Pemerintah Indonesia Kecewa dengan Keputusan Pengadilan Malaysia Atas Kasus Adelina Sau | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemerintah Indonesia Kecewa dengan Keputusan Pengadilan Malaysia Atas Kasus Adelina Sau


INGAT ANAK. Ibunda Adelina Sau menangis haru sambil mencium poster anaknya yang dipajang di lokasi Aksi Solidaritas untuk Adelina Sau di halaman parkir Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (8/12). (FOTO: BP2MI for TIMEX)

NASIONAL

Pemerintah Indonesia Kecewa dengan Keputusan Pengadilan Malaysia Atas Kasus Adelina Sau


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan sangat kecewa terhadap keputusan Pengadilan Malaysia yang tidak mencerminkan keberpihakan pada rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi NTT, almarhumah Adelina Sau.

Hal ini merupakan bagian dari lima poin seruan dalam aksi Solidaritas untuk Adelina Sau PMI asal NTT yang berlangsung di halaman parkir Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (8/12) sekira pukul 10.00 WIB.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini BP2MI, Kementerian/Lembaga, komponen masyarakat sipil di Indonesia menyatakan mengutuk keras atas tragedi kemanusiaan yang menimpa almarhumah Adelina Sau dan menyerukan kepada masyarakat dunia untuk mengawal, mengawasi proses peradilan terhadap Adelina Sau di Malaysia.

“BP2MI meminta aparat hukum menindak tegas, oknum yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan atas pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen jati diri almarhumah Adelina,” demikian keterangan tertulis BP2MI kepada TIMEX, Rabu (8/12).

Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Malaysia akan mengawal, mendampingi proses peradilan kasus Adelina Sau hingga tuntas. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini BP2MI, menyerukan kepada seluruh elemen komponen bangsa, tokoh-tokoh politik, pimpinan ormas keagamaan, masyarakat sipil untuk mengawal setiap proses peradilan hingga tuntas.

BP2MI dalam penjelasannya menyatakan, Adelina Sau, seorang PMI, korban kejahatan kemanusian, human trafficking, yang bekerja di Malaysia, selama dua tahun bekerja tanpa bayaran, disiksa secara brutal, hampir tidak bisa berjalan. Bahkan Adelina mengalami kurang gizi, luka-luka parah, dan diduga dipaksa tidur di kendang anjing milik majikannya.

Berawal di tahun 2013, Adelina data dirinya dipalsukan, baik itu KTP, Kartu Keluarga, hingga paspor. Bahkan nama nisan almh. Adelina Sau, berbeda dengan nama yang tertera di paspor Adelina Lisao. Usia Adelina yang lahir tahun 1998 pun dimanipulasi lahir 27 April 1992. Adelina berangkat bekerja di Malaysia berbekal dokumen palsu, ia berangkat ke Malaysia di usia 15 tahun.

Pada Juni 2013, Adelina bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Kuala Lumpur hingga September 2014, lalu kembali ke Indonesia. Tiga bulan kemudian, Adelina kembali ke Malaysia melalui Terminal Feri Antarabangsa, Hutan Melintang di Bagan Datuk, Perak. Adelina kemudian diterima oleh Lim, yang kemudian “menjual” Adelina kepada agen lain, yaitu Siti Rahaida yang mempekerjakannya kepada Jayavartiny di Penang, Malaysia.

Pada Februari 2018, Kantor polisi di Seberang Perai Tengah, Malaysia mendapatkan aduan dari seseorang bernama Por Cheng Han terkait adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang asisten rumah tangga.

Lebih lanjut, polisi melakukan penyelamatan dan melarikan Adelina ke ICU rumah sakit di daerah Bukit Mertajam. Tiga jam kemudian, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang menerima informasi mengenai Adelina melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tenaganita. Adelina Sau wafat pada 11 Februari 2018. Jenazah Adelina dipulangkan dan tiba di Kupang pada 17 Februari 2018.

Aksi Solidaritas untuk Adelina Sau, PMI asal NTT di depan halaman kantor BP2MI Jakarta, Rabu (8/12). (FOTO: BP2MI for TIMEX)

Perkembangan Kasus

Polisi Malaysia sudah menangkap Ambika, ibu dari majikan Adelina, yang diduga melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Pada 19 April 2018, sidang terhadap Ambika digelar di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam, yang kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dengan putusan membebaskan Ambika pada 18 April 2019.

Pada Juni 2019, Kejaksaan Agung Malaysia memohon banding kepada Mahkamah Rayuan Putrajaya yang tetap menghasilkan putusan sama, yaitu membebaskan Ambika. Kemudian, pada 24 September 2020, Kejaksaan Agung Malaysia kembali mengajukan banding ke Mahkamah Persekutuan. Hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan sidang pembahasan substansi banding akan dilakukan tanggal 9 Desember 2021.

Untuk diketahui dalam aksi Solidaritas ini, selain Kepala BP2MI, hadir juga Menteri BUMN, Erick Thohir, Ibunda Adelina, dan pimpinan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi III DPR RI. Hadir juga Pimpinan Komite III DPD RI, Menkopolhukam, Direktur BHI dan WNI Kemlu, Komnas HAM, LPSK, Dirjen Imigrasi, Kemenhukam, Dirjen Adminduk, Kemendagri, Dewan Pengarah Satgas, Wakil Ketua Satgas, Dubes Malaysia untuk Indonesia, Migran Care, SBMI, ILO, Ketum PBNU, Ketum Muhammadiyah, Ketum PGI, Ketum KWI, Ketum MBI, Ketum Matakin, Ketum PHDI, Alissa Q. Wahid (GusDurian), dan Sandyawan Sumardi (Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan Indonesia). (aln)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top