Pembangunan Puskesmas Mamsena Terancam Mangkrak, Ini Permintaan DPRD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pembangunan Puskesmas Mamsena Terancam Mangkrak, Ini Permintaan DPRD


TERANCAM MANGKRAK. Anggota DPRD TTU, Hironimus Funan berpose dengan latar belakang bangunan gedung Puskesmas Mamsena yang terancam mangkrak karena progresnya belum memuaskan. Gambar diabadikan Minggu (24/10). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Pembangunan Puskesmas Mamsena Terancam Mangkrak, Ini Permintaan DPRD


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Proyek pembangunan gedung Puskesmas Mamsena yang terletak di Desa Unini, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terancam mangkrak.

Bangunan gedung yang dikerjakan oleh PT Aliran Berkat Mandiri dengan pagu anggaran senilai Rp 3.861.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kabupaten TTU tahun anggaran 2021, kini terbangkalai dan tak terurus.

Sesuai data yang berhasil dihimpun TIMEX, proyek gedung Puskesmas Mamsena tersebut dikerjakan dengan jangka waktu selama 150 hari kerja, terhitung sejak 24 Agustus 2021 sampai dengan 12 Desember 2021 nanti.

Sayangnya, sesuai pantauan langsung TIMEX di lapangan, Minggu (24/10), Kondisi fisik bangunan tersebut belum mencapai 20 persen. Item kegiatan yang sudah dikerjakan oleh pelaksana proyek baru berupa pondasi dan slof bawah. Sedangkan untuk tiang dari bangunan tersebut baru sebagian yang dikerjakan sedangkan sebagian besarnya belum dikerjakan.

Keterlambatan progres fisik bangunan tersebut pun mendapat perhatian serius legislator asal Insana Barat, Hironimus Funan. Anggota DPRD TTU ini meminta pihak kontraktor pelaksana untuk bekerja serius merampungkan proyek tersebut karena menyangkut kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Dikatakan, jangka waktu pembangunan gedung Puskesmas Mamsena itu sampai 12 Desember 2021. Artinya jika dihitung dari saat ini tersisa 50 hari kerja. Untuk itu, Hironimus meminta dengan tegas kepada pihak kontraktor untuk serius dalam menyelesaikan pembangunan fasilitas kesehatan itu.

“Dengan sisa waktu yang ada ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam menyelesaikan pembangunan Puskesmas Mamsena ini dengan tetap memperhatikan kualitas bangunan,” tegasnya.

Hironimus menambahkan, sesuai pantauan langsung pihaknya di lapangan, ditemukan adanya material bangunan yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Misalnya untuk pembesian, pihak kontraktor menggunakan besi campuran, baik itu besi asli, jenis besi nomor 1 maupun jenis besi nomor 2.

Selain itu, lanjut Hironimus, untuk material pasir yang digunakan tersebut juga bukan pasir yang pantas dan layak. Pasalnya pasir yang digunakan itu terdapat campuran tanah.

“PPK dan Konsultan Pengawas seharusnya serius dalam mengawasi kegiatan pembangunan Puskesmas Mamsena bukan membiarkan pihak kontraktor bekerja semaunya saja tanpa memperhatikan perencanaan,” pintanya.

Terkait keterlambatan progres fisik, Hironimus mengatakan, salah satu persoalan serius yang ditemui di lapangan itu upah buruh yang dibayarkan sangat tidak sesuai dengan jam kerja. Bahkan upah buruh pun bervariasi, padahal beban kerja sama.

Hironimus mengaku, persoalan upah buruh inilah yang memicu banyak tenaga kerja mengundurkan diri dan tidak mau menjadi buruh lagi dalam kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Mamsena. “Kalau buruh dari Jawa itu upahnya Rp 150.000 per hari, sedangkan upah buruh lokal Rp 70.000 per hari. Selisih upah ini sangat tidak rasional, padahal beban kerjanya itu sama,” jelasnya.

Dari sejumlah temuan itu, tegas Hironimus, pihaknya mewanti-wanti kontraktor pelaksana agar menyelesaikan pembangunan Puskesmas Mamsena sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak.

Selain itu, kata Hironimus, material yang digunakan dalam kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut harus sesuai dengan perencanaan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut.

“Kontraktor harus bertanggung-jawab dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan ini sesuai kontrak kerja yang sudah diteken sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan ini,” pungkasnya.

Sementara, PPK Pembangunan Gedung Puskesmas Mamsena, Frans Sanbein ketika dikonfirmasi TIMEX melalui telepon selulernya, Minggu (24/10) mengatakan, pihaknya tidak mengetahui persis terkait material bangunan yang digunakan pihak kontraktor dalam proyek yang tidak sesuai.

Dikatakan, selama ini pihak Konsultan Pengawas selalu aktif di lapangan dalam mengawasi kegiatan pembangunan tersebut namun tidak pernah memberikan laporan kepada pihaknya selaku PPK terkait temuan anggota DPRD TTU di lapangan akan penggunaan material yang tak sesuai itu.

“Selama ini saya perintahkan Konsultan Pengawas untuk mengawasi secara serius dan tidak ada laporan terkait material yang digunakan tidak sesuai itu. Namun kami akan cross check di lapangan untuk memastikan temuan dari DPRD tersebut,” janjinya.

Menyinggung progres fisik di lapangan, Frans mengaku, pihaknya juga tidak mengetahui pasti terkait progres fisik dari kegiatan tersebut sampai saat ini. Namun kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak 24 Agustus 2021 sampai sekarang.

Meski tidak mengetahui persis kondisi lapangan, Frans juga mengklaim progres fisik kegiatan tersebut sampai saat sekarang terus mengalami peningkatan sesuai target yang ditetapkan dalam kalender kerja.

“Saya tidak tahu persis progres saat ini sudah berapa persen, namun sesuai laporan konsultan pengawas itu melampaui target yang ditentukan dalam kalender kerja,” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top