Perwali tentang Prokes Bakal Lebih Tegas, Siapa Langgar Siap-siap Terima Sanksi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Perwali tentang Prokes Bakal Lebih Tegas, Siapa Langgar Siap-siap Terima Sanksi


LANGGAR PROKES. Salah satu anggota Satpol PP Kota Kupang, Stainly R mengimbau salah satu sopir mobil pickup agar menyuruh satu orang yang duduk di bagian depan turun dari mobil dan pindah ke bagian belakang karena melanggar prokes. Tempat duduk bagian depan selama pandemi hanya untuk dua orang. Gambar diabadikan di gerbang masuk Kota Kupang, Kelurahan Lasiana, Rabu (28/7). (FOTO: IMRAN LIARIAN/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Perwali tentang Prokes Bakal Lebih Tegas, Siapa Langgar Siap-siap Terima Sanksi


Warga Melanggar Prokes Bayar Rp 50 Ribu, Pengusaha Rp 500 Ribu

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang sudah seminggu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dengan sejumlah penyekatan di batas wilayah. Namun hal ini tak membawa perubahan terhadap penurunan kasus Covid-19 di Kota Kupang. Sebaliknya angka penularan virus mematikan ini terus meroket.

Salah satu faktor yang membuat angka penyebaran virus mematikan ini terus meningkat berdasarkan hasil evaluasi Pemkot adalah masih rendahnya kesadaran warga kota dalam menerapkan protokol kesehatan. Fakta inilah yang memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengambil langkah tegas.

Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, dr. Hermanus Man mengaku, saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Kupang diminta melakukan kajian untuk segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang protokol kesehatan.

Dalam Perwali ini, kata Herman Man, akan diatur juga tentang sanksi yang lebih dipertegas. Misalnya, sanksi atau denda bagi masyarakat yang kedapatan melanggar prokes seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, duduk dalam kerumunan orang, tidak menjaga jarak, dan lainnya.

“Contohnya, mereka yang melanggar prokes didenda Rp 50.000, dan bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan Surat Edaran dan tidak menjalankan prokes secara baik, didenda Rp 500.000,” ungkapnya.

BACA JUGA: Perpanjang PPKM Level IV Hingga 11 Agustus, Wawali: Masyarakat Belum Taat Prokes

Upaya ini, kata Herman Man, dilakukan demi kepentingan masyarakat juga. Karena biasanya, dengan adanya ancaman denda dan sanksi, masyarakat akan lebih serius dengan aturan yang ditetapkan.

“Langkah ini harus kita ambil, kita terbitkan Perwali segera, sambil mempersiapkan peraturan daerah atau perdanya. Karena untuk menerbitkan sebuah perda, beberapa proses tahapan harus dilalui, diantaranya kajian akademis dan juga harus dibahas bersama di DPRD,” ungkapnya.

Jadi, karena aturan ini sifatnya dibutuhkan dalam waktu dekat, atau sesegera mungkin, maka pemerintah akan terlebih dahulu menerbitkan perwali. “Kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara persuasif kepada masyarakat lebih kurang satu tahun, tetapi masih saja banyak masyarakat yang melanggar dan tidak patuh, maka harus ada dasar hukum yang jelas, maka kami segera terbitkan Perwali,” jelasnya.

Herman Man mengaku, Perwali yang dihasilkan nanti ini juga sifatnya fleksibel agar mudah disesuaikan dengan kondisi sekarang dan yang akan terjadi. (mg25)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top