Mangkir, Obed Gerimu Tanpa Pesangon | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Mangkir, Obed Gerimu Tanpa Pesangon


Wadir SDM dan Umum TIMEX, Yan Yohanis Tandi. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Mangkir, Obed Gerimu Tanpa Pesangon


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Perubahan undang-undang membawa perubahan aturan pelaksanaannya. Seperti UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada banyak perubahan, termasuk dalam hal hak-hak pekerja. Salah satu contoh kasus yang sedang terjadi di Kota Kupang yang ramai diberitakan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) mantan karyawan Harian Timor Express, Obed Gerimu.

Kasus yang sedang berproses mediasi di Dinas Nakertrans Kota ini seperti diberitakan media selama ini, Obed mengklaim mendapat pesangon sebesar Rp 19,8 juta. Menurutnya, ini sesuai hasil hitungan Dinas Nakertrans Kota Kupang. Namun, informasi terbaru yang dihimpun koran ini dari Dinas Nakertrans Kota Kupang menyebutkan hitungan itu berdasarkan pengaduan awal yang disampaikan sebelum proses mediasi. Namun, setelah proses mediasi, jelas sumber yang enggan dikorankan namanya itu, setelah diterima keterangan dan bukti-bukti dari pihak Timor Express, ternyata tidak seperti itu lagi.

“Angka itu (Rp 19,8 juta, Red) jika PHK mengacu pada pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yakni pekerja di-PHK karena melakukan pelanggaran. Namun, ada pasal khusus yang mengatur tentang PHK karena mangkir yakni pasal 51. Jika sesuai pasal 51 ini, maka hak-hak pekerja yang diatur lebih lanjut sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak ada pesangon,” jelas Sumber yang paham tentang penyelesaian perselisihan perusahaan dan pekerja tersebut.

Sumber tersebut mengatakan, ada banyak kasus PHK yang ditangani Dinas Nakertrans Kota saat ini. Namun, khusus PHK Obed Gerimu dari Timor Express dirinya mengaku tertarik mengikuti karena ramai diberitakan di media. Sehingga dirinya mengaku mengetahui perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, setelah data dari kedua pihak dipertemukan, ternyata PHK tersebut karena pekerja mangkir.

“Jadi penerapannya sesuai pasal 51 UU Cipta Kerja karena mangkir. Bukan pasal 52 karena ada pelanggaran. Tentu hak-hak yang diterima pekerja berbeda,” jelasnya sambil menambahkan ada makna positif dari kasus tersebut karena menjadi pelajaran berharga untuk warga Kota Kupang.

“Ini pelajaran penting bagi pekerja dan perusahaan. Harus paham akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai undang-undang,” ujarnya.

Manager SDM dan Umum Harian Timor Express, Yan Tandi menjelaskan, dirinya sudah mengajukan semua bukti-bukti terkait pemberhentian Obed Gerimu. Mantan Redaktur Timex itu, jelasnya, diberhentikan karena mangkir. “Semua kita sudah serahkan ke Nakertrans Kota untuk proses mediasi. Kita ikuti saja prosesnya,” jelasnya Kamis kemarin.

Mengenai hak-hak pekerja yang di-PHK dirtur sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021 PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK. Pasal 51 menyatakan bahwa, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka Pekerja/Buruh berhak atas: a) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b) uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Tidak mengatur hak pesangon seperti pasal-pasal sebelumnya. Sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4), uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Hal tersebut ketika dikonfirmasi kepada Wakil Direktur SDM dan Umum Timor Express, Yan Tandi mengatakan, managemen TIMEX siap membayar apa yang menjadi hak mantan karyawan yang di-PHK jika sudah ada keputusan hukum yang final. “Sekarang kan sedang dalam proses mediasi di Nakertrans jadi belum ada keputusan yang final,” ujar Yan. (mg22/ito)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top