Kepastian Hukum versus Keadilan Hukum dalam Kasus Suami Lapor Istri di Karawang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kepastian Hukum versus Keadilan Hukum dalam Kasus Suami Lapor Istri di Karawang


Fortunatus Hamsah Manah. (FOTO: DOK. PRIBADI)

OPINI

Kepastian Hukum versus Keadilan Hukum dalam Kasus Suami Lapor Istri di Karawang


Oleh: Fortunatus Hamsah Manah *)

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis ini berawal dari laporan Valencya terhadap  Chan Yu Ching (CYC) atas kasus penelantaran istri dan anak. CYC, yang merupakan seorang pria asal Taiwan, kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Karawang. Namun, CYC balas melaporkan Valencya pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jawa Barat lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis. CYC kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020. Sedangkan Valencya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT psikis pada 11 Januari 2021.

Valencya merasa terpukul dituntut 1 tahun penjara karena omeli suami mabuk, padahal itu pertengkaran biasa. Valencya lalu dituntut satu tahun penjara dalam sidang dengan agenda penuntutan di PN Karawang, 11 November 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Glendy Rivano membacakan tuntutan satu tahun penjara untuk Valencya.

JPU Glendy Rivano saat dikonfirmasi wartawan usai sidang menyebutkan, kasus itu masuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi dan alat bukti bahwa inisial V terbukti jadi terdakwa dengan dijerat Pasal 45 ayat 1 Junto pasal 5 huruf b. Glendy juga mengatakan, CYC mengaku diusir dan juga dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan psikisnya terganggu.

Sang istri mengaku heran dituntut satu tahun pada saat mendengar tuntutan satu tahun penjara, Valencya mengutarakan keberatan dan mengganggap bahwa dirinya dikriminalisasi. “Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta, masa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan saya jadi tersangka dan dituntut satu tahun penjara,” kata Valencya.

Usai sidang, Valencya mengaku bahwa ia mengomeli CYC lantaran sang suami kerap mabuk-mabukan. Ia juga heran mengapa dirinya mendapatkan tuntutan satu tahun penjara hanya karena perbuatannya itu. “Dituntut sampai satu tahun, saksi-saksi kita diabaikan, semuanya diabaikan biar viral pak, suami mabuk-mabukan istri marah malah dipidanakan. Ini perhatikan ibu-ibu se-Indonesia tidak boleh marah ke suami. Kalau suaminya pulang mabuk-mabukan harus duduk manis nyambut dengan baik, marah sedikit dipenjara,” ungkap Valencya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak memaparkan hasil eksaminasi khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap kasus tersebut. Menurut Leonard, dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis.

Selain itu Kejaksaan Negeri Karawang serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 3 Desember 2019 pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7. Kemudian, tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana, juga tidak memedomani tujuh perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma/kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama terdakwa Valencya alias Nengsy Lim sehingga mengingkari norma/kaidah, hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan.

Berdasarkan hal itu, Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut. Selain mengambil alih kasus, Kejagung juga melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Selain itu, khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung. Hal ini demi memudahkan pelaksaan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Dalam kasus ini apakah kasus suami lapor istri ini layak untuk dilanjutkan ke proses meja hijau pengadilan? Menurut analisis saya kasus ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam kategori tidak layak diselesaikan melalui proses meja hijau pengadilan. Penyelesaian kasus KDRT yang melibatkan perempuan dan anak melalui jalur pengadilan adalah cara yang dianggap membahayakan psikologis para pihak dan perkembangan jiwa anak, di mana terdapat ketakutan bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan membuat perempuan dan anak mengalami beban mental dan sosial yang teramat berat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kesempatan untuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar persidangan atau hukum yang berlaku. Seharusnya kasus ini tidak ditangani jika mengendepankan restorative justice serta mengedepankan keadilan terhadap perempuan.

Menurut saya, tidak hanya pihak Kejaksaan yang mesti disoroti dalam kasus ini, karena semestinya kasus ini dapat dihentikan pada tahap awal di Kepolisian. Polisi dalam hal ini bisa menggunakan kewenangan diskresi, yaitu wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau ‘diskresi’, didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus perempuan dan anak adalah salah satu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Diskresi diharapkan dapat meminimalisir angka perempuan yang harus mengalami penahanan dan segala bentuk aturan dalam hukum pidana positif. Kewenangan diskresi memberikan kewenangan yang sangat luas bagi kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Khusus untuk kejahatan perempuan dengan kategori kasus KDRT serupa seperti kasus ini, mestinya kewenangan diskresi diberlakukan.

Jika dilihat dari perspektif keadilan hukum dalam kasus suami lapor istri ini, para penegak hukum telah mencederai keadilan hukum. Dari segi teori hukum tentang keadilan dari Gustav Radbruch dan John Rawl dan teori Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, maka dapat dilihat ketidakadilan hukum dalam kasus ini. Pada kasus ini aparat penegak hukum hanya mementingkan kepastian hukum saja tetapi mengenyampingkan segi keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum Progresif mendudukkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam satu nafas. Hukum tertulis menghendaki adanya kepastian hukum dan berlaku secara universal, tanpa memandang kelas sosial kemasyarakatan. Artinya hukum tertulis buta terhadap kenyataan bahwa hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Seluruh dimensi di atas, tidak hanya mempengaruhi hukum sejak dalam proses kejadiannya, melainkan juga dalam penegakannya.

Hukum Progresif memandang bahwa hukum untuk manusia. Kekeliruan paradigma ilmu hukum positivistik terletak pada pemahaman objek studi dan penerapannya yang membatasi hukum hanya pada perundang-undangan semata. Maka wajar jika seseorang yang belajar ilmu hukum hanya mampu mengoperasikan hukum sebagaimana ia menjalankan kendaraan. Padahal ilmu hukum jika ditinjau secara holistik tidak hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh, ilmu hukum juga berkaitan dengan lingkungan, alam, manusia, dan bahkan orde kehidupan yang lebih besar.

Sementara, prioritas utama dalam hukum adalah keadilan. Kepastian hukum menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak berguna bagi masyarakat. Pengadilan yang merupakan tempat penegakan hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan sosial melalui putusan-putusan hakim. Berkaca dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, sebenarnya sudah diatur secara tegas dan jelas bahwa hakim harus menegakkan hukum yang adil berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakim harus menggali, mengikuti dan memahami hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Putusan hakim harus bisa merestorasi keadaan serta menyeimbangkan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga penegakan hukum yang tercipta diarahkan pada upaya mengukuhkan hukum dan kepastiannya dengan mengharmonisasikan kebutuhan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Karena hukum yang baik akan terwujud ketika hukum positif itu selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kegagalan mewujudkan tujuan hukum dalam kasus ini dapat berdampak pada meningkatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penata hukum dan lembaga hukum yang ada. Perhatian masyarakat pada lembaga hukum yang ada pada saat ini berada pada titik yang lemah dimana rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum semakin merosot.

Terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukumnya saja. Struktur peradilan yang formalistis belum bisa memberikan keadilan bagi rakyat kecil. Sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran dan pertimbangan-pertimbangan yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal ini dibutuhkan sikap yang progresif dalam memahami dan menerapkan hukum. Progresifitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum secara substantif akan membawa masyarakat pada rasa keadilan dalam hukum. Sehingga hukum semakin dihormati di negara ini. Semoga. (*)

*) Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Undana

Baca Selengkapnya
Rekomendasi untuk anda ...
Komentar

Berita lainnya OPINI

Populer

To Top