Aturan PPKM Level 4 Terbit, Tidak Vaksin Tidak Dapat Bansos | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Aturan PPKM Level 4 Terbit, Tidak Vaksin Tidak Dapat Bansos


PENERAPAN PPKM LEVEL IV. Petugas keamanan gabungan membantu warga untuk memastikan patuh pada penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar seperti yang terjadi di pos penyekatan batas Kota Kupang-Kabupaten Kupang di wilayah Desa Baumata Barat dan Kelurahan Penfui, Selasa (27/7) petang. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Aturan PPKM Level 4 Terbit, Tidak Vaksin Tidak Dapat Bansos


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Setiap warga Kota Kupang sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti program vaksinasi akan dikenai sanksi berupa penghentian bantuan sosial tunai atau layanan administratif lainnya.

Larangan ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota Kupang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terkait pengendalian penyebaran Covid-19 yang diperolehTIMEX, Selasa (27/7). Instruksi Wali Kota Kupang ini mulai berlaku pada 26 Juli 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021.

Dalam aturan itu disebut akan dikenakan sanksi yaitu penundaan pemberian jaminan sosial atau bansos dan atau penundaan pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kota seperti KTP, akta, dan lain-lain.

Masyarakat yang secara medis tidak memenuhi syarat vaksinasi dikecualikan dibuktikan dengan keterangan dokter dari puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit.

BACA JUGA: Pemkot Mulai Terapkan PPKM Level IV, Ini Ketentuan yang Harus Diperhatikan Warga

Instruksi ini memperhatikan kenaikan signifikan penularan Covid-19 dan untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 yang penyebarannya lebih cepat dan masif serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021.

Pada poin ketujuh, juga disebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Kupang, Satgas, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TNI/Polri, melakukan operasi termasuk malam hari untuk memastikan penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan pembatasan tersebut, dan bila terjadi pelanggaran diberikan sanksi yang tegas sesuai KUHP, UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Sementara pada poin kedelapan, menegaskan bahwa pembagian sektor esensial, non esensial dan kritikal serta pengaturan jadwal kerja dilingkungan Pemerintah Kota Kupang selama penerapan PPKM Level 4, diatur secara tersendiri dengan edaran dari Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan Daerah (BKPPD) Kota Kupang.

Selanjutnya pada poin kesembilan Instruksi Wali Kota Kupang menyebutkan bahwa, dengan berlakunya instruksi ini, maka Surat Edaran Wali Kota Kupang Nomor 046/ HK.443.1/VII/2021, tertanggal 21 Juli 2021 tentang Perpanjangan Kedua Atas Penebalan PPKM skala Mikro di Kota Kupang untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (mg25)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top