Singgung Pinjaman Daerah Saat Pidato di Rapat DPRD, Emy Nomleni: Jangan Ada Dusta Diantara Kita | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Singgung Pinjaman Daerah Saat Pidato di Rapat DPRD, Emy Nomleni: Jangan Ada Dusta Diantara Kita


Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia J. Nomleni. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Singgung Pinjaman Daerah Saat Pidato di Rapat DPRD, Emy Nomleni: Jangan Ada Dusta Diantara Kita


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2020-2021, dan Pembukaan Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2021-2022.

“Masa Sidang III ini telah berlangsung selama kurang lebih 114 hari sejak tanggal 11 Mei hingga 9 September 2021. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pimpinan, saya mengucapkan selamat atas dua tahun pengabdian DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024 yang jatuh pada 3 September 2021. Mari kita jadikan momentum ini sebagai wahana refleksi dan instrospeksi serta evaluasi, untuk melihat kembali yang sudah dilakukan dan dijalani sebagai sebuah pengabdian bagi masyarakat dan kepada daerah yang kita cintai ini,” ungkap Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia J. Nomleni mengawali pidatonya pada rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD NTT, Kamis (9/9). Hadir saat itu unsur Forkopimda NTT dan pejabat terkait lainnya.

Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Mama Emy ini mengatakan, masa Persidangan I ini akan difokuskan untuk membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Mengingat pembahasan perubahan APBD baru dilaksanakan pada masa Persidangan I ini, maka saya atas nama pimpinan dan anggota dewan terus mengingatkan gubernur dan jajarannya agar tetap memperhatikan siklus pembahasan anggaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembahasan dan penetapan APBD baik murni maupun perubahan dapat dilakukan tepat waktu,” pinta Mama Emy.

Terkait dengan masa persidangan ini, lanjut Mama Emy, DPRD NTT memberi lima catatan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, dalam kondisi APBD yang mengalami penurunan pendapatan daerah, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pendapatan daerah, inovasi pembiayaan, serta melakukan rasionalisasi belanja daerah.

Rasionalisasi belanja daerah yang memiliki kualitas, ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan belanja daerah di perangkat daerah.

Kedua, Covid-19 telah memorakporandakan seluruh peradaban di muka bumi, termasuk di NTT. Yang susah bertambah susah, yang miskin semakin menjadi miskin. Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagai salah satu jalan keluar untuk menekan angka Covid 19, menyebabkan pelaku dunia usaha membatasi aktifitas perdagangan, kegiatan keagamaan, pendidikan, masih dengan daring/online, kegiatan sosial kemasyarakatan dibatasi.

“Semua itu, demi pengahargaan kita kepada nyawa manusia. Dengan PPKM yang ketat dimana semua pihak mentaatinya akan membantu situasi ini perlahan-lahan pulih dan kita kembali hidup normal. Masih dalam rasa prihatin dan duka, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kehilangan orang orang yang dicintai karena bencana peradaban Covid 19. Allah Maha Rahim menopang, menguatkan dan menghibur keluarga duka. Kita yakin, semua yang sudah pergi mendahului kita telah tenang dan bahagia di kekekalan,” ungkap Mama Emy.

Mama Emy dalam pidatonya menyatakan bahwa secara khusus dalam masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM yang telah turun dari level 4 ke Level 3 untuk Kota Kupang, Ia mengajak semua pihak, khususnya pejabat publik untuk tidak menambah beban masyarakat dengan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata sehingga tidak membuat kegaduhan di publik.

Hal ini akan berdampak pada dilematisnya aparat keamanan dan Satgas Covid-19 dalam menegakkan aturan sehingga bersikap ambivalensi serta dapat melemahkan semangat masyarakat dan akhirnya bersikap masa bodoh. Sikap anggap enteng itu melukai orang-orang yang menjadi korban Covid-19, masyarakat yang terdampak Covid 19, tenaga kesehatan, aparat keamanan dan Satgas Covid 19 dan masyarakat umumnya.
DPRD, demikian Mama Emy, terus mendukung Pemprov NTT, kabupaten dan kota lewat ujung tombak aparat keamanan dan Satgas Covid-19 dalam penerapan PPKM Level tiga untuk tidak kendor sedikitpun, untuk tetap taat protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menahan mobilitas keluar rumah untuk hal yang tidak penting, serta mengajak masyarakat untuk divaksin.

“Kami terus mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi Covid-19, menyatukan seluruh energi untuk bersama dapat mengatasi pandemi ini,” ujar Ketua DPRD perempuan pertama di level Provinsi NTT ini.

