Sepanjang 2021, Kejari Manggarai Tangani 4 Perkara Tipikor | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sepanjang 2021, Kejari Manggarai Tangani 4 Perkara Tipikor


Kajari Manggarai, Bayu Sugiri didampingi pejabat Kejari setempat menggelar jumpa pers belum lama ini di kantor Kejari Manggarai. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Sepanjang 2021, Kejari Manggarai Tangani 4 Perkara Tipikor


RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Sepanjang tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, telah menangani empat perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam penanganannya, Kejari Manggarai melaksanakan dengan memakai paradigma penanganan perkara yang berkualitas dan berorientasi pada penyelamatan keuangan negara.

“Dari empat perkara Tipikor ini, duanya di wilayah hukum Kejari Manggarai, dan dua lainnya di Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Semua perkara telah ada hasil putusan pidananya,” jelas Kepala Kejari (Kajari) Manggarai, Bayu Sugiri, dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Bayu menyebutkan, empat perkara Tipikor itu, pertama perkara pengadaan barang habis pakai dan reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Matim. Kerugian negara sebesar Rp 107.275.248. Hasil putusanya adalah pidana penjara selama 6,6 tahun, serta denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 107.275.248. Subsidair pidana penjara selama 2 tahun. Terdakwanya adalah FR, yang sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena menghilang sejak 2015, dan baru berhasil ditangkap pada 2021.

Kedua, perkara Tipikor penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) Lemarang tahun anggaran 2017 – 2018. “Dalam perkara ini ada dua terdakwa, masing-masing DS selaku kepala desa, dan KR selaku bendahara desa. Kerugian negara sebesar Rp 229.972.566,” beber Bayu.

Ketiga, lanjut Bayu, perkara Tipikor penyimpangan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Reo. Perkara ini terdakwanya dua orang, masing-masing HN selaku Kepala Sekolah, dan MA, selaku bendahara. Kerugian negara mencapai sebesar Rp 839.401.569, dan terdapat pengembalian sebesar Rp 453.085.000. Putusan kepada terdakwa MA, dipidana penjara selama 3,6 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.

Selain itu subsidair 6 bulan pidana kurungan, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 253.531.419 dengan subsidair 1 tahun pidana penjara. Sementara putusan terhadap HN, pidana penjara selama dua tahun. Denda sebesar Rp 50 juta dan subsidair 2 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 25.973.000, serta subsidair 6 bulan penjara.

Keempat, perkara Tipikor penyimpangan dana PIP di SDI Wae Paci, dengan terdakwa MN. Kerugian keuangan negara sebesar Rp 97.875.000. Dalam putusanya, dipidana penjara selama 1,5 tahun dengan denda sebesar Rp 50 juta. Subsidair 2 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 97.875.000 dengan subsidair 6 bulan pidana penjara.

“Kejari Manggarai, sebagai lembaga penegakan hukum di dalam penanganan Tipikor, itu dilaksanakan dengan paradigma penanganan perkara yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. Serta tindak pidana khusus lainnya sesuai dengan sasaran strategis  yang telah ditetapkan  dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2020-2024,” terang Bayu.

Bayu mengaku, pihaknya dalam penanganan perkara Tipikor juga berupaya meningkatkan keberhasilan penyelesaian kasus dan peningkatan pengembalian asset serta kerugian negara. Ini menjadi sasaran utama Kejari Manggarai, sebagaimana ditegaskan dalam Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia. “Disamping itu juga memprioritaskan langkah-langkah preventif,” jelasnya.

Langkah preventif itu, demikian Bayu, dengan melakukan tindakan pengawasan eksternal dan memberikan kegiatan sosialisasi, penerangan atau penyuluhan hukum, pemberian pendampingan atau pengawalan terhadap kegiatan pembangunan daerah hukum Kejari Manggarai.

“Kejari Manggarai sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, turut mendukung penuh kegiatan pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya,” tandas Bayu. (*)

Penulis: Fansi Runggat

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top