Pemkot Kupang Rumahkan 80 PTT, Tellend: Keputusan Ini Benturkan DPRD dengan PTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemkot Kupang Rumahkan 80 PTT, Tellend: Keputusan Ini Benturkan DPRD dengan PTT


Kepala BKPPD Kota Kupang, Ade Manafe. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Pemkot Kupang Rumahkan 80 PTT, Tellend: Keputusan Ini Benturkan DPRD dengan PTT


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang mengambil keputusan merumahkan sebanyak 80 tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Dalam SK pemberhentian tersebut, disebutkan bahwa dasar pengambilan keputusan pemberhentian 80 tenaga PTT adalah berdasarkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota Kupang tahun 2020, dimana Pansus itu diketuai Tellendmark Daud.

Kepala BKPPD Kota Kupang, Ade Manafe, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (27/8) membenarkan pengambilan keputusan pemberhentian 80 tenaga PTT itu. “Rekomendasi tersebut (Pansus LKPj, Red) langsung ditindaklanjuti oleh Wali Kota Kupang dengan memberhentikan 80 orang tenaga PTT. Pada hari ini (Selasa, 27/7) mereka sudah menerima SK pemberhentian tersebut, dan terhitung 1 Agustus tidak lagi bekerja,” kata Ade Manafe.

Ade mengatakan, pemberhentian PTT merupakan kewenangan Wali Kota Kupang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. “Jadi karena merupakan kewenangan kepala daerah, maka kepala daerah yang melihat dan menilai sendiri mana saja yang harus diberhentikan. Tentunya ada pertimbangan sendiri dari Wali Kota,” ungkapnya.

Menurut Ade Manafe, Pansus LKPj menilai pertanggungjawaban Wali Kota untuk segala kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020, sementara untuk tahun 2021 akan dievaluasi pada tahun 2022 mendatang.

“Jadi ini masih dalam tahun berjalan dan pelaksanaan, dan sekarang malah langsung dievaluasi di tahun 2021. Tetapi kita ikuti saja keputusan pimpinan,” ucap Ade.

Ade mengaku, ketersediaan anggaran untuk memberikan honor kepada tenaga PTT sudah ada dan disetujui pada pembahasan APBD murni 2021. “Jadi anggarannya memang sudah ada. Jadi sekarang adanya pemberhentian 80 tenaga PTT ini maka tentunya ada sisa anggaran dan akan masuk ke dalam Silpa. Dana tersebut akan masuk dalam perhitungan anggaran berikut,” terang Ade.

Ade juga menampik soal perekrutan PTT yang tidak sesuai mekanisme. Semuanya berjalan sesuai aturan. Pengangkatan tenaga PTT merupakan kewenangan Wali Kota, dan diusulkan anggarannya untuk dibahas bersama dengan DPRD. Semua alur penganggaran itu sudah dilakukan dan sudah disetujui.

“Jika dikatakan apakah Pemerintah Kota Kupang membutuhkan tenaga PTT atau tidak, dapat kami tegaskan bahwa kami sangat membutuhkan tenaga PTT. Karena banyak ASN yang pensiun tetapi pengangkatan ASN tidak seimbang dengan yang pensiun,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud langsung angkat bicara menyikapi persoalan ini. Dirinya meminta Pimpinan DPRD untuk menandatangani surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Rabu (28/7).

Menurutnya, SK yang disampaikan kepada DPRD merupakan SK yang cacat. Karena SK tersebut berdasarkan rekomendasi Pansus, dengan mencantumkan nama dirinya sebagai ketua Pansus, dinilai cacat.

“Karena bagaimana bisa dalam sebuah SK mencantumkan nama orang. Contohnya, jika ada poin yang menimbang tentang instruksi Menteri Dalam Negeri, lalu apakah di dalam SK tersebut memuat nama Menteri, kan tidak. Hanya memuat nomor dan lainnya,” katanya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Selasa (27/7).

Tellend menjelaskan, rekomendasi Pansus juga berdasarkan penjelasan Kepala BKPPD Kota Kupang. Kepala BKPPB menjelaskan bahwa yang diajukan pada pembahasan anggaran murni 2021, sebanyak 2.000 lebih PTT dan sudah disetujui lalu dianggarkan pada anggaran murni. Sementara SK yang keluar, ada 2.300 lebih, dan setelah dikonfirmasi ternyata ada selisih 186 orang, dari jumlah yang sudah disetujui.

“Karena itu merupakan anggaran 2021, maka Pansus hanya merekomendasikan karena tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran. Maka diharapkan tahun berikutnya tidak terulang kembali, bukan memberhentikan,” jelasnya.

Menurutnya, Pansus meminta agar membatalkan pengangkatan tenaga PTT yang SK pengangkatannya per 1 Mei 2021, dimana anggarannya ada pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Dimana saat Pansus terungkap bahwa anggaran tersebut tidak pernah diusulkan.

Namun pada 1 Mei ada yang melaporkan diri, sehingga Pansus meminta agar dibatalkan saja, karena anggarannya tidak pernah diusulkan oleh Sekretariat DPRD dan tidak pernah dibahas, sebab dikuatirkan akan terjadi masalah hukum kedepannya. “SK yang dikelurkan yang anggarannya ada pada Sekretariat DPRD itu berjumlah 45 orang,” ujarnya.

Perlu diingat, bahwa Pansus tidak pernah merekomendasikan satu nama pun untuk diberhentikan. Jadi SK yang dikeluarkan untuk pemberhentian tenaga PTT, tidak pernah ada rekomendasi nama.

“Jadi dasar pemberhentian tenaga PTT ini didapat dari mana? Dan PTT mana saja yang masuk kriteria mekanisme penganggaran yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa SK pemberhentian ini dilakukan sendiri oleh pemerintah,” ungkapnya.

Tellend menilai keputusan ini membenturkan DPRD dengan PTT. Dibuat seolah-olah DPRD dalam hal ini Pansus yang membuat suatu keputusan dan diikuti oleh pemerintah.

“Cara-cara ini saya anggap sangat tidak baik karena kita merupakan mitra. Politik tidak seperti ini, mengorbankan PTT di masa pandemi Covid-19,” tegasnya.

Tellend mengaku tidak mengerti dengan SK yang dikeluarkan tersebut sah atau tidak. Pasalnya, yang mengeluarkan SK pengangkatan adalah Wali Kota, lalu di tengah jalan mempertimbangkan rekomendasi pansus. Lalu keluarkan SK pemberhentian dan ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda).

Tellend mengaku menyesal dan kecewa dengan pemerintah. Jika tidak paham terhadap rekomendasi pansus maka bisa ditanyakan kepada Pansus maksudnya seperti apa.

“Janganlah membuat suasana Kota Kupang menjadi lebih kacau. Masyarakat dan negara ini sementara susah, pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah anggaran untuk membantu ekonomi masyarakat, tetapi di Kota Kupang pemerintah malah memberhentikan tenaga PTT, padahal anggaran sudah ada,” tegasnya.

Dia meminta pemerintah agar menggunakan hati nurani ketika mengambil keputusan dan kebijakan agar tidak menyengsarakan masyarakat. (mg25)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top