Bupati Ngada Berhentikan 3 Pengawas PDAM, Monika Sebut Menyalahi Aturan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Ngada Berhentikan 3 Pengawas PDAM, Monika Sebut Menyalahi Aturan


Bupati Ngada, Andreas Paru saat diwawancarai di Gedung DPRD setempat belum lama ini. (FOTO: Saver Bhula/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Bupati Ngada Berhentikan 3 Pengawas PDAM, Monika Sebut Menyalahi Aturan


BAJAWA, TIMEXKUPANG.com-Bupati Ngada, Andreas Paru memberhentikan tiga pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ngada. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Ngada, Nomor 505/KEP/HK/2021 tertanggal 6 September 2021.

SK itu, dalam konsiderans menetapkan, tertera kalimat memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas PDAM Kabupaten Ngada masa jabatan 2019-2023, antara lain Hironimus Reba Watu, S.IP, jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ngada dari unsur Pemerintah berkedudukan sebagai Ketua, Charles Wago, ST dari unsur Independen sebagai Sekretaris, dan Monika Moi Meo, S.Pd, sebagai Anggota.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Ngada, Dr. Nicolaus Noywuli kepada TIMEX saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan bahwa dalam keputusan tersebut, yang menjadi pertimbangan pemberhentian adalah untuk mewujudkan pengelolaan PDAM Kabupaten Ngada yang efisien dan efektif.

Demi efeisiensi pembiayaan bagi kepentingan perusahaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah keanggotaan Badan/Dewan Pengawas pada PDAM Ngada.

Selain itu, penyesuaian terhadap jumlah keanggotaan Badan/Dewan Pengawas pada PDAM Kabupaten Ngada, yang juga sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, dilakukan dengan terlebih dahulu memberhentikan Badan/Dewan Pengawas yang ada saat ini.

Nicolaus menyebutkan, dalam ketentuan mengatur bahwa jika jumlah direksi 1 orang, maka jumlah badan pengawas juga 1 orang, dan apabila diperlukan bisa ditambah pengawas internal. “Ini sejalan dengan hasil audit BPKP yang menyimpulkan bahwa PDAM Ngada kurang sehat,” ungkapnya.

Kepada TIMEX di gedung DPRD Ngada, Charles Wago, ST selaku Sekretaris Pengawas PDAM Ngada yang diberhentikan mengatakan, SK pengangkatan dirinya sebagai pengawas PDAM Kabupaten Ngada berlaku sampai tahun 2023.

“Dalam SK Bupati masa jabatan kami itu diangkat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2019. Saya kaget, kami Badan Pengawas PDAM diberhentikan. Artinya mungkin berpikir soal keuangan yang menggajikan kami. Hal ini berbanding terbalik dengan aturan daerah,” ungkapnya.

Selain itu, Monika Moni Meo, S.Pd., M.Si selaku anggota pengawas yang diberhentikan mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Bupati Ngada ini memang menyalahi aturan sebab SK kami akan berakhir tahun 2023.

“Jumlah pengawas itu sudah tertera dalam aturan. Badan evaluasi mana yang menilai kinerja kami sehingga tiba-tiba kami menerima surat pemberentian. Hal ini membingungkan saya sebagai pengawas,” ujar Monika.

Hironimus Reba Watu, S.IP, selaku Ketua Badan Pengawas mengatakan bahwa jabatan dirinya sebagai Asisten II. Berkaitan dengan pengawas adalah tugas tambahan. “Sehingga dengan adanya pemberhentian ini saya tidak bisa berkomentar lebih jauh,” katanya.

Bupati Ngada, Andreas Paru yang ditemui TIMEX di Kampus Stiper Bajawa, Selasa (14/9) mengatakan, pemberhentian Dewas PDAM Ngada dilakukan sesuai regulasi di mana diatur jumlah direktur dan jumlah pengawas. “Saya selalu katakan, kalau semuanya harus berjalan di atas aturan. Akan diangkat pengawas baru dalam waktu yang tidak lama lagi,” tutupnya. (*)

Penulis: Saver Bhula

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Baca koran edisi : 19 Desembar 2021

Populer

To Top