Anggota Nilai Ketua DPRD TTU Langgar Tatib, Hasil Paripurna tidak Sah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Anggota Nilai Ketua DPRD TTU Langgar Tatib, Hasil Paripurna tidak Sah


Anggota DPRD TTU, Hilarius Ato. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Anggota Nilai Ketua DPRD TTU Langgar Tatib, Hasil Paripurna tidak Sah


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan agenda Pengumuman Pimpinan dan anggota Fraksi Partai Golongan Karya serta Penetapan Keputusan DPRD TTU tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD TTU Nomor: 12/DPRD/TTU/IX/2019 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten TTU, menuai protes dari sejumlah wakil rakyat setempat.

Sidang paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (19/7) lalu yang dipimpin Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana dinilai cacat hukum. Bahkan melanggar undang-undang yang mengatur mekanisme rapat paripurna dan mekanisme pengambilan keputusan.

Anggota DPRD TTU, Hilarius Ato kepada TIMEX, Senin (19/7) mengatakan, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan sidang paripurna yang baru digelar dengan dua agenda tersebut di atas.

Menurutnya, agenda sidang Penetapan Keputusan DPRD TTU tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten TTU Nomor: 12/DPRD/TTU/IX/2019 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD TTU tersebut seharusnya tidak dilakukan dengan memperhatikan kuorum.

“Kalau agenda sidang yang sifatnya pengumuman itu tidak memperhatikan kuorum. Sidang bisa dilaksanakan walaupun hanya dihadiri oleh Pimpinan DPRD saja. Tapi kalau untuk agenda kedua itu harus memperhatikan kuorum,” ungkap Hilarius.

Hilarius menilai, sikap Ketua DPRD TTU tidak akomodatif dalam mengendalikan sidang dan bertindak otoriter. Ada permintaan dari anggota yang memberi pertimbangan terkait dengan rujukan aturan regulasi PP 12 tahun 2018 tersebut sudah mengamanatkan bahwa setiap sidang paripurna harus memenuhi kuorum.

Dijelaskan, dalam PP tersebut ada pengecualian dalam pasal 96 ayat 2 yang berhak hal-hal yang dalam Paripurna yang bersifat pengumuman tidak membutuhkan kuorum. Tetapi pada agenda kedua dalam sidang tersebut, yakni terkait segala macam bentuk keputusan DPRD harus memenuhi kuorum.

“Yang legal dan resmi sah secara aturan hari dalam sidang hari ini adalah pengumuman komposisi fraksi Golkar. Sementara, terkait dengan keputusan DPRD, bagi saya itu sudah jauh dari aturan dan terkesan menabrak PP 12, menabrak Tatib Nomor 19, dan juga undang-undang MD3,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Hilarius, ada kejanggalan yang ditemukan dalam proses sidang paripurna tersebut. Dalam sidang DPRD, baik itu paripurna atau sidang dan rapat-rapat lain dalam mengambil keputusan itu rancangan keputusan itu harus dibahas item-item, harus dibahas klausul-klausul.

Namun, ungkap Hilarius, dalam sidang paripurna tersebut Ketua DPRD mengabaikan beberapa rambu itu dengan tidak membahas rancangan agenda sidang terlebih dahulu. Bahkan, ada pikiran-pikiran dan saran dari anggota DPRD untuk memperhatikan rambu-rambu ini juga terkesan diabaikan lalu memberikan saran bahwa bagi anggota DPRD yang tidak setuju silakan tempuh jalur hukum.

“Jalur hukum yang disiapkan itu bukan berarti bahwa kita harus lapor polisi atau lembaga hukum lainnya karena kita tahu dan mau terhadap hal yang salah lalu kita langgar kemudian kita temui dalam setiap peraturan yang dibuat itu wajib ditaati. Namun, Ketua DPRD tahu dan mau untuk melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 97C,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD TTU, Arif Talan. Menurutnya, pelaksanaan sidang paripurna yang berlangsung Senin (19/7) tersebut tidak sah. Pasalnya, sidang itu tidak diagendakan oleh Banmus DPRD TTU.

Dikatakan, Pimpinan DPRD TTU sangat mengabaikan tata tertib dalam kerangka pelaksanaan musyawarah tersebut. Padahal, setiap persidangan wajib hukumnya diagendakan oleh Banmus DPRD TTU.

“Dua agenda itu satu kesatuan. Pengumuman tanpa merevisi juga tidak bisa karena itu satu kesatuan yang membutuhkan kuorum sehingga hasil dari paripurna tersebut tidak sah,” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top