Bupati Sumba Timur Serius Atasi Kemiskinan Ekstrem | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Sumba Timur Serius Atasi Kemiskinan Ekstrem


KOMPAK. Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing (kiri) bersama Pemimpin Redaksi Timor Express, Kristo Embu di Rumah Jabatan Bupati Sumba Timur, Minggu (28/11). (SEPRETUS AWANGU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Bupati Sumba Timur Serius Atasi Kemiskinan Ekstrem


Intervensi dengan Data yang Tepat

 

 

WAINGAPU, TIMEXKUPANG.com- Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing menegaskan komitmennya mengatasi kemiskinan ekstrem yang dipimpinnya. Sebanyak 32 ribu warga Sumba Timur berada dalam kategori miskin ekstrem yang harus segera diintervensi melalui progam pemerintah.

 

Hal ini ditegaskan Bupati Khris Praing saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Timor Express, Kristo Embu, Minggu (28/11) di Rumah Jabatan Bupati di Waingapu. Dirinya mengatakan, setelah ditetapkan sebagai salah satu dari lima daerah di NTT dengan status miskin ekstrem, dirinya memberi perhatian khusus terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut.

 

Data penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten di NTT mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,47 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa. Namun, jumlah ini menurut Bupati Sumba Timur Khristofel Praing sudah dikoreksi menjadi 32 ribu jiwa.

 

Kemudian, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,30 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa. Kabupaten Rote Ndao dengan tingkat kemiskinan ekstrem 16,21 persen dan penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa.

 

Lalu Kabupaten Sumba Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 15,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.

 

Data ini terungkap saat rapat bersama Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin di Aula Rujab Gubernur NTT, Minggu (17/10). “Kami harapkan seluruh kabupaten di NTT ini bisa nol persen pada tahun 2024,” harap Ma’ruf Amin saat itu.

 

Bupati Sumba Timur Khris Praing mengatakan, upaya pertama yang dilakukan adalah memastikan data yang ada sesuai kondisi riil di lapangan. Menurutnya, hal ini sangat menentukan sukses tidaknya intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut.

 

“Terkait intervensi terhadap kemiskinan ekstrem yang terjadi di Sumba Timur harus dilandasi oleh data yang tepat. Harus by name by address,” ujar Bupati Khris.

 

Saat ini Pemerintah Sumba Timur terus berupaya melakukan validasi terhadap data keluarga miskin untuk mendapat data yang valid. Dinas Sosial melakukan pendataan hingga tingkat kepala keluarga dengan memperhatikan 14 indikator kemiskinan. Bupati Khris mengatakan, pemerintah memberikan support dana dan sumber daya manusia yang berkompeten serta fasilitas yang dibutuhkan demi menghasilkan data yang tepat dalam validasi data.

 

“Dalam menentukan kebijakan kita harus pakai data yang tepat sehingga kita tidak mengambil kebijakan dengan data yang salah karena itu berbahaya” ujarnya.

 

Menurutnya selama ini terkait dengan data yang berada dalam data terpadu seharusnya dicocokan dengan data yang yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Hal ini mengingat yang terjadi adalah ada oknum yang memiliki pemikiran untuk memelihara kemiskinan karena cara berpikir bahwa ketika data kemiskinan berkurang maka bantuan atau dana dari pemerintah yang masuk juga akan ikut berkurang.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dengan banyaknya dana yang mengalir dari pemerintah pusat dan kabupaten hingga ke desa-desa seharusnya persoalan kemiskinan ini dapat diselesaikan. Caranya dengan melakukan intervensi yang tepat terhadap indikator kemiskinan yang dialami oleh orang yang terdaftar sebagai orang miskin. Masing-masing desa atau kelurahan harus tahu ada berapa orang miskin di desa atau kelurahannya dengan memahami 14 indikator kemiskinan yang dijadikan acuan. Sehingga dilakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan dari keluarga miskin. Seperti jika indikator kemiskinannya adalah rumah yang tidak layak huni maka solusinya adalah melakukan bedah rumah, begitupun dengan persoalan-persoalan lainnya.

 

“Saya akan menekankan kepada desa-desa yang ada di Sumba Timur terutama bagi 99 desa yang baru saja melakukan Pilkades sehingga mereka harus segera dilantik pada Desember tahun ini dan mulai bekerja pada Januari 2022. Ini untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim yang sedang dihadapi saat ini,” tambah Khris.

 

“Intinya saat ini adalah data kemiskinan itu bertambah atau berkurang itu bukan hal yang utama, tetapi yang paling dibutuhkan adalah tentang data riil terkait keluarga miskin. Menghadirkan data yang benar itu memang mahal dan membutuhkan banyak orang karena kita harus sampai ke level pendataan kepala keluarga, namun harus dilakukan,” tambahnya.

 

Sementara itu Pemimpin Redaksi Timor Express, Kristo Embu mengatakan, kemiskinan di NTT masih tergolong tinggi dibanding kemiskinan secara nasional. Bahkan terbaru ada kemiskinan ekstrem yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Kristo yang terpenting adalah upaya penanggulungan yang dilakukan pemerintah. Dirinya mendukung upaya yang dilakukan Bupati Sumba Timur dengan mengutamakan data yang valid.

 

“Semua harus bermula dari data yang valid. Dengan data yang valid intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran,” ujar Kris. (mg31/ito)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top