Kolaborasi Lintas Sektor untuk Majukan Investasi Pengolahan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Majukan Investasi Pengolahan


KEPALA BPN NTT. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo saat menyampaikan pandangannya dalam FGD di Lantai V Gedung Graha Pena Kupang, Kamis (16/12).(INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

EKONOMI

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Majukan Investasi Pengolahan


FGD Industri Pengolahan, Cara Jitu Pangkas Kemiskinan di NTT (3)

KUPANG, TIMEXKUPANG.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat kaya akan potensi alamnya, namun belum dikelola dengan baik. Padahal, kekayaan alam bumi Flobamora ini bisa membawa kemajuan dan mampu membebaskan NTT dari belenggu kemiskinan.

INTHO HERISON TIHU, Kupang

UNTUK mewujudkan pengelolaan sumber daya alam ini dengan baik, semua pihak harus bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mmeningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Investasi di bidang industri pengelolaan hasil diyakini menjadi pilihan terbaik.

Pemerintah melalui dinas teknis telah berusaha melakukan terobosan-terobosan untuk menarik investor ke NTT. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang positif.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Artati Loasana saat FGD Baomong Investasi dengan Topik: Industri Pengolahan Hasil, Cara Jitu Pangkas Kemiskinan di NTT mengatakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan investasi di daerah ini.

Tugas pemerintah melakukan fasilitasi dan mendukung proses investasi agar pengusaha mudah dan nyaman berinvestasi. Memang ada beberapa masalah yang terjadi ketika mengeluarkan izin, namun terobosan-terobosan telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bisa terlayani dalam waktu 5-10 menit saja.

“Saat ini kami melakukan sosialiasi dan terobosan-terobosan kepada para pelaku usaha dan masyarakat melalui program nasional SOS. Progresnya mulai meningkat. Target kami pelaku UMKM harus NIB semuanya,” katanya.

Pihaknya juga melakukan upaya jemput bola dan kemudahan-kemudahan lain dengan mengantarkan berkas ketika sudah selesai diurus. “Kami antar hingga ke Kabupaten/Kota. Kami selalu berkoordinasi dan ketika pengajuan masuk langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.

Menurutnya, sebanyak 200.000 UKM dan industri yang harus dikejar agar bisa mengantonggi NIB pada dua tahun ke depan, karena di masa pandemi UKM ini sangat membantu masyarakat dalam menunjang ekonomi.

Masalah lain yang sering terjadi adalah masalah lahan karena pengusaha serius melakukan invenstasi, namun kemudian dipersoalkan. Ini yang diharapkan ada produk hukum yang baik sehingga investor tidak ragu dan rugi.

“Masalah lahan paling krusial dalam berinvestasi. Kita butuh produk hukum yang mengikat sehingga inventor tidak dirugikan,” sebutnya.

Menurut Artati, investasi yang terbesar saat ini adalah garam sebanyak 8 investor dengan luas lahan 20.000 hektar. Dan sudah dikelola kurang lebih 10.000 hektar.

Potensi ini masih ada dan investasi yang sangat menguntungkan bagi NTT saat ini adalah investasi enegi, gas dan air. Sedangkan pertanian ada pada peringkat kelima, padahal peluangnya sangat besar. Pertambangan masuk urutan kedua namun saat ini masih diberlakukan moratorium.

“Dari aspek pengelolaan pertanian masih sangat kecil. Karena kurang peminat. Coba kita carikan solusinya agar investor bisa masuk berinvestasi,” katanya.

Ia menginformasikan bahwa tahun 2021 dari target investasi Rp 7 triliun, baru realisasi Rp 3,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 100 persen. “Harapan kami, kita bekerja lebih kerja keras lagi untuk mencapai target ini melalui target-target yang ingin dicapai,” ujarnya.

Dirinya juga menyakini bahwa stigma buruk terkait perizinan diyakini sudah tidak ada lagi di tingkat provinsi karena sudah banyak inovasi dan dibantu dengan aplikasi sehingga perizinan bisa keluar dalam waktu yang sangat singkat.

Hal yang perlu dilakukan adalah penyusunan buku potensi yang dimulai dari 10 komoditi unggulan yang selama ini ingin dipromosikan. Sehingga akan dituangkan semuanya dalam buku agar ekosistem yang dibangun mempermudah investasi.

“Tidak hanya dalam bentuk buku tetapi juga disediakan secara digital untuk mudah diakses oleh pengusaha. Ini sangat urgen dan harus jadi prioritas,” katanya.

“Tahun 2021, bidang investasi dan perizinan ditarget Rp 7,5 triliun, baru terealisasi Rp 3,6 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 100 persen. Target tersebut menurun 50 persen akibat dampak dari pandemi Covid-19,” lanjut Artati.

Diharapkan ke depan pemerintah dan semua stakeholder bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan investasi karena di dinasnya itu sudah tidak ada persoalan lagi soal investasi. “Kami pastikan paling lama satu hari izin sudah keluar,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTT Gabriel Pakaenoni, mengatakan topik diskusi sangat menarik karena ada dua sisi fisik dan maindset. Karena dinas, badan dan unit kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan sudah difokuskan sesuai tugas pokok yang diemban.

