Pembangunan Puskesmas Mamsena Batal, Bupati TTU: Kontraktor Minim Pengalaman | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pembangunan Puskesmas Mamsena Batal, Bupati TTU: Kontraktor Minim Pengalaman


Bupati TTU, Juandi David. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Pembangunan Puskesmas Mamsena Batal, Bupati TTU: Kontraktor Minim Pengalaman


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Juandi David menyebut kontraktor pelaksana yang memenangkan paket pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Mamsena di Kecamatan Insana Barat, masih minim pengalaman dalam mengerjakan paket proyek senilai Rp 4 miliar lebih itu.

Hal inilah yang menjadi penyebab sehingga Bupati Juandi mengambil sikap membatalkan kegiatan pembangunan tersebut meski proses tender telah selesai hingga penetapan pemenang atas paket pekerjaan tersebut.

“Saya menilai bahwa PT yang menang tender itu belum memiliki pengalaman sehingga saya batalkan,” ungkap Bupati TTU, Juandi David kepada TIMEX di Kefamenanu, Kamis (22/7).

Terkait adanya rumor yang menyebutkan bahwa batalnya pelaksanaan proyek yang sudah ada pemenang tendernya itu karena intervensi Ketua DPRD TTU, langsung dibantah Bupati Juandi.

Bupati Juandi menyebutkan, informasi tersebut tidak benar karena DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kegiatan Pemerintahan Daerah yang sudah direncanakan dan ditetapkan melalui APBD. “Itu tidak benar. Saya membatalkan kegiatan ini karena sesuai penilaian saya terhadap pihak perusahaan itu belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan paket pekerjaan itu,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Pusat, Setya Budi ketika dikonfirmasi TIMEX, Kamis (22/7) mengatakan bahwa, paket proyek yang prosesnya sudah melalui proses lelang hingga penentuan pemenang tersebut sudah melalui berbagai tahapan. Baik itu verifikasi administrasi, verifikasi dokumen penawaran termasuk verifikasi dokumen perusahaan.

Namun, apabila setelah adanya pengumuman hasil lelang dan terdapat sanggah dari pihak rekanan yang keberatan dengan hasil lelang dan bisa dibuktikan secara hukum, maka pihak Pokja kembali melakukan peninjauan terhadap hasil keputusan tersebut.

“Kalau proses lelang sudah sampai pada tingkat pengumuman pemenang itu berarti semua tahapan sudah dilalui secara baik dan benar. Namun kalau dibatalkan karena tidak berkompeten pada tahapan pengumuman pemenang itu keliru dan harus ditinjau kembali,” ungkap Setya.

Setya menambahkan, pembatalan atas pembangunan Puskesmas Mamsena, di Kecamatan Insana Barat, juga harus disampaikan kepada publik melalui situs LPSE Kabupaten TTU yang sebelumnya menampilkan paket proyek tersebut untuk dilelang.

Apabila pihak Pokja tidak menyampaikan alasan pembatalan paket proyek tersebut kepada publik, kata Setya, maka kuat dugaan pembatalan tersebut atas intervensi Ketua DPRD TTU ada benarnya.

BACA JUGA: Dinkes TTU Batalkan Pembangunan Puskesmas Mamsena, Araksi Duga Ada Intervensi Ketua DPRD

” Pihak Pokja harus meng-upload dan menampilkan alasan pembatalan paket proyek tersebut di LPSE. Kalau tidak ada maka pembatalan paket proyek tersebut dibenarkan atas intervensi dari Ketua DPRD TTU,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) NTT, Alfred Baun kepada TIMEX, Senin (5/7) mengatakan, proyek pembangunan Puskesmas Mamsena, di Kecamatan Insana Barat dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan TTU.

Padahal, proyek yang dananya bersumber dari APBD II TTU tersebut telah dilakukan proses tender sesuai petunjuk teknis hingga tahapan pengumuman pemenang.

Diduga kuat, pembatalan proyek tersebut atas intervensi Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana lantaran jagoannya gugur dalam mengikuti proses tender.

Menurut Alfred, kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Mamsena dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.319.742.425 tersebut telah mengikuti prosedur yang benar hingga dimenangkan oleh PT. Roda Pembangunan Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.982.000.000.

Untuk itu, kata Alfred, kebijakan pembatalan terhadap hasil tender dari proyek pembangunan gedung Puskesmas Mamsena tersebut sangat tendensius dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

“Dari data yang diperoleh Araksi, dugaan sementara proyek pembangunan gedung Puskesmas Mamsena dibatalkan atas intervensi dari Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana,” ungkap Alfred.

Alfred menambahkan, apabila dugaan tersebut benar adanya maka Ketua DPRD TTU telah melakukan kesalahan fatal dan melakukan kebijakan yang melenceng jauh dari tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Untuk itu, lanjut Alfred, Araksi meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD TTU untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, bukan melakukan tindakan di luar aturan dan menimbulkan persoalan baru.

“Dewan itu sebagai lalu lintas yang mengawal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di daerah. Kalau dewan saja sudah terlibat dalam proyek pembangunan di daerah, maka kemana daerah ini mau dibawa? Yang jelas rakyat akan terus susah dan jauh dari kata sejahtera,” jelasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top