DPRD Malaka Proses Etik Anggota Dewan Berjoget Ria Saat PPKM | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Malaka Proses Etik Anggota Dewan Berjoget Ria Saat PPKM


PROSES ETIK. Sejumlah anggota DPRD Malaka terekam kamera lagi asyik berjoget pada Senin (12/7) lalu. Video yang viral ini berbuntut proses etik terhadap anggota yang hilang sense of crisis-nya itu. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

DPRD Malaka Proses Etik Anggota Dewan Berjoget Ria Saat PPKM


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Malaka yang videonya viral sedang asyik berjoget dan minum minuman beralkohol di kantor DPRD setempat, disikapi serius pimpinan lembaga wakil rakyat itu. Bahkan sejumlah legislator yang ada dalam video tersebut bakal diproses etik secara internal oleh lembaga wakil rakyat itu.

Langkah ini diambil karena para wakil rakyat itu melakukan sesuatu kegiatan yang dilarang pemerintah pada masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sebagaimana diketahui, sebuah video beredar luas di publik memperlihatkan sejumlah anggota DPRD Malaka asyik berjoget ria tanpa mematuhi protokol kesehatan di area publik. Video itu diambil saat ada hajatan ulang tahun salah satu anggota dewan pada Senin (12/7) lalu usai paripurna pembukaan sidang di DPRD setempat.

“Video tersebut setelah kami lihat dan berdiskusi, kami akan menindaklanjuti untuk menjawab kerisauan masyarakat Malaka dimana saja,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Malaka, Hendrikus Fahik Taek saat konferensi pers menyikapi video yang viral tersebut di Betun, Jumat (23/7).

Menurut Hendrikus, DPRD Malaka secara internal, terutama dengan alat kelengkapan dewan telah membahas langkah apa yang diambil terkait peran sejumlah anggota dewan di video yang viral di sosial media (Sosmed), dimana membuat masyarakat resah.

Hendrik Fahik menuturkan bahwa dirinya mengikuti betul perkembangan di media cetak, elektronik, online maupun di media sosial, bahwa video tersebut benar-benar sangat mengganggu. “Kami (DPRD Malaka, Red) sudah putuskan bahwa apa yang dilakukan beberapa anggota yang terekam dalam video tersebut akan diambil tindakan sesuai tata tertib dan kode etik DPRD,” kata Hendrik Fahik.

Penyelesaian secara etik dan sesuai ketentuan dalam tata tertib DPRD, demikian Hendrik, tentu melalui mekanisme dan tata cara persidangannya. Karena itu, Hendrik berharap masyarakat Malaka dimana saja berada supaya bersabar menunggu kerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Malaka dalam menyelesaikan persoalan ini.

Hendrik menyebutkan bahwa, sesungguhnya acara yang dilakukan para wakil rakyat itu tidak melalui sebuah perencanaan, tapi bersifat spontanitas. Namun narasi yang dibangun seolah ada pesta besar.

“Sesungguhnya itu bukan pesta, tapi spontanitas di luar agenda di DPRD. Tapi karena itu sangat meresahkan masyarakat dan sangat viral menjadi diskusi di banyak orang, maka kami pimpinan DPRD sudah berdiskusi dan mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme dan tata persidangan di DPRD. Kita akan merujuk pada tata tertib dan kode etik,” tandas Hendrik. “Kami akan menyelesaikan persoalan ini sesuai mekanisme di DPRD,” tambah Hendrik.

Karena persoalan ini akan diselesaikan dengan mekanisme yang ada di DPRD Malaka, maka Hendrik berharap pihak kepolisian menghargai dan menghormati kerja-kerja di DPRD, dimana sesungguhnya ada aturan khusus yang mengatur perilaku/tindakan yang dilakukan anggota DPRD.

“Kita akan mengambil langkah-langkah dengan memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang melakukan acara tersebut, sesuai tata tertib dan kode etik DPRD. Jadi kita butuh waktu, tidak bisa besok dan lusa,” ujarnya.

Mengenai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para legislator yang melanggar tata tertib atau kode etik, Hendrik mengaku belum bisa memastikan apa sanksinya. Sebab yang bekerja menindaklanjuti persoalan ini adalah Badan Kehormatan (BK). “Terkait sanksi, saya tidak bisa menjawab, sebab itu tergantung dari hasil kerja BK,” elaknya.

Hendrik menambahkan, terkait waktu penyelidikan oleh BK, dirinya tak bisa memprediksi. Soal lamanya tergantung pada kerja BK. Tapi karena sudah ada bukti videonya, bisa jadi prosesnya cepat. Jika sudah selesai ditindaklanjuti oleh BK, Hendrik berjanji akan menyampaikan hasilnya ke media.

Sikap Organisasi Mahasiswa

Menyikapi pernyataan Wakil Ketua II DPRD Malaka, sejumlah mahasiswa Malaka yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan meminta Kapolres Malaka agar serius menindaklanjuti kasus anggota DPRD tersebut dengan peraturan Gugus Tugas Covid-19.

