Pemilu Serentak 2024 dan Simpul Pengawasan Partisipatif | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemilu Serentak 2024 dan Simpul Pengawasan Partisipatif


Heri Harun, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai. (FOTO: ISTIMEWA)

OPINI

Pemilu Serentak 2024 dan Simpul Pengawasan Partisipatif


Oleh: Herybertus Harun *)

Gong Pemilu serentak 2024 mulai ditabuh, genderang kesiapan penyelenggara pemilu mulai terasa, skenario menyatukan dua rezim pesta demokrasi yakni Pemilu dan Pemilihan dilakukan secara serentak sudah sangat tampak. Jajaran pengawas Pemilu tentu harus mampu berinovasi mengembangkan pengawasan partispatif, sehingga masyarakat pemilih bukan lagi sebagai objek tetapi subjek pengawasan Pemilu serentak  tahun 2024 mendatang. 

Pemihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Pesta demokrasi lima tahunan ini dilakukan tentu bertujuan antara lain sebagai mekanisme pergantian penyalenggara negara,pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu, serta sejumlah fungsi lain.

Terdapat sejumlah komponen dalam mewujudkan agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik antara lain peserta Pemilu (partai politik dan capres/cawapres atau calon perseorangan), penyelenggaran Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta masyarakat (pemilih).

Peran dan keterlibatan masyarakat pemilih dalam setiap hajatan Pemilu sangatlah besar. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek Pemilu, dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pemilu kepada penyelenggara tetapi harus menjadi subjek utama serta mengambil bagian dalam memantau seluruh proses tahapan, sekecil apapun.

Untuk terwujudnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu, Negara melalui regulasi yang termuat dalam Pasal 104 huruf f Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban  mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Atas Perintah aturan, maka Bawaslu harus mampu mengembangkan pola pengawasan partisipatif sehingga dapat menjadi titik simpul dalam menghadapi pemilu seretak tahun 2024.

Tantangan Pengawasan Pemilu Serentak

Pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas Pemilu sebab pengawasan sangat berat dan kompleksitas permasalahan sangat tinggi, maka diharapaan pemerintah dapat mendesain sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 itu sejak dini. Dengan tingkat kerumitan yang tinggi, diharapkan bisa mengurainya dari awal dan mendapatkan solusi alternatif.

Masih rendahnya keterlibatan dan kesadaran  masyarakat dalam pengawasan Pemilu,adalah tantang bagi pengawas pemilu. Upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi tentu tidak sekedar slogan namun bisa diwujudkan saat pelaksanaan Pemilu dimulai.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kepemiluan, akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu. Sosialisasi nilai-nilai pengawas wajib dilakukan sehingga publik/pemilih dapat memahami dan bisa mengambil bagian dalam mengawasi seluruh tahapan.

Faktor lain adalah Indeks kerawanan Pemilu yang cendrung  tinggi. Salah satu produk Bawaslu adalah IKP, setiap tahapan Pemilu Bawaslu senantiasa meluncurkan update data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan berbagai kriteria dimensi permasalahan yang dikumpulkan Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia.

IKP Bawaslu merupakan upaya pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan. Dengan adanya IKP, dapat dijadikan sebagai rel bagi jajaran pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu atau Pilkada.  Kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.

Pengawasan partisipatif bagi masyarkat bisa menjadi sarana pembelanjaran politik, masyarakat bisa memahami seluruh tahapan Pemilu, potensi pelanggaran dan segala jenis bentuk kecurangan dalam pesta demokrasi Pemilu.

Pemilu serentak tahun 2024 terbilang sangat unik sebab dilakukan secara serentak untuk dua rezim pemilihan yakni Pemilu dan Pilkada,tahapan sangat panjang disiapkan 20 bulan hingga tahun 2024. Selain itu,tentu juga membutuhkan biaya yang sangat mahal ditengah situasi negara dalam kondisi krisis, serta menjalankan seluruh tahapan dalam kondis pandemi Covid-19.

Pemilu Serentak 2024 versus Problem Klasik

Produksi berita hoax dan  ujaran kebencian (Hate speech) masih menjadi persoalan utama dalam menghadapi Pemilu 2024, seperti dalam Pemilu 2019 sebelumnya, bahkan penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian bisa berujung pada kasus hukum.

Selain isu tersebut, konflik kampanye black campaign antara pasangan calon dan caleg juga akan terus terjadi, hal ini tentu akibat dari pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu belum maksimal. Kondisi demikian tentunya akan berujung pada kecurangan penghitungan suara, serta menguatnya budaya politik uang dalam rangkah mendulang suara.

Dr. Agus Riewanto mengatakan ada perubahan filosofi partisipasi government menjadi Governance. Menurutnya partisipasi Government lebih kepada negara ekslusif dengan indikator public boleh terlibat bisa diizinkan oleh negara ,kebijakan publik tanpa partisipasi. Sementara partisipasi Governance, menjurus kepada publik terlibat tanpa izin negara, serta keharusan  partispasi masyarakat. Dengan bergesernya filosofi diatas maka,peluang tingginya partisipasi akan terbuka lebar bagi publik.

