ICW Sebut Tren Penindakan Kasus Korupsi di NTT Fluktuatif | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

ICW Sebut Tren Penindakan Kasus Korupsi di NTT Fluktuatif


ILUSTRASI. Penyidik Polda NTT saat membawa tersangka kasus pengadaan bibit bawang di Kabupaten Malaka didampingi penasehat hukum menuju mobil untuk menjalani penahanan di tahanan Polres Kupang Kota, usai diperiksa Senin (9/3/2020) lalu. Kasus pengadaan bawang merah ini penanganannya memakan waktu panjang, dimana hingga kini belum jelas penyelesaiannya. (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

NASIONAL

ICW Sebut Tren Penindakan Kasus Korupsi di NTT Fluktuatif


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesia Coruption Watch (ICW), Wanna Alasmsyah menyebut, tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami fluktuatif.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi yang digelar Serikat Pemuda (SP) NTT bertajuk Meneropong Polemik di NTT “Akar & Tren Penindakan Korupsi, Jumat (23/7).

“Tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum cenderung fluktuatif, tetapi rata-rata ada sekitar 12 kasus per tahun. Kerugian negara akibat korupsi cenderung meningkat dari tahun 2018-2020,” kata Wanna, Jumat (23/7).

ICW mencatat, ada 64 kasus korupsi pada periode 2016-2020. Dari jumlah itu, tercatat ada 145 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan total kerugian Rp 104,9 miliar.

Pada sisi lain, Wanna menyoroti soal pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT tiap tahun yang dinilai makin lemah dari segi pengawasan. Wanna menyebut kegiatan proyek fiktif dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan modus yang kerap digunakan oleh pelaku korupsi di NTT.
“Modus lainnya yang sering digunakan adalah penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, mark up, laporan fiktif, pungli, dan suap,” ujar Wanna.

Lalu, Wanna juga menyebut anggaran dana desa juga merupakan sektor yang kerap dijadikan ladang korupsi oleh para koruptor di wilayah yang kini dipimpin Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) itu.

Tercatat, pada 2016-2020 sebanyak 37 kasus yang ditangani kejaksaan. Penyebabnya, kata dia, tansparansi dan akuntabilitas belum terealisasi dengan baik di institusi penegak hukum. “Transparansi dan akuntabilitas nyatanya belum terinternalisasi di dalam institusi penegak hukum,” tutur Wanna. (cr3/jpnn)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top