak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yakni pemerintah daerah tidak dilayani dengan baik oleh pimpinan.

“Kita mau RDP dengan mitra saja harus bersurat dan ketemu pimpinan DPRD untuk sampaikan maksud dan tujuan terlebih dahulu. Padahal, dalam surat pemberitahuan sudah jelas dan akurat terkait maksud dan tujuan,” ungkap Arif.

Menurut Arif, pimpinan DPRD seharusnya menghargai dan menghormati niat baik anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi tersebut demi kepentingan masyarakat banyak.

Sayangnya, kata Arif, pimpinan DPRD dinilai tidak responsif terhadap sejumlah persoalan yang sudah dijaring oleh seluruh wakil rakyat itu.

Arif menyebutkan, ada tiga poin penting yang mau dibahas, yakni komisi-komisi di DPRD hendak menyampaikan kepada pimpinan DPRD agar melakukan RDP dengan mitra komisi dalam hal ini pihak eksekutif. Selain itu, terkait pengisian jabatan alat kelengkapan DPRD yang tertunda sampai saat ini. Pasalnya, sejak dilantik menjadi anggota DPRD TTU antar waktu, Dionisius Ulan belum menempati salah satu alat kelengkapan di dewan.

BACA JUGA: Anggota DPRD TTU Segel Pintu Ruang Kerja Pimpinan, Ini Persoalannya

“Kita juga minta pimpinan DPRD agar pembahasan anggaran didistribusikan ke komisi-komisi sesuai dengan mitra komisi yang ada sehingga fungsi alat kelengkapan bisa berjalan maksimal,” jelasnya.

Aksi protes juga disampaikan Sekertaris Fraksi Ampera DPRD TTU, Yohanes Salem kepada TIMEX, Jumat (16/7).

Yohanes mengatakan bahwa beberapa hari terakhir pihaknya menyurati pimpinan DPRD untuk membangun rapat kerja dengan mitra komisi demi menyikapi persoalan angka penularan Covid-19 di TTU yang mengalami peningkatan drastis. Namun belum juga direspon baik oleh pimpinan DPRD.

“Lembaga DPRD itu lembaga yang demokratis dan seluruh anggota DPRD TTU memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pimpinan itu diberikan tugas tambahan untuk memfasilitasi. Tetapi, lagi-lagi beliau menunjukan kepemimpinan yang otoriter. Mau mengatur semua, seolah-olah ini kepala dan bawahan,” ujarnya.

Menurut Yohanes, pimpinan DPRD telah salah menggunakan kewenangannya. Karena telah menghambat alat-alat kelengkapan DPRD untuk melaksanakan tugas dan perannya secara maksimal.

Terpisah, Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana ketika dikonfirmasi TIMEX, Sabtu (17/7) menilai pernyataan dari sejumlah anggota DPRD TTU tersebut sangat keliru. Hendrikus juga mengatakan bahwa para legislator yang menilainya otoriter merupakan pernyataan yang tidak tepat. “Alat kelengkapan tidak berfungsi itu, tidak berfungsi seperti apa? Sudah satu tahun mau masuk dua tahun,” ucapnya.

Hendrikus mengaku, fungsi alat kelengkapan dewan sejauh ini berjalan normal. Seluruh kegiatan DPRD secara internal dan eksternal sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Nomor 1 tahun 2019, dan hal ini harus dipahami secara tuntas.

Hendrikus juga menilai hal tersebut cukup ironis apabila ada anggota DPRD yang mengkritisi pimpinan DPRD. Menurutnya, pimpinan DPRD seharusnya mengeluarkan undangan untuk menggelar rapat bersama anggota DPRD. Pimpinan DPRD, diberikan tugas oleh undang-undang untuk mengatur dan mengendalikan dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. “Ini wakil rakyat loh. Wakil rakyat mengeritik kembali lembaganya itu kan sangat tidak masuk akal,” sesalnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top