Selama Januari-Juli 2021, Kanwil Kemenkumham NTT Harmonisasi 111 Perda | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Selama Januari-Juli 2021, Kanwil Kemenkumham NTT Harmonisasi 111 Perda


HARMONISASI PERDA. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone (kanan) menandatangani dokumen saat kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda Kabupaten Ngada tentang Pembentukan Desa, di Ruang Multi Fungsi Kanwil Kumham NTT, Senin (9/8). Wabup Ngada, Raymundus Bena (kiri) turut menyaksikan penandatanganan itu. (FOTO: HUMAS KANWIL KUMHAM NTT FOR TIMEX)

PEMERINTAHAN

Selama Januari-Juli 2021, Kanwil Kemenkumham NTT Harmonisasi 111 Perda


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Masa pandemi Covid-19 tidak menghalangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) NTT untuk memberikan pelayanan hukum. Terbukti, selama Januari-Juli 2021, Kanwil Kemenkumham NTT telah melaksanakan 111 kegiatan perancangan peraturan daerah (Ranperda) pada beberapa daerah di NTT.

Kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kabupaten/kota ini telah dilaksanakan Kanwil Kemenkumham NTT sejak 2019. Di dalamnya juga termasuk fasilitasi penyusunan naskah akademik. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini dikatakan Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda Kabupaten Ngada tentang Pembentukan Desa, di Ruang Multi Fungsi Kanwil Hukum dan HAM NTT, Senin (9/10). Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati (Wabup) Ngada, Raymundus Bena dan beberapa pejabat Pemkab Ngada.

“Mengawali sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang telah menjalankan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar Marciana.

Kegiatan ini, jelas Marciana, berlaku secara mutatius mutandis terhadap kabupaten/kota. Selain itu, lanjutnya, Provinsi NTT telah menindaklanjuti ketentuan di atas dengan lahirnya Pergub Nomor 51, 52 dan 53 sebagai perubahan atas Pergub mengenai evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda di tahun 2020.

Marciana menyebutkan, ada tiga aspek yang dilihat dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda tersebut. Pertama, aspek prosedural yakni pembentukan rancangan Perda harus sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Aspek kedua, kata Marciana, adalah substansi yakni materi muatan di dalam rancangan peraturan peraturan daerah ini harus sesuai dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 12/2011 dan asas lain sesuai dengan bidang hukum rancangan Perda bersangkutan.

“Aspek ketiga adalah teknik, yakni materi muatan di dalam rancangan Perda ini harus sesuai dengan lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” jelas Marciana.

Marciana menjelaskan, Tahun 2019, telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan 45 naskah akademik dan Ranperda kabupaten/kota serta pengharmonisasian sebanyak 47 Ranperda.

Tahun 2020, lanjut Marciana, juga telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan 34 naskah akademik dan Ranperda kabupaten/kota, serta pengharmonisasian sebanyak 78 Ranperda. Tahun 2021, fasilitasi penyusunan naskah akademik dan pengharmonisasian mengalami peningkatan. Sampai dengan 30 Juli saja, sudah tercatat sebanyak 111 kegiatan perancangan.

“Terdiri dari penyusunan 93 naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang masih sementara difasilitasi dan pengharmonisasian sebanyak 18 rancangan peraturan daerah,” bebernya.

Marciana menambahkan, Kanwil Kemenkumham NTT memiliki 16 orang perancang dengan rincian, 1 orang Perancang Madya, 3 orang Perancang Muda, dan 13 orang Perancang Pertama. Mengingat luasnya wilayah NTT, pihaknya mengusulkan tambahan 33 formasi perancang dalam penerimaan CPNS 2022 sesuai dengan analisis jabatan yang sudah dilakukan. “Saat ini memang peran perancang sangat dibutuhkan di kabupaten/kota,” imbuhnya.

Berkaitan dengan omnibus law, Marciana menyampaikan di NTT terdapat empat daerah yang telah memasukkan penataan regulasi sebagai arah kebijakan, strategi, dan program prioritas dalam RPJMD.
Yakni Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Belu yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Bupati dengan kepala kantor wilayah.

Menurut Marciana, Kanwil Kemenkumham NTT juga mendapat dukungan dari Gubernur NTT lewat perubahan tiga Peraturan Gubernur (Pergub), masing-masing Pergub Nomor 51, 52, dan 53. Ketiga Pergub mensyaratkan adanya surat selesai harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham NTT untuk setiap Ranperda yang akan difasilitasi atau dievaluasi oleh Gubernur NTT dalam pengambilan nomor registrasi Peraturan Daerah (Perda).

“Tanpa surat tersebut, maka Gubernur tidak akan mengeluarkan nomor registrasi Peraturan Daerah,” terangnya.

Marciana menambahkan, esensi dari perubahan ketiga Pergub juga mewajibkan diundangnya perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap rapat fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota di Biro Hukum Setda Provinsi NTT. (ito)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top