Partisipasi Governance dapat mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam pengawasan partisipatif. Berkaca pada pandangan di atas maka, untuk mewujudkan pengawasan partispatif maka, Bawaslu harus mengandeng beberapa stakeholder strategis yakni Perguruan Tinggi (PT) Pers dan media sosial, Ormas dan LSM, Pemantau Pemilu dan pemilih milenial.

Pemilih Milenial vs Media Sosial

Data sensus penduduk tahun 2020 mencatat total populasi penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, mengalami kenaikan 32,6 juta jiwa dibandingkan tahun 2010. Dari jumlah populasi tersebut tergambar 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen generasi  Z yakni kelahiran 1997-2012, serta terdapat 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen kaum milenial yakni kelahiran 1981-1996 dan 58,65 juta jiwa generasi X atau 21,88 porsen tahun kelahiran 1965-1980.

Selebihnya adalah post Gens Z kelahiran diatas tahun 2013 sebanyak 29,17 juta jiwa atau 10,88 porsen, Baby Boomer kelahiran 1946-1964 sebanyak 31,01 juta jiwa atau 11,56 persen dan generasi Pre Boomer kelahiran di bawah tahun 1945 hanya 5,03 juta jiwa atau 1,87 persen.

Dari uraian data tersebut milenial dalam angka, terdapat 8 dari 10 generasi milenial terkoneksi dengan internet dan 40,1 persen pemilih milenial mempunyak akses media sosial.

Rilis data BPS  tersebut, maka pengawas pemilu dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024  harus mampu memetakan peluang keterlibatan kelompok milenial dalam melakukan pengawasan partisipatif. Dominasi pemilih milenial yang cendrung menguasi media sosial harus bisa digandeng oleh pengawas pemilu, pengawasan partisipatif melalui media sosial jauh lebih efektif dalam mendapatkan infromasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta atau pihak lain yang menjadi objek pengawasan Bawaslu dan jajaranyan.

Bawaslu Manggarai dalam Program ‘Lejong Ngopi’

Affifufin dalam bukunya ‘Membumikan Pengawasan Pemilu’ mengatakan untuk bisa membumikan pengawasan maka Bawaslu harus menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian cara-cara yang dilakukan adalah terus menerus berinovasi. Bawaslu tidak boleh berpuas diri terhadap program atau kegiatan Bawaslu yang sudah digulirkan.

Dalam pelaksanaannya,program pengawasan partisipatif juga mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, seperti adanya forum warga, pengawasan dalam era milenial seperti pengawasan media sosial, mengetuk kampus untuk ikut melakukan pengawasan karena kampus juga punya kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat, sedangkan pengawasan Pemilu merupakan ranah pengabdian bagi kampus untuk menciptakan demokrasi yang sehat.

Pada intinya pengawasan partisipatif merupakan program yang melibatkan masyarakat secara luas. Jadi, meskipun Bawaslu merupakan lembaga negara, tetapi tidak memposisikan dirinya sebagai “menara gading” yang jauh dari keriuhan masyarakat. Dalam konteks, pengawasan partisipatif, Bawaslu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Bawaslu dengan program pengawasan partisipatif ini menjadi lembaga yang aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga ada jalinan emosional masyarakat dengan Bawaslu, sehingga produk akhirnya diharapkan tercipta pemilu yang bersih.

Mampukah Bawaslu Manggarai Mewujudkan pengawasan partisiatif? Langkah pembentukan kampung pengawasan dalam program dengan pendekatan kearifan lokal ‘’Lejong Ngopi’’ tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Berbagai stakeholder strategis dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, Pemilu 2019 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai serentak 2020 telah dirajut sedemikian rupa.

Sejumlah pihak yang digandeng Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam memanifestakan nilai penawasan Pemilu antara lain peserta pemilu seperti partai politik, media massa, komunitas perempuan, komunitas seni, organisasi kepemuduan, PMKRI, GMNI, PMII, Perguruan Tinggi, dan sejumlah pihak lain.

Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu/pemilihan dalam program ‘Lejong Ngopi’ diharapkan membuahkan hasil. Filosofi Lejong Ngopi dalam Bahasa Manggarai berarti mengunjungi/mendatangi rumah keluarga atau teman. Sementara Ngopi  merupakan singkatan dari Ngorol Pemilu/Pemilihan. Jadi dalam setiap pertemuan warga,dapat membahas atau menceritakan terkait informasi-informasi pengawasan  Pemilu/pemilihan,sehingga nilai-nilai pengawasan pemilu/pemilihan bisa tertanam dalam setiap orang yang menjadi fokus pertemuan.

Tertatanya nilai pengawasan Pemilu bagi seluruh stakeholder berharap akan berdampak pada pembentukan simpul pengawasan partisipatif Pemilu, dengan demikian semakin masifnya pengawasan maka seluruh proses dan hasil Pemilu atau pemilihan tentu akan berkualitas dan menghasilkan calon pemimpin yang berpihak pada rakyat. “Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu.” (*)

*) Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai

Komentar

Berita lainnya OPINI

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top