HH Minta Penegak Hukum Kedepanan Upaya Diversi terhadap Anak | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

HH Minta Penegak Hukum Kedepanan Upaya Diversi terhadap Anak


Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. (FOTO: hermanherry.id)

POLITIK

HH Minta Penegak Hukum Kedepanan Upaya Diversi terhadap Anak


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta aparat penegak hukum (APH) mengedepankan upaya diversi atau penyelesaian di luar jalur pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

“Dalam semangat Hari Anak Nasional 2021 yang jatuh pada hari ini (Jumat, 23/7, Red), saya berharap aparat penegak hukum menegakkan kembali komitmennya terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,” ungkap politikus Senayan yang akrab disapa HH ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7).

Legislator PDI Perjuangan ini menekankan agar segala proses yang ditempuh untuk anak yang berhadapan dengan hukum perlu mengedepankan kepentingan terbaik anak. “Termasuk salah satunya dengan mengedepankan upaya diversi alias penyelesaian di luar jalur peradilan pidana konvensional dengan tetap mematuhi koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata HH.

HH juga berharap agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari festivalisasi di media. Hal ini demi melindungi kepentingan terbaik anak.

BACA JUGA: 1.020 Anak Terima Remisi dari Ditjen PAS Saat Momentum HAN

“Selain itu, salah satu hal lain yang juga penting dan tak boleh dilupakan adalah sebisa mungkin melindungi identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, hingga saksi. Jangan biarkan mereka hanyut dalam pusaran festivalisasi di media massa,” pintanya.

HH juga meminta APH tidak melulu memakai kacamata penyelesaian secara hukum pidana saat menangani perkara yang melibatkan anak.

“Memang diversi tidak bisa diterapkan pada semua perkara. Tapi, saat diversi memungkinkan untuk dilakukan, sebaiknya aparat penegak hukum tak lagi melulu memakai kacamata penyelesaian pidana, tetapi betul-betul mengedepankan kebaikan bagi sang anak, termasuk memerhatikan pemulihan psikologis,” ucap wakil rakyat asal Dapil NTT II meliputi Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Sumba itu.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini, demikian HH, tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan juga pihak-pihak lain seperti halnya pendampingan dari Bapas dan lainnya. Saat berhadapan dengan hukum itu berarti anak tengah menjalani masa sulit dalam hidupnya.

“Jangan sampai penanganan yang keliru malah membuat kesulitan si anak bertambah atau malah menghancurkan masa depannya,” pungkas Herman. (aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top