MA Lepas Eks Dirut PLN Nur Pamudji, Juga Pangkas Pidana Penjara Adik Ratu Atut | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

MA Lepas Eks Dirut PLN Nur Pamudji, Juga Pangkas Pidana Penjara Adik Ratu Atut


HUKUMAN BERKURANG. Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus TPPU dan korupsi Alkes di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020) lalu. Sidang tersebut beragenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK. (FOTO: FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

PERISTIWA/CRIME

MA Lepas Eks Dirut PLN Nur Pamudji, Juga Pangkas Pidana Penjara Adik Ratu Atut


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Mahkamah Agung (MA) kembali melepaskan terpidana korupsi pada tingkat kasasi. Kali ini, lembaga kekuasaan kehakiman itu melepaskan mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Nur Pamudji dalam perkara korupsi pengadaan barang yang dilakukan PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel (HSD).

Dalam putusan kasasi, MA menilai perbuatan yang dilakukan Nur Pamudji dalam perkara tersebut bukanlah perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata.

“Ditolak karena tidak beralasan hukum. Sedangkan alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan, sehingga meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,” kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/7).

MA lantas mengabulkan upaya hukum kasasi Nur Pamudji dan membatalkan putusan judex facti. Padahal, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Nur Pamudji.

Hukuman Nur Pamudji diperberat dalam putusan di tingkat banding menjadi 7 tahun penjara. Tetapi pada tingkat kasasi dinyatakan masuk ke dalam ranah perdata.

“Dengan mengadili sendiri, menyatakan perbuatan yang dididakwakan terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu tedakwa dilepaskan dari tuntutan hukum,” tegas Andi menandaskan.

Sebagaimana diketahui, kasus ini terjadi pada 2010 lalu. Nur Pamudji saat itu merupakan Direktur Energi Primer PLN, lalu pada 2012 menjabat sebagai Dirut PLN. Kemudian dilakukan pengadaan barang yang dilakukan PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel (HSD), demi memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Muara Tawar, Tambak Lorok, Gresik, Grati, Belawan, Tanjung Priok dan Muara Karang.

Kemudian Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengetahui rencana PLN tersebut. Lantas Honggo melakukan upaya agar PT TPPI bisa menjadi rekanan PLN untuk memasok BBM jenis HSD. Namun rangkaian perbuatan itu membuat PLN merugi ratusan miliar rupiah.

Perkara ini kemudian ditangani Bareskrim Mabes Polri pada 2015, Nur Pamudji dan Honggo menjadi tersangka. Pada 13 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Nur Pamudji karena dinilai korupsi secara bersama-sama. Bahkan pada tingkat banding, hukuman Nur Pamudji diperberat menjadi 7 tahun penjara.

Pangkas Pidana Penjara Adik Ratu Atut

MA juga memangkas hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan pada tingkat kasasi. Adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.

Hukuman Wawan dipangkas menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Wawan juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 58.025.103.858,00 subsider 3 (tiga) tahun penjara.

“Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana menjadi pidana penjara 5 tahun, pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta Uang Pengganti Rp58.025.103.858,00 subsider tiga tahun penjara,” kata Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Senin (19/7).

Perkara pada tingkat kasasi ini diadili oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Agus Yunianto. Hukuman Wawan di tingkat kasasi lebih ringan ketimbang di tingkat banding yang selama 7 tahun penjara.

Kendati pidana badan Wawan dikurangi, MA memperberat hukuman Wawan dengan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pengadaan Alkes di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta hukuman Wawan diperberat dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Wawan juga dikenakan denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Perkara Wawan pada tingkat banding diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso.

Selain itu, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58 miliar.

Apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Meski diperberat pada tingkat PT DKI Jakarta, tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan sebagaimana dakwaan KPK tidak terbukti.

Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top