“Tetapi persoalannya adalah berbagai aktivitas dan program yang dilakukan di satu sisi, bagaimana melihat industri melemparkan ke perdagangan untuk meningkatakan ekonomi,” kata Gabriel.

Memang banyak kekurangan namun bagaimana bisa memulai dari semua bidang. “Kami melakukan inovasi-inovasi dan terobosan dengan sejumlah instansi. Kami kerja sama dengan peternakan agar bisa mengelola pakan ternak, melakukan inventarisir tenun ikat di semua Kabupaten/Kota agar mendapatkan pengakuan secara nasional,” jelasnya.

Selain itu, pelatiahan-pelatihan juga dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan Covid-19 agar menyentuh langsung kepada masyarakat. “Kami membuat mesin pengelolaan hasil pertanian agar bisa menghasilkan makanan bergizi bagi ternak dan sudah merekrut tenaga-tenaga handal untuk melatih lagi kepada 7.000 UKM,” katanya.

Untuk mengurangi kemiskinan, pihaknya melakukan pembukaan pasar murah bersubsidi dengan menggunakan dana DAK. Pihaknya terus melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk mengekspor makan hasil olahan dari NTT.

“Salah satu hal yang paling mendasar adalah kita sudah tahu namun kita tidak mau memulai. Konstruksi pemikiran ini yang mesti didorong agar bisa memanfaatkan potensi yang ada agar jangan hanya makan yang banyak namun penghasilan lebih banyak” katanya.

Lanjutnya, Disperindag juga lebih menekankan kepada UKM-UKM yang ada dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan Dekranasda untuk terus membantu masyarakat.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo dalam kesempatan tersebut mengatakan potensi konflik terkait lahan sering terjadi dimana-mana. Namun, harus ada kebijakan untuk mengatasi permasalahan itu. Dikatakan, NTT cukup kaya dari semua bidang namun menurutnya belum bisa dikelola secara baik.

“Ini mesti ada kolaborasi pemerintah, pengusaha dan masyarakat,” tegasnya.

Penanganan masalah pertanahan di daerah untuk meningkatkan investasi di daerah, jelas Jaconias, terdapat lima aspek yakni aspek sosial bagaimana pemanfaatan lahan yang tidak merugikan orang lain, aspek keamanan yang memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada setiap investor. Aspek hukum juga punya pengaruh karena program nasional setiap tahunnya sudah ada anggarannya untuk pengukuran tanah. “Aspek kepastian hukum kami sudah lakukan setiap tahunnya. Ini sangat membantu dunia usaha,” terangnya. Lalu aspek ekonomi, apabila ada sertifikat tentu harga tanah pasti naik dan memudahkan masyarakat memperoleh uang. Aspek politik juga harus dijamin oleh pemerintah agar investor beroperasi tidak boleh diganggu karena diganggu pengusaha itu akan menarik usahanya.

“Estimasi bidang tanah di NTT sebanyak 4 juta lebih lahan, sedangkan yang belum bersertifikat sekitar kurang lebih 2 juta dan yang sudah bersertifikat sebanyak kurang lebih 1,3 juta lahan. Dari lahan yang bersertifikat itu pada tahun 2021 jika diuangkan maka mencapai Rp 18,35 triliun,” katanya.

Ditambahkan, kasus pertanahan itu muncul ketika ada sengketa antara masyarakat adat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan tokoh masyarakat atau sebaliknya dan masalah perorangan.

Penyelesaiannya harus dilakukan dengan persuasif dan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi gesekan. Selain itu, tanah itu tidak bisa dibiarkan namun harus dimanfaat karena negara bisa cabut karena tanah telantar. “Jika terjadi masalah pendekatan-pendekatan persuasif harus dilakukan agar tidak terjadi gesekan,” bebernya.

“Kita membangun sebuah investasi atau dunia usaha, tidak terlepas dari tanah yang dibutuhkan. Jangan membiarkan tanah itu tidak digunakan atau dimanfaatkan secara baik. Kita juga siapkan bank tanah. Apabila ada investor maka kita akan memberikan tanah tersebut untuk dikelola,” tambahnya.

Ada catatan juga kepada pemerintah daerah karena ada banyak pengusaha yang memiliki tanah di NTT tapi investasinya di luar NTT. Persoalan ini jika tidak diakhiri maka NTT terus minim investor. Sudah ada beberapa persoalan yang kemudian dicabut jika tidak digunakan.

Inivestasi juga berkembang apabila tata ruang diatur secara baik, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan karena masalah tanah sangat sensitif sehingga pihaknya bisa melakukan pengukuran jika ada rekomendasi dari kepala daerah. (*/ito)

Baca Selengkapnya
Rekomendasi untuk anda ...
Komentar

Berita lainnya EKONOMI

Populer

To Top