Tim PH Iban Medah Minta Penangguhan Penanganan Kasus Korupsi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tim PH Iban Medah Minta Penangguhan Penanganan Kasus Korupsi


Mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah mengenakan rompi pink saat digiring ke mobil Tahanan Kejati NTT untuk menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Kupang, Jumat (3/12). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Tim PH Iban Medah Minta Penangguhan Penanganan Kasus Korupsi


Dugaan Korupsi Peralihan Aset Tanah dan Bangunan Eks RPD Kupang

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Penasehat Hukum (PH) dari mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, meminta pihak Kejati NTT menangguhkan atau menunda sementara penanganan perkara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemindahtanganan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang (Eks RPD Kupang) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Para PH politikus senior NTT yang akrab disapa Iban Medah itu beralasan, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sedang dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Jhon Rihi, PH tersangka Iban Medah kepada TIMEX, Minggu (5/12), menjelaskan, kasus pidana tersebut mestinya ditangguhkan jaksa karena sedang dalam gugatan perdata.

“Kita akan memasukan surat pemberitahuan besok (Senin, 6/12, Red), bahwa kasus yang sama sedang dalam proses persidangan perdata dengan penggugat klien kami dan tergugat Pemkab Kupang,” kata Jhon Rihi.

Jhon Rihi menjelaskan, dalam aturan hukum telah tertuang jelas bahwa apabila suatu kasus sedang dalam proses sengketa perdata, maka tahapan penyelidikan maupun penyidikan dalam ranah pidana harus dihentikan sementara.

“Andaikan perkara perdata memutuskan bahwa itu adalah tanah dari tersangka bagaimana? Sementara ia sudah ditersangkakan dan ditahan. Kasian haknya dia. Memang ada rehabilitasi namun sanksi sosialnya sudah berlaku. Hal ini yang kita sayangkan,” tegasnya.

Untuk itu, Jhon Rihi meminta jaksa menangguhkan proses pidana hingga urusan perdata selesai. “Sebenarnya semua urusan Pak Iban dengan Pemkab sudah selesai. Lalu saat ini masih tercatat sebagai aset daerah itu bukan salahnya klien kami, itu salahnya staf yang mengurus administrasi itu,” bebernya.

Pengacara kondang Kota Kupang ini menuturkan, perkara perdata didaftarkan pada register Pengadilan Negeri dengan nomor perkara: 267/Pdt.G/2021/PN KPG tertanggal 12 November 2021, tergugat pemerintah RI Cq. Pemkab Kupang.

“Saya juga bingung, apakah jaksa dalam penyelidikan itu tanya tidak ke mantan bupati itu, sedangkan kemarin baru ditetapkan sebagai Tsk lalu ditahan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Tersandung Persoalan Aset, Jaksa Tahan Politikus Gaek Iban Medah

Jhon Rihi menambahkan bahwa negara ini merupakan negara hukum, maka aturan hukum mesti ditegakan dan dijalankan sesuai amanah. Jangan melakukan tindakan arogansi yang berlebihan sehingga penyidik diminta berhati-hati dalam menangani sebuah perkara.

Ditegaskan apabila upaya hukum dengan mengajukan surat pemberitahuan tersebut, namun tidak ada tanggapan dari kejaksaan maka akan dilakukan upaya hukum lain.

“Semangat memenjarahkan orang itu tinggi tapi harus pikir-pikir dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi saya ini negara hukum jadi jangan menakut-nakuti orang karena di atas langit masih ada langit,” sebutnya.

Terpisah, Pengamat Hukum Pidana asal Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Feka ketika dimintai tanggapannya menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap Iban Medah sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Tipikor Kejaksaan yang menangani kasus tersebut.

Namun sebelum ada penetapan tersangka, dirinya sudah menggugat Pemkab Kupang terkait hak atas tanah tersebut yang mana dalam kasus tersebut pula ia ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini terdapat persengketaan antara perkara perdata dan perkara pidana (korupsi) maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 1956, Pasal 1 menyatakan bahwa, “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

“Dari ketentuan ini saya berpendapat bahwa penundaan perkara pidana karena masih ada perkara perdata dapat dilakukan apabila, perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dan nanti majelis hakimlah yang menilai apakah perkara pidana tersebut ditunda atau ditangguhkan atau tidak,” sebutnya.

“Bahwa para pihak dalam perkara pidana dan perdata harus sama. Menunda atau menangguhkan perkara pidana karena adanya perkara perdata bukanlah kewajiban bagi hakim. Dalam arti bahwa Perma Nomor 1 Tahun 1956 memberi kewenangan itu pada hakim namun tidak bersifat wajib,” tambahnya.

Mikhael menjelaskan, dalam kasus tersebut, Perma Nomor 1 Tahun 1956 tidak berlaku (tidak bisa diterapkan) dalam kasus ini. Pasalnya, penyidik tidak punya kewenagan untuk menangguhkan perkara tersebut karena alasan masih ada perkara perdata. Dan para pihak dalam perkara pidana serta perdata berbeda. Dalam perkara perdata, para pihaknya antara lain Iban Medah melawan Pemkab Kupang. Sedangkan dalam perkara pidana antara Negara (Penyidik/Penegak Hukum) dengan Iban Medah.

Untuk diketahui, perkara perdata yang digugat tersangka dugaan korupsi Iban Medah telah dilakukan sidang dengan agenda mediasi sebanyak dua kali. Namun pihak tergugat tidak pernah hadir. Sidang ketiga dengan agenda yang sama dijadwalkan berlangsung pada hari ini, 8 Desember. Tim PH tersangka, masing-masing, Jhon Rihi, Yanto Ekon, Melkianus Ndaomanu, Benny Taopan, Merri Soruk, dan Rian Kapitan. (mg29)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top