BACA JUGA: Masyarakat Disuruh Taat Prokes dan PPKM, Wakil Rakyat Joget Asyik Sambil Miras di Rumah Rakyat

BACA JUGA: Ketua DPRD Malaka Minta Maaf, Kapolres: Tak Mungkin Didiamkan

“Apabila anggota DPRD melindungi diri pada tata tertib dan kode etik, kami minta Polres Malaka harus menyikapi dengan peraturan Gugus Tugas Covid-19,” unkap Ketua Ikatan Mahasiswa asal Malaka (IMMALA) Malang, Melkianus S. Ati. “Hukum harus ditegakkan. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sambungnya.

Melkianus meminta pihak Polres Malaka dan Satgas segera merespon kejadian yang dilakukan sejumlah anggota DPRD tersebut. “Kami minta untuk pihak berwenang, petugas Satgas dan kepolisian segera merespons kejadian ini. Harus adil di mata hukum karena dengan minta maaf dan menganggap bahwa manusia biasa, pedagang-pedagang bukan manusia robot atau pada umumnya masyarakat bukan manusia robot?” sesal Melkianus.

Melkianus menilai, tidak efektif dan tidak adil bahwa apa yang dilakukan sejumlah anggota DPRD, kemudian Ketua DPRD Malaka yang meminta maaf atas nama lembaga lalu mengajak anggotanya untuk berempati dengan situasi masyarakat saat ini. Ketua DPRD Malaka juga sempat berjanji untuk tidak mengulangi hal serupa ke depan, dan siap menjalankan tugas legislatif secara baik.

“Ini bukan hanya sekadar minta maaf oleh DPRD lalu selesai, tetapi harus bertanggung-jawab sesuai aturan yang berlaku. Jika ini dibiarkan, maka masyarakat akan melakukan pesta kemudian minta maaf, dan selesai,” tegas Melkianus.

Hal senada dikemukakan Ketua GMNI DPC Belu, Hendrik Modok. Ia meminta pihak berwajib dapat menyikapi persoalan ini dengan seadil-adilnya agar masyarakat bisa percaya bahwa memang hukum di negeri ini bisa adil.

Hendrik menegaskan, sebagai anggota DPRD yang paham tupoksinya sebagai pembuat peraturan, mestinya perilaku seperti dalam video itu tidak perlu terjadi. Di masa pandemi seperti ini, tingkah laku wakil rakyat haruslah menjadi teladan. Harus perlihatkan sikap patuh pada aturan, apalagi peraturan ini terkait dengan kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat Malaka.

“Bagaimana mungkin sebagai wakil rakyat malah menunjukan sikap apatis terhadap kondisi yang sedang terjadi, dan dengan sangat sadar bersantai dan bersukaria di atas penderitaan masyarakat yang serba ketakutan dengan virus Covid-19, menurunnya perekonomian masyarakat karena dampak dari bencana banjir ditambah lagi dengan penerapan PPKM yang membuat masyarakat tidak keluar untuk bekerja.

“Jangan buat masyarakat berpikir bahwa PPKM hanya untuk orang kecil saja. Jangan juga menunjukkan sikap non respect yang akan membangun persepsi masyarakat kalau Covid-19 tidak berbahaya,” tandasnya.

Hendrik menyebutkan bahwa sesuai data terakhir, kasus Covid-19 di Malaka sendiri berjumlah 168 kasus. Orang tanpa gejala (OTG) 78 orang, dan bergejala 90 orang. Yang meninggal dunia sudah 10 orang.

“Kejadian ini harus menjadi perhatian seluruh anggota DPRD agar tahu menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya,” tegasnya.

“Saya berharap masyarakat jangan meniru oknum anggota DPRD yang tidak taat pada PPKM. Malaka sudah zonah merah. Rakyat harus taat pada aturan demi keselamatan kita semua walaupun DPR sendiri tidak taati aturan tersebut, tentu ada konsekuensi yg harus ditanggung mereka baik secara hukum maupun sosial,” pungkasnya.

Ketua IMMALA Kupang, Yoseph Tuna menambahkan, kasus yang ada saat ini harus diperiksa pihak Polres Malaka. Pasalnya apa yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Malaka itu tidak menaati peraturan pemerintah terkait PPKM dan penerapan protokol Covid-19.

“Kami mendesak Polres Malaka agar secepatnya melakukan tindakan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dengan aturan gugus tugas,” pinta Yoseph.

Tak cuma itu. IMMALA Kupang, demikian Yoseph, juga menyatakan sejumlah sikap menyikapi viralnya video tersebut. “Pertama, kami mengapresiasi tindakan yang diambil pimpinan DPRD Malaka untuk menindak beberapa oknum anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan kekarantinaan masyarakat sebagaimana yang tercamtum dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2018 pasal 93 yang menjelaskan secara detail pasal 9 ayat (1) a quo,” kata Yoseph.

Kedua, lanjut Yoseph, pihaknya juga akan terus mengawal dan meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polres Malaka agar tetap konsisten melakukan tindakan penyidikan sehingga beberapa oknum anggota DPRD Malaka yang melanggar protokol kesehatan segera diproses ketahap selanjutnya. (mg30)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top