Mama Emy juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, cleaning servis, tenaga pemulasaran jenazah, sopir mobil jenazah, tenaga penggali kubur, aparat keamanan, Satgas Covid-19 dan seluruh masyarakat yang tidak pernah lelah bahkan tidak pernah tidur dan kehilangan kenyamanan hanya untuk memberi penghargaan kepada manusia dan merawat kehidupan.

Ketiga, lanjut Mama Emy, berkenaan dengan pinjaman daerah tahap II, melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur maupun untuk investasi dan telah disetujui hanya untuk infrastruktur, dan perubahan tersebut hanya disampaikan pemberitahuan kepada DPRD, maka catatan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah adalah, adanya perbedaan persetujuan awal dimana pinjaman tidak dikenakan beban bunga, namun dalam perjalanan terjadi penerapan bunga yang cukup besar 6,19 persen.

Hal ini, sambung Mama Emy, tentunya cukup memberatkan fiskal daerah yang sudah tertekan akibat kondisi Covid-19 yang tergambar melalui capaian PAD triwulan ketiga/semester kedua tahun 2021 baru mencapai angka kurang lebih 33,60 persen, dan tentu pemerintah harus bekerja keras untuk menutupi defisit anggaran yang kemungkinan akan terjadi.

Selain itu tenor pengembalian yang melewati masa jabatan kepala daerah, di satu sisi, daerah diberikan waktu yang cukup untuk pengembalian namun disisi lain menjadi beban bagi kepemimpinan selanjutnya.
Oleh karena itu Pemeritah diharapkan dapat mempertimbangkan besaran pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan daerah berdasarkan analisis ruang fiskal yang tersedia.

“Selain itu kami juga mengingatkan pemerintah agar pekerjaan infrastruktur yang dilakukan harus diawasi secara ketat agar dikerjakan dengan benar dan berkualitas,” tandas politikus perempuan asal TTS ini.

Keempat, berkenaan dengan LHP BPK kepada Pemprov NTT tahun 2020, harus segera ditindaklanjuti pemerintah untuk diselesaikan sampai tuntas. Catatan BPK tentu menjadi catatan penting dalam evaluasi tidak saja untuk perbaikan tetapi juga untuk kepentingan perencanaan program dan kegiatan selanjutnya, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Mengenai target PAD yang mendapatkan catatan BPK, DPRD mengingatkan Pemerintah agar lebih realistis dalam penetapan target, sehingga tidak menjadi beban terutama bagi masyarakat.

Selain catatan BPK, program dan kegiatan yang menggunakan anggaran yang besar seperti budidaya ikan kerapu, program TJPS, destinasi pariwisata, penanganan stanting, urusan kehutanan, peternakan dan lainnya, perlu perhatian serius oleh pemerintah. Dua hal penting dari intervensi berbagai program dan kegiatan adalah dampak langsung kepada masyarakat dimana terjadi geliat ekonomi yang menumbuhkan daya beli masyarakat dan perbaikan ekonomi atau adanya dampak pada peningkat pendapatan daerah yang ujungnya dikembalikan untuk pelayanan masyarakat.

Kelima, penanganan pasca bencana Badai Seroja 2021. “Kita terbiasa sibuk pada saat bencana dan setelah itu hening seperti tidak terjadi apa-apa. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat terdampak bencana yang tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit. Oleh karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk proses pemulihan/penanganan pasca bencana dengan mempercepat bantuan kepada masyarakat terdampak, sambil pemerintah mempersiapkan mitigasi bencana, karena tak lama lagi kita masuk musim penghujan,” pinta Mama Emy.

Keenam, DPRD berharap semua program dan kegiatan untuk kesejahteraan rakyat, harus berdampak bagi kelompok rentan, perempuan, anak, kelompok disabiltas dan lansia, dari segi akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Sehingga NTT tidak saja bangkit dan sejahtera tetapi setara dan inklusif.

“Catatan kami yang terakhir. Sudah dua tahun perjalanan kita bersama-sama, dalam membangun NTT, bangkit dan membuat rakyat sejahtera sebagai wakil rakyat/legislatif dan pemerintah/eksekutif. Dalam catatan kami, bahwa apa yang menjadi perencanaan yang tertuang dalam program dan kegiatan untuk kepentingan dan kebaikan rakyat, walaupun ada perbedaan-perbedaan tetapi kita berjalan bersama, karena kewajiban kitalah melayani rakyat. Karena itu, dalam kemitraan ini, kami meminjam istilah seorang sahabat walaupun mungkin saja dalam konteks yang berbeda, “janganlah teman berpesta dan kami yang mencuci piringnya”. Ya……, jangan ada dusta diantara kita,” pungkas Mama Emy. (aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top