Usut Kasus Korupsi Dana Desa, Ini Penjelasan Kejari Ngada | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Usut Kasus Korupsi Dana Desa, Ini Penjelasan Kejari Ngada


Kasi Pidsus Kejari Ngada, Edie Sulistyo Utomo saat diwawancarai TIMEX, Kamis (19/8). (FOTO: Saver Bhula/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Usut Kasus Korupsi Dana Desa, Ini Penjelasan Kejari Ngada


BAJAWA, TIMEXKUPANG.com-Sepanjang Januari hingga Agustus 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada bekerja mengusut dugaan korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah itu. Sebelumnya, pada 2020 lalu, pihak Kejari Ngada juga mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana desa di tiga desa.

“Tahun ini, ada dua desa di Kabupaten Ngada yang bermasalah pengelolaan dana desanya, yakni Desa Sobo dan Desa Lanamai 1,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejari Ngada, Edie Sulistyo Utomo saat diwawancarai TIMEX di ruangnya kerjanya, Kamis (19/8).

Menurut Edie, dari dua desa yang bermasalah dana desanya itu, khusus untuk Desa Sobo, proses penyidikannya dilakukan pihak Polres Ngada, dan dilimpahkan ke penuntut umum Kejari Ngada. Sedangkan Desa Lanamai 1, pengusutannya dilakukan Kejari Ngada sendiri.

Edie menyebutkan, untuk proses hukum di Desa Sobo, pihak Polres Ngada menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing Kepala Desa, Sekretaris dan, Bendahara. Sedangkan di Desa Lanamai 1, terdapat dua orang tersangka, yakni Bendahara Desa yang mengelola anggaran tahun 2017, dan Bendahara tahun 2018.

Edie mengungkakan, pada tahun 2020, terdapat tiga kasus korupsi ADD, proses hukumnya sudah ada putusan hakim. Kecuali Desa Beja yang penyelesaiannya sampai tahun ini.

“Ada tiga desa yang aparatur desanya terlibat kasus korupsi, yakni Desa Ngoranale, Desa Beja, dan Desa Wawowae. Khusus untuk Desa Beja, penyelesaiannya sampai tahun ini. Proses hukum terhadap tiga desa ini sudah putus dan berkekuatan hukum tetap,” jelas Edie.

Edie membeberkan, modus yang terjadinya dalam tindakan korup itu lebih dominan pada pemalsuan pertanggungjawaban dan manipulasi data. “Pekerjaan itu seolah-olah dikerjakan dan dibikin selesai kerja,” sebut Edie.

Berkaca dari kasus-kasus ini, Edie Sulistyo Utomo berharap para pemangku kepentingan di desa memainkan perannya masing-masing secara baik dan benar. Kepala desa diminta untuk selalu memonitor dan mengawasi pengelolaan dana desa itu. “Tidak membiarkan kepengurusan keuangan ada di bendahara. Sekretaris sebagai verifikator juga harus lebih teliti disetiap pertanggungjawaban,” tandas Edie.

Edie juga mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih aktif mengawasi kinerja pemerintahan di desanya. Begitu juga Dinas PMD, perlu meningkatkan proses pendampingan juga mengedukasi para aparatur desa agar bisa meminimalisir penyelewengan-penyelewengan di desa. (*)

Penulis: Saver Bhula

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top