Kritik Puan, PDI-P Nilai Gubernur NTT Salah Alamat | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kritik Puan, PDI-P Nilai Gubernur NTT Salah Alamat


Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Junus Takandewa. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Kritik Puan, PDI-P Nilai Gubernur NTT Salah Alamat


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTT menilai kritik yang dilontarkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani ketika membacakan Ikrar Setia Pada Pancasila pada upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 adalah salah alamat dan sama sekali tidak beralasan. Sebab apa yang dibacakan oleh Puan Maharani telah disiapkan oleh protokoler istana dalam hal ini penyelenggara upacara. Naskah tersebut juga telah diucapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamsah pada peringatan yang sama tahun-tahun sebelumnya.

“Kritik Gubernur NTT itu salah alamat dan tidak beralasan baik secara konten bahasa Indonesia yang baik dan benar maupun dari segi protokoler. Naskah itu dibuat oleh pananggubjawab dan disetujui oleh protokloer istana. Dan Ibu Puan Maharani hanya bertugas membacakan teks yang disediakan. Dengan demikian, maka posisi Puan Maharani hanyalah sebagai pembaca naskah ikrar sebagaimana yang dipersiapkan oleh penanggung jawab upacara,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Junus Takandewa kepada TIMEX di Kupang, Sabtu (2/10) petang.

“Jadi apa yang dibacakan Puan Maharani secara esensial tidak keliru. Karena siapun yang membacakan teks tersebut berdiri dalam kapasitas sebagai perwakilan Bangsa Indonesia,” tambah Ketua Komisi V DPRD NTT ini.

Sebagaimana diketahui, usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila secara online dari Kupang, Gubernur NTT melontarkan kritikannya kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani yang bertugas membacakan Ikrar Setia Pada Pancasila pada Upacara di Lubang Buaya-Jakarta.

Gubernur menyebut bahwa teks atau narasi ‘atas nama bangsa Indonesia’ yang diucapkan Puan di penghujung ikrar, seharusnya dibacakan oleh Presiden sebagai kepala negara maupun Wakil Presiden, bukan oleh Ketua DPR RI.

Menurut Junus, rumusan naskah Ikrar Setia pada Pancasila merupakan naskah yang disusun secara protokoler kenegaraan. Bahkan, naskah itu telah dibacakan pada peringan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2017, yang mana saat itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Jadi, kata Junus lagi naskah tersebut bukan dibuat secara pribadi oleh Ibu Puan Maharani tetapi telah menjadi naskah yang disusun secara protokoler berdasarkan esensi kenegaraan. “Menjadi aneh, mengapa baru kali ini saat Ibu Puan membacakan naskah yang sama, koq baru dipersoalkan oleh Gubernur NTT,” kata Junus sedikit bertanya.

“Ibu Puan Maharani berkedudukan sebagai Ketua DPR RI, maka tentunya telah sesuai dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki legal standing membacakan ikrar tersebut secara protokoler kenegaraan,” tambah anggota DPRD NTT Dapil Sumba ini.

Arti dari kehadiran Puan untuk membaca teks tersebut adalah bahwa ia mendapat kepercayaan dari protokoler istana dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI untuk menjadi perwakilan rakyat Indonesia yang membacakan naskah Ikrar Setia tersebut. Itu artinya juga bahwa Puan Maharani telah melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab dan justru telah menjunjung tinggi makna pelaksanaan kegiatan itu dengan memegang prinsip ketaatan pada protokoler upacara tanpa melakukan kesalahan apapun,” tambahnya.

Lebih lanjut Junus menegaskan bahwa pembacaan ikrar setia bertujuan merepresentasikan perwakilan Bangsa Indonesia yang tidak mungkin dihadirkan semuanya dalam upacara. Selain itu, pembacaan ikrar setia setelah mendapat persetujuan dari Protokoler Istana wajib membacakan naskah yang telah disiapkan dan secara etika kenegaraan tidak boleh membacakan naskah diluar naskah yang telah disiapkan. “Jadi siapa pun pejabat negara yang saat itu bertugas membacakan ikrar setia, dia merepresentasikan rakyat Indonesia yang menyatakan kesetiaan kepada Pancasila,” tegasnya.

Sehingga, demikian Junus lagi, kritik yang dilontarkan Gubernur NTT jelas-jelas salah alamat dan tidak beralasan, baik secara konten Bahasa Indonesia yang baik dan benar maupun dari segi protokoler yang dibuat oleh pananggub jawab dan di setujui oleh protokloer istana.

“Jadi apa yang dibacakan Puan Maharani secara esensial tidak keliru. Karena siapapun yang membacakan teks tersebut berdiri dalam kapasitas sebagai perwakilan Bangsa Indonesia,” pungkas Mantan Wakul Ketua DPRD NTT ini. (*/yl)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top