Legislator Ngada Sebut Pemberhentian Pengawas PDAM Tendensius, Ini Respon Bupati Andreas | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Legislator Ngada Sebut Pemberhentian Pengawas PDAM Tendensius, Ini Respon Bupati Andreas


MENGADU. Dua pengawas PDAM Kabupaten Ngada, Charles Wago dan Monika Moni Meo saat mengadu ke DPRD Ngada, Senin (13/9). (FOTO: SAVER BHULA/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Legislator Ngada Sebut Pemberhentian Pengawas PDAM Tendensius, Ini Respon Bupati Andreas


BAJAWA, TIMEXKUPANG.com-Dua dari tiga pengawas PDAM Kabupaten Ngada yang diberhentikan Bupati Andreas Paru mengadu ke DPRD setempat, Senin (13/9). Dua pengadu itu, yakni Charles Wago, ST dan Monika Moni Meo, M.Si. Mereka diterima Yohanes Don Bosko Ponong selaku anggota DPRD yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada TIMEX usai menerima para pengadu mengaku bahwa keputusan yang diambil Bupati Andreas Paru terkesan emosional dan tendensius. “Tanggapan saya sebagai anggota komisi yang membidangi hukum dan kepemerintahan, saya melihat bahwa langkah yang dilakukan Bupati Ngada terkesan emosional dan tendensius politiknya,” ungkap Yohanes.

Pasalnya, menurut Yohanes, jika melihat surat keputusan (SK) tentang pengangkatan dewan pengawas itu harusnya berakhir tahun 2023. Namun Bupati memberhentikan pada 9 September 2021. Bagi Yohanes, apa yang dilakukan Bupati Andreas merupakan langkah inkonstitusional. “Sebuah lembaga hadir harus ada badan pengawas dalam rangka menilai kinerja untuk perbaikan secara internal, dan itu penting untuk diawasi,” katanya.

Dengan keputusan ini, lanjut Yohanes, Bupati Ngada sedang menunjukan kepada publik bahwa dendam politiknya masih berjalan.

“Publik juga bisa berkesimpulan sampai sana. Kita melihat bahwa DPRD tidak setuju dengan pengangkatan direksi yang baru dan dua kabag. Hal ini karena bertentangan, baik dengan peraturan daerah (Perda) tahun 2013 dan Undang-undang tahun 2014,” ungkapnya.

BACA JUGA: Bupati Ngada Berhentikan 3 Pengawas PDAM, Monika Sebut Menyalahi Aturan

Dalam aturan tersebut, demikian Yohanes, ada pasal yang mengatur bahwa pengangkatan direksi yang baru itu tidak boleh menyangkut kepentingan kroni dan kelompok. Kepemimpinan datang silih berganti, tapi harus menjalankan sistem yang sama. Yang paling penting, target terkahir PDAM yang harus terwujud adalah kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

“Atas tindakan ini, saya melihat bahwa ini penting untuk dievaluasi dan ditinjau kembali. Jangan sampai bupati sebagai pemilik kebenaran dan yang lain tidak ada. Harus diubah dan ditinjau kembali,” tegasnya.

Menyikapi pernyataan legislator ini, Bupati Ngada, Andreas Paru saat dikonfirmasi TIMEX dengan tegas membantah bahwa pemberhentian dewan pengawas itu tidak ada kepentingan politik.

“Pemberentian badan pengawas PDAM itu dilakukan sesuai regulasi. Tidak ada kepentingan politik. Mereka yang akan mengisi posisi dewan pengawas itu juga dilakukan seleksi,” tegas Bupati Andreas.

Seleksi yang dilakukan, lanjut Bupati Andreas, akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada kepentingan. “Saat ini sedang dilakukan persiapan dari Bagian Ekonomi untuk melakukan proses penjaringan (Badan Pengawas, Red) seperti dilakukan saat penjaringan direksi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Saver Bhula

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top