Jadi Predator Seks, Seorang Pria di Matim Hamili 5 Perempuan Tanpa Tanggung Jawab | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jadi Predator Seks, Seorang Pria di Matim Hamili 5 Perempuan Tanpa Tanggung Jawab


Peserta kegiatan P2TP2A menyimak arahan Bupati Matim, Agas Andreas saat acara pembukaan, Kamis (4/10). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Jadi Predator Seks, Seorang Pria di Matim Hamili 5 Perempuan Tanpa Tanggung Jawab


Kekerasan Anak dan Perempuan di Matim Tinggi

BORONG, TIMEXKUPANG.com-Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), terbilang tinggi. Data laporan ke Polisi dan Pemerintah, sejak  2019 hingga Oktober 2021, jumlahnya mencapai 49 kasus.

“Potret kasus di Matim sejak 2019 hingga 2021, totalnya 49 kasus. Selama tiga tahun ini, paling banyak kekerasan seksual sebanyak 30 kasus,” ujar Kabid Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Matim, Benediktus Fir, saat kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di Borong, di aula kantor Koperasi Kredit (Kopdit) AMT, Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kamis (4/10). Kegiatan ini dibuka Bupati Matim, Agas Andreas.

Hadir Kepala Dinas P2KBP3A, Alex Kantar, Anggota DPRD Matim, Sipri Habur, perwakilan dari Polres Matim, dan Narasumber dari JPIC, Romo Marten Djenarut, Pr. Kegiatan yang berlangsung sehari ini, tetap dengan ketat menerapkan protokol kesehatan.

Benediktus mengatakan, untuk potret kasus kekerasan pada anak sendiri, yakni pada 2019 kasus terjadi satu kasus traficking. Tahun 2020, total sebanyak 10 kasus. Dimana, ada 9 kasus seksual, dan satu kasus kekerasan fisik. Tahun 2021, totalnya 12 kasus. Rinciannya 11 kasus kekerasan seksual, dan satu kasus digital.

Sementara data kekerasan terhadap perempuan, pada 2019 totalnya 10 kasus. Tiga kasus kekerasan seksual, 2 kasus kekerasan fisik, satu kasus penelantaran anak, dan tiga kasus traficking. Pada 2020, kekerasan pada perempuan sebanyak 13 kasus. Antara lain, kekerasan seksual sebanyak 5 kasus, kekerasan fisik 6 kasus, dan 2 kasus penelantaran anak.

“Untuk tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan ini sebanyak 3 kasus. Masing-masing, kekerasan seksual 2 kasus, dan satu kasus kekerasan fisik. Data ini sebagian kita dapat langsung dari masyarakat, dan sebagianya dari pihak Kepolisian,” kata Benediktus.

Benediktus juga menceritakan satu kasus di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba. Dimana ada seorang pria menghamili lima perempuan. Namun, satu pun diantara mereka, tidak ada yang dinikahi. Baik nikah secara agama, adat, dan nikah secara pemerintah. “Hanya kumpul kebo. Jadi laki-laki atau pria tersebut dikategorikan sebagai predator,” sebut Benediktus.

“Semua yang dia hamili ini, tidak satu pun mau bertanggung-jawab. Dalam hal ini, untuk dia jadikan sebagai istrinya. Satu korban seorang mahasiswi yang datang lapor ke kita di dinas. Urus secara adat, tapi hanya mampu membayar sesuai kemauanya pelaku. Kasus ini kami kategorikan si pelaku ini predator. Kami masih mencari solusi untuk penangananya,” ucap Benediktus.

Sementara Bupati Agas Andreas mengatakan bahwa Pemkab Matim telah berkomitmen melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional, dalam penyelenggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P4A). Kebijakan itu dilaksanakan dalam bingkai visi pembangunan Kabupaten Matim.

Dalam visi Matim periode 2019-2024, yakni Masyarakat Matim yang Sejahtera, Berdaya, dan Berbudaya (SEBER). Menurut Bupati Agas, pembentukan P2TP2A, tentu itu dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

“P2TP2A juga dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban, yakni hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan,” katanya.

Menurut Bupati Agas, dengan terbentuknya P2TP2A di Kabupaten Matim, tentu sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi cukup besar bagi upaya penurunan tingkat kekerasaan dalam rumah tangga. Demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Matim.

Bupati Agas menyebutkan, upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu melakukan berapa hal yang mengacu pada tiga aspek, yakni pencegahan, advokasi, dan rehabilitasi. Hal kedua, yakni P2TP2A rohnya adalah kerja kolaboratif.

“Kita bekerja itu untuk isu yang sama dengan kapasitas masing-masing. Kelemahan kita itu saling mengharapkan, terlalu birokratif, bertela-tele. Dalam pencegahan itu yang kita lakukan itu apa. Selai sosialisasi, kita cari akar soal. Matim itu banyak terjadi kasus kekerasa terhadap anak, hanya dibungkus dengan pola perdamaian,” katanya.

Hal ketiga, lanjut Bupati Agas, yang perlu dilakukan bahwa P2TP2A jangan terjebak dalam kerja administratif dan mengabaikan situasi ril yang terjadi di lapangan. Keempat, 70 persen kerja itu pada pencegahan, dan bukan setelah ada kejadian baru ada kerja. Disini, jangan sperti kerjanya petugas pemadam kebakaran.

“Juga yang dilakukan itu, petakan sumber masalahnya dan lakukan penangana yang tepat. Lakukan riset. Jangan sibuk menyirami api, tetapi padamkan sumber apinya,” pungkasnya. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top