Refleksi Akhir Tahun, Kakanwil Kumham NTT Beber Sejumlah Prestasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Refleksi Akhir Tahun, Kakanwil Kumham NTT Beber Sejumlah Prestasi


PENJELASAN. Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone (tengah) didampingi beberapa pejabatnya memberikan penjelasan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 202 capaian kinerja Kanwil Kemenkumham NTT di aula Lapas Kelas IIA Kupang, Rabu (29/12). (FOTO: IMRAN LIARIAN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Refleksi Akhir Tahun, Kakanwil Kumham NTT Beber Sejumlah Prestasi


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTT, di bawah kepemimpinan Marciana Dominika Jone, berhasil meraih sejumlah prestasi berupa penghargaan yang diterima sepanjang perjalanan tahun 2021.

Salah satunya adalah penghargaan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran Wilayah Terbaik dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021. Penghargaan ini diberikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.

“Pagu awal Rp 175.560.981.000, realisasi Rp 160.022.625.578 atau 91.15 persen. Semoga akhir tahun ini kita bisa mencapai realisasi 98 persen,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, saat kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang berlangsung di aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang, Rabu (29/12).

Penghargaan lainnya, lanjut Marci Jone adalah terbaik III Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2020 Kategori Kecil. Jumlah PBH kurang dari 10 ini sukses meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada penganugerahan ’Access to Justice Award’ Tahun 2021.

Kemudian perhargaan Inovasi Pemberdayaan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2021. Penghargaan sebagai Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang responsif dan proaktif dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM. “Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021,” jelasnya.

Marci Jone menambahkan, penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi 8 UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa.

Selain itu, penghargaan yang menjadi Pilot Project Pengembangan Jagung Wilayah Khusus Lapas dan Rutan, yakni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dari Kementerian Pertanian.

Marci Jone menyebutkan, lembaga yang ia pimpin itu juga menerima penghargaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) yang ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham NTT dan Bapas Kupang. Penghargaan ini dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kegiatan Expose Nasional Kinerja Pokmas Lipas Tahun 2021.

Mengenai capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham NTT itu menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum tahun 2021 kepada masyarakat miskin dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp 609.000.000. Ini tersebar di 20 kabupaten dan satu kota yang terdiri dari Litigasi Non Probono 226 kasus.

Sementara Probono, kata Marci, mengingat animo masyarakat NTT sangat tinggi dan tidak semuanya bisa tercover melalui dana APBN, maka Kanwil Kemenkumham NTT bekerjasama dengan 7 lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi sebanyak 67 kasus, dan LBH yang belum terakreditasi yaitu LBH Kencana Kasih yang memberikan pendampingan litigasi sebanyak 99 kasus.

Untuk bantuan Non Litigasi, kata Marci terdapat 9 kegiatan, terdiri dari penyuluhan hukum, mediasi, konsultasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum, drafting dokumen, investigasi, negosiasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

“Untuk harmonisasi Ranperda Tahun 2021 sebanyak 91. Penyusunan Naskah Akademik 44. Penyusunan Ranperda 49. Bantuan Hukum 1 Perda dan 3 Ranperda. Kekayaan Intelektual 2 Perda dan 2 Ranperda,” bebernya.

Sementara perjanjian kerja sama pada 2021, demikian Marci Jone, Kanwil Kemenkumham NTT telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan satu universitas dan satu perbankan. PKS ini melengkapi 6 PKS yang telah dibuat dengan berbagai institusi pada tahun sebelumnya. (mg22)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top