ATR/BPN Rote Ndao Bangun Zona Integritas, Bupati Paulina Beri Apresiasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

ATR/BPN Rote Ndao Bangun Zona Integritas, Bupati Paulina Beri Apresiasi


WUJUDKAN KOMITMEN. Para insan Kantor ATR/BPN menyatakan komitmenya dalam pakta integritas menuju WBK dan WBBM, Kamis, (18/11). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

ATR/BPN Rote Ndao Bangun Zona Integritas, Bupati Paulina Beri Apresiasi


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Rote Ndao, menyatakan komitmenya untuk meningkatkan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan lewat pakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (18/11).

Terdapat tujuh poin pakta integritas yang dinyatakan sebagai komitmen bersama dalam membangunan zona integritas di lingkup ATR/BPN Rote Ndao. Poin pakta integritas ini dibacakan Kepala Kantor ATR/BPN Rote Ndao, I Gusti Made Anom Kaler, dan diikuti seluruh pegawainya.

“Kami aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, menyatakan, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela,” ucap para insan kantor ATR/BPN Rote Ndao saat mengikuti teks pakta integritas yang dibacakan I Gusti Made Anom Kaler.

Pada poin kedua, mereka menyatakan, “tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sekaligus bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas.”

Kemudian, menghindari pertentangan kepentingan (conflict interest) dalam pelaksanaan tugas. Mereka menyatakan (point 5) memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah atau atasan, maupun sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.

Yang selanjutnya akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kantor pertanahan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. “Bila kami melanggar, maka kami siap menghadapi konsekuensinya,” tegas insan kantor ATR/BPN Rote Ndao, pada point terakhir (7) pakta integritas tersebut.

Selain itu, untuk memantapkan komitmennya, juga dilantukan dalam tembang lagu. Mereka optimistis bisa mewujudkan WBK dan WBBM dengan cara melayani dengan hati, tanpa korupsi, bekerja cerdas dan ikhlas.

Komitmen ini memantik apresiasi Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu. Setelah mendengar ikrar para insan ATR/BPN, Bupati Paulina dengan spontan meminta para hadirin untuk mengapresiasi dengan memberi tepukan tangan yang sangat meriah.

“Sangat luar biasa yang ditunjukan hari ini. Saya minta kita semua memberikan aplaus kepada para insan kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rote Ndao,” kata Bupati Paulina Haning-Bullu mengawali sambutanya.

Bupati Paulina juga menyampaikan terima kasih kepada insan ATR/BPN, sebab, tepat dihari pencanangan tersebut, sebanyak 70 sertipikat langsung diserahkan secara simbolis kepadanya.

“Selama ini yang jadi masalah adalah sertipikat. Tapi hari ini, Kamis (18/11) kami terima 70. Masih ada lagi, dan pasti kami kerja sama dengan pertanahan supaya bisa dipercepat yang masih tersisa. Dan kami sangat berterima kasih,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN/ATR Rote Ndao, I Gusti Made Anom Kaler, mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Juga efektif dan efisian. Dengan demikian, dapat melaksanakan pelayanan secara cepat, tepat, dan profesional.

Sayangnya, dalam melakukannya, sebagaimana diungkap Bupati Paulina, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Masih terdapat penyalahgunaan wewenang, serta adanya praktik atau tindakan yang tidak diizinkan untuk dilakukan.

“Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi. Diantaranya, adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan,” bebernya.

“Menyadari akan hal itu, dipandang perlu untuk membangun zona integritas di lingkungan kantor pertanahan. Yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” sambung Anom.

“Kami akan terus berupaya, kami terus berbenah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka melayani masyarakat di bidang pertanahan,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rote Ndao, I Wayan Wiradarma, Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, Beauty D. E.Simatauw, dan perwakilan Polres dan Kodim 1627/Rote Ndao. Begitu juga sejumlah pimpinan OPD dan tokoh agama. (mg32)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Populer

To Top