TTU Gempar, Ada WA Ajakan Mesum kepada Staf oleh Pimpinan DPRD, Ini Sikap Lakmas dan GMNI | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

TTU Gempar, Ada WA Ajakan Mesum kepada Staf oleh Pimpinan DPRD, Ini Sikap Lakmas dan GMNI


Direktur LAKMAS NTT, Viktor Manbait. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

TTU Gempar, Ada WA Ajakan Mesum kepada Staf oleh Pimpinan DPRD, Ini Sikap Lakmas dan GMNI


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pesan WhatsApp (WA) dari salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kepada dua stafnya di Sekretariat DPRD (Setwan) ramai beredar di media sosial (Medos) hingga menggemparkan publik Bumi Biinmaffo. Pesan dari pimpinan lembaga wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut diduga kuat menjurus ke ajakan untuk berbuat mesum terhadap dua stafnya saat melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Provinsi Bali belum lama ini.

Tangkapan layar berisi ajakan untuk bertemu di kamar diduga dikirim oleh salah satu pimpinan DPRD TTU, Agus Tulasi (AT). Dua staf yang diajak tersebut merupakan ASN di Sekretariat DPRD TTU, berinisial YD dan BT.

YT dan BT dikirimi pesan oleh orang yang diduga pimpinan DPRD TTU, melalui aplikasi pesan singkat WA. Dalam percakapan tersebut, wakil rakyat itu mengajak stafnya YD maupun BT untuk menemuinya di dalam kamar hotel di Legian, Kota Denpasar.

Ajakan untuk bertemu di dalam kamar hotel tersebut, ditolak oleh YD dan BT. Bahkan salah satu staf menolak dengan alasan sudah bersuami dan memiliki anak. Karena menolak, pemilik nomor WA yang diduga pimpinan DPRD TTU itu, akhirnya mengirim foto bertelanjang dada dengan posisi berbaring di tempat tidur, sambil tersenyum.

Aksi tak terpuji pimpinan DPRD TTU tersebut mendapat sorotan berbagai kalangan, tak terkecuali Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi NTT maupun organisasi mahasiswa GMNI Cabang Kefamenanu.

Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU untuk segera mengusut tuntas tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh salah satu pimpinan DPRD TTU terhadap dua orang staf dewan.

“Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU harus segera mengusut tuntas pimpinan DPRD TTU yang sementara melaksanakan tugas kedinasan yang diduga mabuk dan melakukan pelecehan seksual atas staf sekretariat DPRD TTU,” tegasnya kepada TIMEX, Rabu (3/11).

Viktor mengatakan, pimpinan DPRD seharusnya menjadi teladan lantaran kode etik DPRD melekat dan mengikat setiap anggota DPRD dalam tugas maupun dalam sikap keseharian.

“Ini ujian bagi Badan Kehormatan DPRD TTU sebagai benteng moral dan integritas anggota DPRD dan menjadi mekanisme internal untuk menegakan kode etik,” jelasnya.

Viktor menambahkan, tindakan pelecehan dengan chat berbau mesum disertai mengirim gambar tanpa baju terhadap staf sekretariat DPRD, menunjukan bahwa salah satu pimpinan DPRD yang diketahui berasal dari Partai Golkar ini, tidak memenuhi kode etik pimpinan dan anggota DPRD yang telah diwajibkan untuk menjaga etika dan norma hubungan dengan mitra kerjanya.

Dijelaskan, peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidananya, yakni pidana Kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 281 angka (2) KUHP, tentang pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu telah menimbukan perasaan malu, tidak nyaman, dan bahkan perasaan takut dan trauma.

Terkait sanksi, kata Viktor, apabila dalam proses kode etik dinyatakan bersalah, maka hukumnya bisa dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD/ diberhentikan dari pimpinan DPRD, sampai dengan sanksi berat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

“Karena ini berkaitan dengan kode etik pimpinan DPRD yang melanggar kewajiban untuk menjaga etika dan norma, dimana terjadi atas 2 orang sekaligus bahkan dengan ancaman, maka sanksi kode etik diberhentikan dari pimpinan Waket I DPRD adalah yang paling tepat, karena salah satu syarat utama menjadi pimpinan DPRD adalah mereka yang beretika dan berintegritas,” tegasnya.

Ketua DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Francis Ratrigis juga mendesak BK DPRD TTU segera menindak anggota DPRD TTU berinisial AT itu.

“Tugas Badan Kehormatan adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD serta meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan lode etik DPRD. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan AT itu adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga menurut kami hal ini telah menjatuhkan harkat dan martabat seorang perempuan,” tegasnya.

Ratrigis menambahkan, tindakan amoral yang dilakukan pimpinan DPRD tersebut telah menjatuhkan citra lembaga DPRD sebagai representasi rakyat TTU. Karena itu, Ratrigis meminta BK DPRD TTU segera memberikan sanksi tegas terhadap AT.

“Hal ini perlu dilakukan agar memberi efek jera terhadap pelaku. Jika tidak diberikan sanksi maka GMNI akan melakukan aksi secara besar-besaran dalam waktu dekat,” tegasnya. (mg26)

Catatan: Upaya untuk mengonfirmasi Pimpinan DPRD TTU, Agus Tulasi sedang dilakukan. Beritanya akan dipublish segera setelah mendapatkan konfirmasi yang bersangkutan. (Redaksi)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top