Bupati Malaka Tegur Keras 15 Kades, Inspektorat Temukan Kelalaian Pengelolaan Anggaran OPD Rp 3 M | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Malaka Tegur Keras 15 Kades, Inspektorat Temukan Kelalaian Pengelolaan Anggaran OPD Rp 3 M


Kadis PMD Malaka, Agustinus Nahak (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Bupati Malaka Tegur Keras 15 Kades, Inspektorat Temukan Kelalaian Pengelolaan Anggaran OPD Rp 3 M


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH., MH memberikan teguran keras kepada 15 kepala desa (Kades) di wilayah itu yang lalai dalam pengelolaan dana desa. Teguran Bupati Simon terhadap 15 kades ini merujuk pada hasil audit dan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka yang dilakukan pada program 100 hari kerja Bupati Simon bersama Wakil Bupati (Wabup) Louise Lucky Taolin, S.Sos.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak kepada TIMEX, Selasa (5/10) menjelaskan bahwa teguran keras kepada 15 kades itu karena adanya penyelahgunaan administrasi atas pengelolaan keuangan dana desa setempat. Selain itu ada juga kades yang mendapat teguran karena pengaduan istri, ada Sekretaris Desa dan mantan Penjabat Kades.

Dalam program 100 hari kerja Bupati-Wabup Malaka, kata Agustinus, pihak Inspektorat diminta Bupati melakukan audit atas seluruh pengelolaan keuangan yang ada. Dari proses audit oleh Inspektorat itu, 12 kades direkomendasi untuk diproses oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu, dan lainnya menerima sanksi teguran keras.

BACA JUGA: Deadline 60 Hari Lewat, 6 Kades di Malaka Belum Kembalikan Dana Desa

Agustinus menyebutkan, ke-15 kades yang mendapat teguran keras Bupati Simon, yakni:

1. Kepala Desa Loofooun
2. Kepala Desa Angkaes
3. Kepala Desa Kamanasa
4. Desa Wekmidar
5. Kepala Desa Rabasa Biris
6. Mantan Penjabat Kepala Desa (Yulius Bria)
7. Kepala Desa Oenaek
8. Kepala Desa Lakulo
9. Kepala Desa Wese
10. Kepala Desa Numponi
11. Kepala Desa Haliklaran (Pemeriksaan Perdata atas pengaduan Istri)
12. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Umutnana
13. Kepala Desa Nakekusa
14. Kepala Desa Bonibais
15. Kepala Desa Kapitan Meo.

Menurut Agustinus, terkait penyalahgunaan anggaran dari hasil audit Inspektorat tersebut, pihaknya belum mengetahui dimana letak temuan itu, dan apakah hasil temuan tersebut dikembalikan ke kas desa ataukah ke kas daerah. “Untuk temuan seharusnya dikembalikan ke kas desa karena itu anggaran negara bukan anggaran daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Malaka, Remi Leki mengatakan bahwa sejak Bupati-Wabup Malaka menjabat, mereka diperintahkan untuk menyukseskan program 100 hari pemerintahan dengan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) maupun oleh aparatur desa.

Khusus untuk hasil audit di OPD, Remi Leki mengaku bahwa sejak Desember 2019 hingga akhir 2020, hasil audit terhadap pengelolaan dana desa, ditemukan dugaan penyimpangan senilai Rp 1,6 miliar lebih. Dari temuan tersebut, kata Remi, ada 12 kepala desa yang harus dilimpahkan ke Kejari Belu untuk diproses lebih lanjut. Dalam prosesnya, Kejari Belu memberi kesempatan lagi kepada para kades itu untuk mengembalikan anggaran hasil temuan Inspektorat tersebut.

Sedangkan untuk temuan di setiap OPD, Remi menyebutkan, nilainya mencapai Rp 3 miliar lebih. Namun sayang, Remi menolak membeberkan ke publik hasil temuan administrasi dari proses audit tersebut. (mg30)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top